Kapal 60 GT Wajib Pasang Alat 'Mata-Mata' Mulai 20 Agustus
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
09 August 2019 13:30
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bakal memberlakukan aturan mengenai pemasangan dan pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS) mulai 20 Agustus 2019.
Aturan tersebut wajib dipatuhi semua kapal yang berlayar di perairan Indonesia. Dengan AIS, pergerakan kapal bisa dipantau, sehingga semacam 'mata-mata' bagi kapal-kapal besar yang berlayar di Indonesia.
Secara rinci, ketentuan kebijakan ini termaktub dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 7 Tahun 2019. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo angkat bicara perihal kebijakan itu.
Poin penting yang dia soroti terutama mengenai perlunya sosialisasi lebih gencar kepada para pihak terkait. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menegaskan, sosialisasi harus dilakukan terutama bagi kapal ikan berukuran di atas 60 Gross Ton (GT).
Dalam hal ini, dia mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Kemenhub untuk menyosialisasikan penggunaan AIS kepada para pelaku usaha perikanan.
"Terutama di pelabuhan perikanan samudera dan pelabuhan perikanan nusantara yang menjadi tempat sandar kapal-kapal ukuran besar," ungkapnya melalui keterangan tertulis, Jumat (9/8/2019).
Dia juga mendorong KKP bersama Kemenhub melalui Direktorat Perhubungan Laut (Dithubla) untuk melakukan pengecekan kesiapan alat dan teknologi. Pengecekan itu mutlak dilakukan guna memastikan alat (AIS) tersedia dan mudah diperoleh para pelaku usaha, serta operasionalisasinya di lapangan.
Dia mendorong Kemenhub melalui Dithubla meminta para pelaku usaha perikanan, terutama pelaku usaha perikanan yang memiliki kapal berukuran besar di atas 60 Gross Ton agar segera memasang AIS sesuai dengan ketentuan Kemenhub.
"Mengingat penggunaan AIS disyaratkan juga oleh regulasi internasional," tegas politisi kawakan Partai Golkar itu.
(hoi/hoi) Next Article Luhut 'Pelototi' Kapal yang Wara-wiri di Selat Sunda & Lombok
Aturan tersebut wajib dipatuhi semua kapal yang berlayar di perairan Indonesia. Dengan AIS, pergerakan kapal bisa dipantau, sehingga semacam 'mata-mata' bagi kapal-kapal besar yang berlayar di Indonesia.
Secara rinci, ketentuan kebijakan ini termaktub dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 7 Tahun 2019. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo angkat bicara perihal kebijakan itu.
Poin penting yang dia soroti terutama mengenai perlunya sosialisasi lebih gencar kepada para pihak terkait. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menegaskan, sosialisasi harus dilakukan terutama bagi kapal ikan berukuran di atas 60 Gross Ton (GT).
Dalam hal ini, dia mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Kemenhub untuk menyosialisasikan penggunaan AIS kepada para pelaku usaha perikanan.
"Terutama di pelabuhan perikanan samudera dan pelabuhan perikanan nusantara yang menjadi tempat sandar kapal-kapal ukuran besar," ungkapnya melalui keterangan tertulis, Jumat (9/8/2019).
Dia juga mendorong KKP bersama Kemenhub melalui Direktorat Perhubungan Laut (Dithubla) untuk melakukan pengecekan kesiapan alat dan teknologi. Pengecekan itu mutlak dilakukan guna memastikan alat (AIS) tersedia dan mudah diperoleh para pelaku usaha, serta operasionalisasinya di lapangan.
Dia mendorong Kemenhub melalui Dithubla meminta para pelaku usaha perikanan, terutama pelaku usaha perikanan yang memiliki kapal berukuran besar di atas 60 Gross Ton agar segera memasang AIS sesuai dengan ketentuan Kemenhub.
"Mengingat penggunaan AIS disyaratkan juga oleh regulasi internasional," tegas politisi kawakan Partai Golkar itu.
(hoi/hoi) Next Article Luhut 'Pelototi' Kapal yang Wara-wiri di Selat Sunda & Lombok
Most Popular