Sri Mulyani Tak Menyerah Kejar Tunggakan Utang Lapindo
Lidya Julita S, CNBC Indonesia
15 July 2019 13:55
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu komitmen dari PT Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya untuk melunasi pembayaran utang kepada pemerintah.
Pasalnya, jatuh tempo pembayaran utang Lapindo pada 10 Juli 2019 kemarin, sesuai dengan perjanjian yang ditandantangani pada 2015 lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan terus menagih kewajiban dari Lapindo. Surat juga telah dilayangkan oleh Pemerintah ke Lapindo.
"Kami akan menghubungi dan terus berkomunikasi kepada PT Minarak," ujar Sri Mulyani di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Sebagai informasi, hingga saat ini pembayaran utang yang dilakukan Lapindo baru sebesar Rp 5 miliar pada Desember 2018 lalu. Padahal jumlah utang Lapindo mencapai Rp773,8 miliar dengan bunga 4%.
Bendahara negara ini juga menegaskan akan terus menunggu Lapindo untuk membayar kewajibannya. Apalagi Lapindo sudah menyampaikan komitmen untuk segera melunasi.
"Kan suratnya sudah disampaikan, ditandatangani pemiliknya. Itu kan sudah komitmen," tegasnya.
(dru) Next Article Lapindo Belum Juga bayar Utang Negara, Ini Langkah Kemenkeu
Pasalnya, jatuh tempo pembayaran utang Lapindo pada 10 Juli 2019 kemarin, sesuai dengan perjanjian yang ditandantangani pada 2015 lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan terus menagih kewajiban dari Lapindo. Surat juga telah dilayangkan oleh Pemerintah ke Lapindo.
Sebagai informasi, hingga saat ini pembayaran utang yang dilakukan Lapindo baru sebesar Rp 5 miliar pada Desember 2018 lalu. Padahal jumlah utang Lapindo mencapai Rp773,8 miliar dengan bunga 4%.
Bendahara negara ini juga menegaskan akan terus menunggu Lapindo untuk membayar kewajibannya. Apalagi Lapindo sudah menyampaikan komitmen untuk segera melunasi.
"Kan suratnya sudah disampaikan, ditandatangani pemiliknya. Itu kan sudah komitmen," tegasnya.
(dru) Next Article Lapindo Belum Juga bayar Utang Negara, Ini Langkah Kemenkeu
Most Popular