Mendikbud Sebut Kakak Ipar Jokowi Kena Rotasi Guru di Solo
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
14 August 2019 14:49
Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang memberlakukan rotasi guru sesuai zonasi ternyata tidak tebang pilih.
Kakak Ibu Negara Iriana Jokowi, yang berstatus sebagai guru di sekolah menengah pertama (SMP) Solo, Jawa Tengah, bahkan ikut terkena rotasi dari sekolah tempatnya mengajar.
"Kakaknya Ibu Negara juga kena rotasi. [...] Rata-rata kota sudah melakukan rotasi," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Muhadjir menjelaskan sudah ada beberapa daerah yang melalukan rotasi untuk pemerataan guru di setiap wilayah. Pasalnya, selama ini masih ditemukan guru berlebih di satu zonasi tertentu.
"Jadi sekali lagi, rotasinya hanya di zona saja. Tidak perlu antardaerah apalagi provinsi. Jadi guru-guru jangan resah. Per zonasi dulu kita mulai," tegasnya.
Muhadjir memastikan, sistem rotasi guru sesuai zonasi akan terus dilakukan setiap tahunnya. Kriterianya, mulai dari masa kerja maupun masa mengabdi guru yang bersangkutan.
"Maksimal [masa bakti] enam tahun. Kalau di Jepang empat tahun. [...] Ini tidak tebak pilih. Pokoknya kebijakan ini tidak ada hak istimewa; siapapun harus mengikuti," katanya.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Ramai Pelajar STM Demo, Ini Surat Edaran Khusus Mendikbud
Kakak Ibu Negara Iriana Jokowi, yang berstatus sebagai guru di sekolah menengah pertama (SMP) Solo, Jawa Tengah, bahkan ikut terkena rotasi dari sekolah tempatnya mengajar.
"Kakaknya Ibu Negara juga kena rotasi. [...] Rata-rata kota sudah melakukan rotasi," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
"Jadi sekali lagi, rotasinya hanya di zona saja. Tidak perlu antardaerah apalagi provinsi. Jadi guru-guru jangan resah. Per zonasi dulu kita mulai," tegasnya.
Muhadjir memastikan, sistem rotasi guru sesuai zonasi akan terus dilakukan setiap tahunnya. Kriterianya, mulai dari masa kerja maupun masa mengabdi guru yang bersangkutan.
"Maksimal [masa bakti] enam tahun. Kalau di Jepang empat tahun. [...] Ini tidak tebak pilih. Pokoknya kebijakan ini tidak ada hak istimewa; siapapun harus mengikuti," katanya.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Ramai Pelajar STM Demo, Ini Surat Edaran Khusus Mendikbud
Most Popular