JK: Efek Pemberantasan Korupsi, Pejabat Takut Ambil Keputusan
Efrem Siregar, CNBC Indonesia
08 August 2019 08:45
Jakarta, CNBCÂ Indonesia - Pemberantasan korupsi kerap beririsan dengan upaya memajukan perekonomian negara. Hal ini menjadi dilema karena pejabat dianggap menjadi takut tersandera perkara korupsi manakala ingin menggunakan anggaran negara.
"Jadi banyak dilema yang dihadapi. Kita dulu merasa sulit menjalankan ekonomi karena kita negara korup. Begitu KPK dan Kejaksaan memberantas korupsi. Mulai dari korupsi Rp10 juta sampai Rp100 juta yang dilakukan pegawai atau pejabat, berjalan. Bangga kita menangkap 10 menteri, 20 gubernur," kata JK saat berbicara di ulang tahun INDEF, Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Pemberantasan korupsi diakui JK sudah berjalan dengan tegas. Namun, ada perbedaan persepsi antara pemerintah dan penegak hukum dalam memandang pemberantasan korupsi.
"Jadi, kita lebih keras tapi terjadi perbedaan persepsi. Kalau KPK, ukuran keberhasilannya kalau banyak yang ditangkap. Kalau kita ukuran keberhasilannya berkurang orang-orang ditangkap," jelasnya.
Dari fenomena ini, JK memandang para pejabat menjadi takut dalam mengambil keputusan sehingga membuat anggaran kurang terserap.
"Ketika orang takut ambil keputusan, maka tidak ada keputusan. Tidak ada keputusan, (program) lambat jalannya. Memberantas korupsi penting tapi akibatnya menghalangi triliunan anggaran tidak terserap. Dibiarkan korupsi, anggaran ini habis dikorupsi. Tapi bagaimana caranya saya juga tidak tahu," kata JK.
Untuk membuktikannya, JK menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Batam. Kondisi Batam yang ingin menyaingi Singapura sulit tercapai jika tidak ada langkah inisiatif yang dilakukan pejabat di sana. Hanya saja, ada ketakutan terseret korupsi apabila inisiatif itu dilakukan tanpa persetujuan presiden.
"Saya cerita bulan lalu ke Batam. Saya dapat laporan ongkos transportasi dari Batam ke Singapura lebih mahal dibanding dari Tanjung Priok. Cita-citanya Batam ingin menyaingi Singapura. Padahal pelabuhan kita seperti tahun 50-an. Crane-nya masih tahun 50-an," katanya.
"Saya panggil pejabat, ganti semua crane. (Dijawab) Siap, siap. Tapi (dia) minta Keppres untuk membeli crane. Bayangkan itu ketakutan orang untuk beli crane harus minta Keppresnya. Jadi kalau Anda berbangga pada pemberantasan korupsi, tapi efeknya terlalu banyak ketakutan," ujar JK.
Meski demikian, JK mengatakan ini semua harus dihadapi. Dia pun meminta anggota INDEF ikut memberikan pandangannya dalam menyikapi persoalan tersebut.
(hoi/hoi) Next Article JK Sebut di Indonesia Sudah 10 Menteri Dipenjara
"Jadi banyak dilema yang dihadapi. Kita dulu merasa sulit menjalankan ekonomi karena kita negara korup. Begitu KPK dan Kejaksaan memberantas korupsi. Mulai dari korupsi Rp10 juta sampai Rp100 juta yang dilakukan pegawai atau pejabat, berjalan. Bangga kita menangkap 10 menteri, 20 gubernur," kata JK saat berbicara di ulang tahun INDEF, Jakarta, Rabu (7/8/2019).
Pemberantasan korupsi diakui JK sudah berjalan dengan tegas. Namun, ada perbedaan persepsi antara pemerintah dan penegak hukum dalam memandang pemberantasan korupsi.
"Jadi, kita lebih keras tapi terjadi perbedaan persepsi. Kalau KPK, ukuran keberhasilannya kalau banyak yang ditangkap. Kalau kita ukuran keberhasilannya berkurang orang-orang ditangkap," jelasnya.
Dari fenomena ini, JK memandang para pejabat menjadi takut dalam mengambil keputusan sehingga membuat anggaran kurang terserap.
"Ketika orang takut ambil keputusan, maka tidak ada keputusan. Tidak ada keputusan, (program) lambat jalannya. Memberantas korupsi penting tapi akibatnya menghalangi triliunan anggaran tidak terserap. Dibiarkan korupsi, anggaran ini habis dikorupsi. Tapi bagaimana caranya saya juga tidak tahu," kata JK.
Untuk membuktikannya, JK menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Batam. Kondisi Batam yang ingin menyaingi Singapura sulit tercapai jika tidak ada langkah inisiatif yang dilakukan pejabat di sana. Hanya saja, ada ketakutan terseret korupsi apabila inisiatif itu dilakukan tanpa persetujuan presiden.
"Saya cerita bulan lalu ke Batam. Saya dapat laporan ongkos transportasi dari Batam ke Singapura lebih mahal dibanding dari Tanjung Priok. Cita-citanya Batam ingin menyaingi Singapura. Padahal pelabuhan kita seperti tahun 50-an. Crane-nya masih tahun 50-an," katanya.
"Saya panggil pejabat, ganti semua crane. (Dijawab) Siap, siap. Tapi (dia) minta Keppres untuk membeli crane. Bayangkan itu ketakutan orang untuk beli crane harus minta Keppresnya. Jadi kalau Anda berbangga pada pemberantasan korupsi, tapi efeknya terlalu banyak ketakutan," ujar JK.
Meski demikian, JK mengatakan ini semua harus dihadapi. Dia pun meminta anggota INDEF ikut memberikan pandangannya dalam menyikapi persoalan tersebut.
(hoi/hoi) Next Article JK Sebut di Indonesia Sudah 10 Menteri Dipenjara
Most Popular