Lagi dan Lagi, Sri Mulyani Sentil BPJS Kesehatan
Yanurisa Ananta, CNBC Indonesia
23 July 2019 11:08
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kembali menyentil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan). Kali ini Sri Mulyani berpesan bahwa dirinya bukan semacam 'kasir', ia menginginkan BPJS Kesehatan berbenah diri secara keseluruhan.
"Pertama mengenai forecast atau proyeksi sampai akhir tahun kita tentu akan melihat kembali capaian sampai 6 bulan dan proyeksi ke depan," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (22/7/2019).
Kedua, menurut Sri Mulyani, di lingkungan koordinasi antar Kementerian/Lembaga sudah dilakukan identifikasi langkah-langkah yang bisa dilakukan di dalam mengelola BPJS Kesehatan.
Kemudian, pihaknya juga melihat apakah dari sisi tata kelola di dalamnya sesuai rekomendasi BPKP mengenai pendataan peserta. Karena menurut Sri Mulyani, itu merupakan salah satu sumber mengenai tata kelola tagihan.
"Itu juga merupakan salah satu hal yang penting untuk diperbaiki, tata kelola dari sisi penerimaan. Terutama dari peserta yang bukan penerima upah reguler, itu menjadi salah satu yang perlu untuk ditingkatkan," jelasnya.
Sehingga langkah-langkah itu semua bisa mengurangi defisit yang dirasakan BPJS. Pihaknya akan terus memeriksa karena tidak ingin melakukan pembayaran defisit. Ia menginginkan ada perbaikan di BPJS Kesehatan secara fundamental.
"Jadi ini semua berbagai macam sumber-sumber yang menyumbangkan defisit akan kita terus periksa karena kita tidak ingin hanya melakukan pembayaran defisit. Tapi lebih kepada secara fundamental ada perbaikan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang bisa menciptakan suatu sistem sustainable," terangnya.
(gus) Next Article Iuran Akan Naik, Begini Suasana Pelayanan BPJS Kesehatan
"Pertama mengenai forecast atau proyeksi sampai akhir tahun kita tentu akan melihat kembali capaian sampai 6 bulan dan proyeksi ke depan," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (22/7/2019).
Kemudian, pihaknya juga melihat apakah dari sisi tata kelola di dalamnya sesuai rekomendasi BPKP mengenai pendataan peserta. Karena menurut Sri Mulyani, itu merupakan salah satu sumber mengenai tata kelola tagihan.
"Itu juga merupakan salah satu hal yang penting untuk diperbaiki, tata kelola dari sisi penerimaan. Terutama dari peserta yang bukan penerima upah reguler, itu menjadi salah satu yang perlu untuk ditingkatkan," jelasnya.
Sehingga langkah-langkah itu semua bisa mengurangi defisit yang dirasakan BPJS. Pihaknya akan terus memeriksa karena tidak ingin melakukan pembayaran defisit. Ia menginginkan ada perbaikan di BPJS Kesehatan secara fundamental.
"Jadi ini semua berbagai macam sumber-sumber yang menyumbangkan defisit akan kita terus periksa karena kita tidak ingin hanya melakukan pembayaran defisit. Tapi lebih kepada secara fundamental ada perbaikan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang bisa menciptakan suatu sistem sustainable," terangnya.
(gus) Next Article Iuran Akan Naik, Begini Suasana Pelayanan BPJS Kesehatan
Most Popular