Kalimantan Calon Ibu Kota Baru, JK: Harus Hati-Hati!

Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
30 July 2019 18:17
Wapres JK mengingatkan bahwa wilayah Kalimantan banyak gambut, perlu hati-hati buat ibu kota.
Foto: Jusuf Kalla di di Acara Indonesia Development and Business Summit (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah memastikan bahwa Kalimantan akan menjadi lokasi ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.

Bahkan, pemindahan ibu kota sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 edisi revisi bulan Juni 2019 seperti dikutip CNBC Indonesia. Proyek ini berada dalam program prioritas nasional nomor 2.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun angkat bicara mengenai kepastian Kalimantan menjadi ibu kota baru. Namun, menurutnya, pemilihan wilayah tersebut menjadi kota pemerintahan perlu pemikiran yang matang.



"Pertama, Kalimantan lahannya luas. Jawa kan lahan besar tidak ada lagi. Tapi harus hati-hati juga. Contohnya, kalau di Kalimantan itu lahan gambut banyak, bisa terbakar," kata JK, Selasa (30/7/2019).

"Kalau di Kalimantan banyak bekas lubang-lubang tambang. Jadi semua harus dipilih dengan betul. Tapi ini makan tempo panjang," kata Kalla.

Meskipun Kalimantan sudah dipastikan menjadi Ibu Kota, namun pemerintah sejatinya belum menentukan lokasi persis Ibu Kota baru. Pasalnya, menurut JK, rencana pembangunan proyek ini masih dalam kajian.

"Ya memilih, menentukan, baru perencanaan. Kita lihat lah perkembangannya. Ini kan jangka panjang," katanya.

Menurut Wapres, belum ada kepastian apakah alokasi anggaran untuk rencana pemindahan Ibu Kota bisa dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.



"[masuk] APBN itu kalo jelas perencanaannya. Baru bisa masuk APBN. Belum ada perencanaannya, gimana masuk APBN," kata JK.

Alokasi dana yang dibutuhkan pemerintah untuk melancarkan pemindahan Ibu Kota mencapai Rp 83,8 triliun. Sumber pendanaan proyek ini nantinya akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Swasta.

Alokasi dana ini tampaknya hanya untuk tahap awal, karena Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono pernah menyebut jumlah dana yang dibutuhkan untuk memindahkan Ibukota mencapai lebih dari Rp 400 triliun.



(hoi/hoi) Next Article Dekat Ibu Kota Baru, Proyek Jembatan Terpanjang Dikebut

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular