Visi Jokowi 2019-2024: Minim Kejutan, Tapi Boljug Lah...
Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia
15 July 2019 06:45
Fokus ketiga adalah Jokowi berjanji mengundang investasi seluas-luasnya. Untuk itu, Jokowi kembali menekankan pentingnya simplifikasi perizinan.
Lagi-lagi bukan sebuah hal baru. Saat awal pemerintahannya, Jokowi sudah menyentuh isu ini dan berhasil menggolkan pengurusan perizinan tiga jam.
"Yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas. Baik itu perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi yang ada punglinya. Hati-hati ke depan saya pastikan akan saya kejar. Akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, akan saya hajar kalau diperlukan," tegas Jokowi.
Patut menjadi catatan bahwa investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) dalam beberapa waktu terakhir turun. Semoga dalam lima tahun ke depan ada gebrakan konkret dari Jokowi untuk mengatasi masalah ini.
Selain itu, hal yang perlu mendapat perhatian adalah rasio kebutuhan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Ada kecenderungan ICOR Indonesia semakin bertambah, artinya investasi yang dibutuhkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi kian mahal. Mungkin ada inefisiensi yang harus dibenahi.
Fokus keempat adalah reformasi birokrasi. Jokowi berjanji untuk membuat birokrasi lebih efektif dan efisien. Bahkan eks gubernur DKI Jakarta ini menegaskan siap memangkas birokrasi yang menjadi beban.
"Akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri. Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan," sebutnya.
Well, ini yang perlu kita kawal dan tagih. Saat ini ada 87 kementerian/lembaga (K/L). Malah bertambah satu dibandingkan akhir pemerintahan SBY.
Fokus kelima Jokowi adalah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan fokus dan tepat sasaran. Jokowi ingin agar setiap rupiah yang keluar dari APBN harus memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi APBN adalah dengan optimalisasi daya serapnya. Entah itu belanja pegawai, barang, atau modal, kalau terserap dengan baik diharapkan memberi efek terhadap perekonomian secara keseluruhan.
Dalam kuantitas semoga ada kualitas. Kalau kuantitas sedikit, harapan akan kualitas semakin tipis.
Dalam hal ini, capaian pemerintahan Jokowi semakin membaik. Mari berharap ada kualitas dalam kuantitas yang sudah baik tersebut.
Fokus Jokowi dalam lima tahun ke depan mungkin minim terobosan. Namun apa yang dikemukakan memang layak menjadi prioritas. Dari infrastruktur sampai efektivitas APBN, semuanya bila terwujud akan membawa kemakmuran bagi Indonesia.
Selamat bekerja, Pak Jokowi. Jangan bosan dan jangan lelah bekerja bagi Indonesia, walau mungkin rambut putih akan semakin banyak seperti pesan Pak Prabowo Subianto...
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
Lagi-lagi bukan sebuah hal baru. Saat awal pemerintahannya, Jokowi sudah menyentuh isu ini dan berhasil menggolkan pengurusan perizinan tiga jam.
"Yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas. Baik itu perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi yang ada punglinya. Hati-hati ke depan saya pastikan akan saya kejar. Akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, akan saya hajar kalau diperlukan," tegas Jokowi.
Selain itu, hal yang perlu mendapat perhatian adalah rasio kebutuhan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Ada kecenderungan ICOR Indonesia semakin bertambah, artinya investasi yang dibutuhkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi kian mahal. Mungkin ada inefisiensi yang harus dibenahi.
Fokus keempat adalah reformasi birokrasi. Jokowi berjanji untuk membuat birokrasi lebih efektif dan efisien. Bahkan eks gubernur DKI Jakarta ini menegaskan siap memangkas birokrasi yang menjadi beban.
"Akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri. Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan," sebutnya.
Well, ini yang perlu kita kawal dan tagih. Saat ini ada 87 kementerian/lembaga (K/L). Malah bertambah satu dibandingkan akhir pemerintahan SBY.
Fokus kelima Jokowi adalah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan fokus dan tepat sasaran. Jokowi ingin agar setiap rupiah yang keluar dari APBN harus memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi APBN adalah dengan optimalisasi daya serapnya. Entah itu belanja pegawai, barang, atau modal, kalau terserap dengan baik diharapkan memberi efek terhadap perekonomian secara keseluruhan.
Dalam kuantitas semoga ada kualitas. Kalau kuantitas sedikit, harapan akan kualitas semakin tipis.
Dalam hal ini, capaian pemerintahan Jokowi semakin membaik. Mari berharap ada kualitas dalam kuantitas yang sudah baik tersebut.
Fokus Jokowi dalam lima tahun ke depan mungkin minim terobosan. Namun apa yang dikemukakan memang layak menjadi prioritas. Dari infrastruktur sampai efektivitas APBN, semuanya bila terwujud akan membawa kemakmuran bagi Indonesia.
Selamat bekerja, Pak Jokowi. Jangan bosan dan jangan lelah bekerja bagi Indonesia, walau mungkin rambut putih akan semakin banyak seperti pesan Pak Prabowo Subianto...
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular