Jokowi Ingin Swasta Berperan 75% dalam Pendidikan Vokasi

News - Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia
09 August 2019 15:40
Jokowi Ingin Swasta Berperan 75% dalam Pendidikan Vokasi
Jakarta, CNBC IndonesiaSaat ini pemerintah ingin swasta mengambil porsi lebih banyak dalam memberikan pelatihan kepada Sumber Daya Manusia (SDM). Karena selama ini pendidikan vokasi lebih didominasi oleh pemerintah.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan kualitas SDM Indonesia masih rendah. Padahal SDM sangat penting agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Dan jika hanya mengandalkan pemerintah, anggaran untuk peningkatan kualitas SDM tidak akan cukup.

Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kepada Sri Mulyani, agar memberikan lebih banyak porsi dan ruang kepada swasta untuk memberikan pendidikan vokasi.


"Peranan sektor swasta penting, bahkan pelatihan pun Presiden sudah menginstruksikan tadinya dari 2 juta itu separauh pemerintah dan separauh swasta dengan digital platfrom. Nah, sekarang presiden menginginkan 75% penyedianya swasta dan 25% pemerintah," ujar Sri Mulyani, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8/2019).


Dengan instruksi presiden ini, maka pemerintah akan terus memberikan kemudahan bagi swasta, seperti kebijakan super deduction tax. Agar swasta tertarik dan mau ikut serta memberikan pendidikan vokasi. Dengan demikian, maka kualitas SDM bisa menjadi lebih baik.

"Poinnya adalah fungsi koordinasi sangat penting tidak hanya dari konsep, desain atau policy tapi ketegasan untuk mengkoordinasikan policy itu baik di pusat, daerah, kementerian/lembaga sangat penting," jelasnya.


Apalagi, kualitas SDM nantinya akan menentukan kualitas dari suatu negara dan memang tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Namun, pemerintah juga akan memperbaiki pengalokasian anggaran pendidikan vokasi agar lebih bermanfaat.

"Kita sepakat SDM penting, anggarannya besar, tapi bagaimana membelanjakannya jadi masalah. Bahkan ketika kita upgrade kualitas SDM ini langsung muncul banyak proposal. Kalau temanya sama itu hilirnya bisa ke mana-mana jadi mungkin dari sisi pemerintah perlu koordinasi yang sangat ketat, harus dilihat dan dimonitor bersama," tegasnya.


(wed/wed)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading