Gawat! Belum Dibangun, Jalur Puncak II Dikuasai Pengembang
Monica Wareza, CNBC Indonesia
01 August 2019 16:11
Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pembangunan jalur Puncak II kembali menghangat setelah ada usulan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bahwa pembangunan untuk mengatasi kemacetan parah di jalur ini.
Jalur Puncak II atau Jalan Poros Timur mencakup Sentul-Babakan Madang-Sukamulya-Kota Bunga Cipanas Cianjur yang kondisi jalannya mayoritas masih rusak. Namun, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan jalur tersebut belum dalam prioritas meski sebelumnya sempat akan digarap oleh Kementerian PUPR bersama Pemda Bogor-Cianjur.
"Saya mikir yang puncak II Sentul yang ke taman bunga. Itu ada 50-an km. Tanahnya sudah siap, cuman pengembang semua," kata Basuki.
Melintasi jalur ini memang sudah banyak papan-papan nama yang menjelaskan kepemilikan tanah di sisi kanan dan kiri jalur.
Pada Agustus 2017, seperti dikutip dari detikcom, Basuki sempat mengungkapkan tanah di sepanjang kawasan yang dilewati jalur Puncak II sudah banyak dikuasai pengembang. Hal ini menentukan keputusan pemerintah pusat apakah akan menggelontorkan anggaran untuk jalur ini.
"Puncak II masih dikaji sosialnya. Karena semua tanah pengembang. Jadi kalau kita bangun jalan nasional, berarti saya anu (memberikan keuntungan) ke pengembang. Jadi sedang studi, apa kontribusi pengembang dalam pembangunan jalan ini?" kata Basuki waktu itu.
Ia menjelaskan, bila jalur Puncak II dibangun, maka pihak yang paling diuntungkan adalah para pengembang. Seperti harga tanah dan hunian yang naik. Artinya bila infrastruktur jalan menggunakan anggaran pemerintah, maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat umum yang lebih membutuhkan ketersediaan infrastruktur jalan.
"Kalau enggak cuma dedicated (ditujukan) ke pengembang, nanti jadi salah. Uang publik dipakai untuk itu. nanti harus ada kontribusi pengembang, apa tanah saja? Kalau tanah sudah diberi, tapi begitu dibangunkan naik berapa kali lipat, kan enggak fair, kami mau fairness-nya (keadilannya)," kata Basuki kala itu.
Basuki menegaskan, saat ini pemerintah pusat fokus pada pelebaran jalur puncak I dan penataan para pedagang kaki lima (PKL). Tahun depan progresnya ditargetkan selesai, baru setelah itu pihaknya baru memikirkan kelanjutan jalur puncak II.
"Jadi yang utamakan yang untuk puncak yang sekarang ini kita tata dulu dilebarkan ditata PKL-nya karena itu daerah wisata. Kalau itu sudah baru saya putuskan puncak II," kata Basuki, Kamis (1/8/2019).
(hoi/hoi) Next Article Cuti Bersama 28-30 Oktober, Tito: Jangan Liburan ke Puncak!
Jalur Puncak II atau Jalan Poros Timur mencakup Sentul-Babakan Madang-Sukamulya-Kota Bunga Cipanas Cianjur yang kondisi jalannya mayoritas masih rusak. Namun, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan jalur tersebut belum dalam prioritas meski sebelumnya sempat akan digarap oleh Kementerian PUPR bersama Pemda Bogor-Cianjur.
"Saya mikir yang puncak II Sentul yang ke taman bunga. Itu ada 50-an km. Tanahnya sudah siap, cuman pengembang semua," kata Basuki.
Melintasi jalur ini memang sudah banyak papan-papan nama yang menjelaskan kepemilikan tanah di sisi kanan dan kiri jalur.
Pada Agustus 2017, seperti dikutip dari detikcom, Basuki sempat mengungkapkan tanah di sepanjang kawasan yang dilewati jalur Puncak II sudah banyak dikuasai pengembang. Hal ini menentukan keputusan pemerintah pusat apakah akan menggelontorkan anggaran untuk jalur ini.
"Puncak II masih dikaji sosialnya. Karena semua tanah pengembang. Jadi kalau kita bangun jalan nasional, berarti saya anu (memberikan keuntungan) ke pengembang. Jadi sedang studi, apa kontribusi pengembang dalam pembangunan jalan ini?" kata Basuki waktu itu.
Ia menjelaskan, bila jalur Puncak II dibangun, maka pihak yang paling diuntungkan adalah para pengembang. Seperti harga tanah dan hunian yang naik. Artinya bila infrastruktur jalan menggunakan anggaran pemerintah, maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat umum yang lebih membutuhkan ketersediaan infrastruktur jalan.
"Kalau enggak cuma dedicated (ditujukan) ke pengembang, nanti jadi salah. Uang publik dipakai untuk itu. nanti harus ada kontribusi pengembang, apa tanah saja? Kalau tanah sudah diberi, tapi begitu dibangunkan naik berapa kali lipat, kan enggak fair, kami mau fairness-nya (keadilannya)," kata Basuki kala itu.
Basuki menegaskan, saat ini pemerintah pusat fokus pada pelebaran jalur puncak I dan penataan para pedagang kaki lima (PKL). Tahun depan progresnya ditargetkan selesai, baru setelah itu pihaknya baru memikirkan kelanjutan jalur puncak II.
(hoi/hoi) Next Article Cuti Bersama 28-30 Oktober, Tito: Jangan Liburan ke Puncak!
Most Popular