RUPSLB Mulai Agustus, Apa Ada Perombakan Direksi BUMN?
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
16 July 2019 19:14
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah meminta kepada para BUMN untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Salah satu agenda RUPSLB adalah pergantian pengurus perseroan. Namun, belum dipastikan apakah pergantian ini mencakup direksi atau hanya komisaris saja.
Namun, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah, irit bicara mengenai hal ini. Namun, ia membenarkan ketika ditanya perkiraan RUPSLB itu berlangsung pada Agustus 2019.
"Iya tapi di tempat saya nggak ada," ujarnya ketika ditemui di komplek Gedung DPR-RI, Kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Saat ditanya lebih detail, Edwin lebih banyak memberikan jawaban belum tahu. Yang jelas, dia akan meminta arahan lebih lanjut dari Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Di deputi yang lain kali ya. Saya belum. Nanti kita lihat lah, saya belum ketemu lagi kan ibu [Rini Soemarno] dari luar negeri," tandasnya.
Sebelumnya, informasi mengenai RUPSLB ini bermula dari informasi Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN Imam A Putro kepada CNBC Indonesia dalam pesan singkatnya, Senin (15/7/2019) malam.
"Memang ada permintaan dari Kementerian BUMN untuk penyelenggaraan RUPSLB," ujar Imam.
Ia pun menyampaikan, tentunya proses RUPSLB tersebut harus dilakukan sesuai aturan main pasar modal, antara lain melalui publikasi di media.
Imam menambahkan ada dua agenda yang diminta dalam RUPS, yakni penyampaian kegiatan usaha selama kuartal II-2019, dan perubahan susunan pengurus perseroan masing-masing BUMN.
Namun, sampai berita ini ditulis, Imam masih enggan berkomentar lebih lanjut mengenai detil dari RUPSLB dari BUMN tersebut. Sumber CNBC Indonesia, mengungkapkan jumlah BUMN yang diminta RUPSLB mencapai 20-25 BUMN.
(hoi/hoi) Next Article Kementerian: RUPSLB BUMN Bisa Ganti Direksi atau Komisaris
Namun, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah, irit bicara mengenai hal ini. Namun, ia membenarkan ketika ditanya perkiraan RUPSLB itu berlangsung pada Agustus 2019.
"Iya tapi di tempat saya nggak ada," ujarnya ketika ditemui di komplek Gedung DPR-RI, Kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Saat ditanya lebih detail, Edwin lebih banyak memberikan jawaban belum tahu. Yang jelas, dia akan meminta arahan lebih lanjut dari Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Di deputi yang lain kali ya. Saya belum. Nanti kita lihat lah, saya belum ketemu lagi kan ibu [Rini Soemarno] dari luar negeri," tandasnya.
Sebelumnya, informasi mengenai RUPSLB ini bermula dari informasi Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN Imam A Putro kepada CNBC Indonesia dalam pesan singkatnya, Senin (15/7/2019) malam.
"Memang ada permintaan dari Kementerian BUMN untuk penyelenggaraan RUPSLB," ujar Imam.
Ia pun menyampaikan, tentunya proses RUPSLB tersebut harus dilakukan sesuai aturan main pasar modal, antara lain melalui publikasi di media.
Imam menambahkan ada dua agenda yang diminta dalam RUPS, yakni penyampaian kegiatan usaha selama kuartal II-2019, dan perubahan susunan pengurus perseroan masing-masing BUMN.
Namun, sampai berita ini ditulis, Imam masih enggan berkomentar lebih lanjut mengenai detil dari RUPSLB dari BUMN tersebut. Sumber CNBC Indonesia, mengungkapkan jumlah BUMN yang diminta RUPSLB mencapai 20-25 BUMN.
(hoi/hoi) Next Article Kementerian: RUPSLB BUMN Bisa Ganti Direksi atau Komisaris
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular