Gerindra Kritik Infrastruktur Jokowi: 45 Ribu Kontraktor Mati
Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia
09 July 2019 13:58
Jakarta, CNBC Indonesia - Rapat Paripurna DPR kembali di gelar pada hari ini di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Rapat mengagendakan laporan hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN 2020 dan RKP Tahun 2020.
Selain itu, rapat paripurna hari ini juga mendengarkan pandangan fraksi-fraksi di parlemen atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) 2018.
Dalam rapat, Fraksi Gerindra mengkritik pembangunan infrastruktur sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2014-2019. Hal itu disampaikan oleh anggota Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur dilakukan besar-besaran oleh Jokowi dengan anggaran mencapai Rp 400 triliun. Akan tetapi, hal tersebut tidak memberikan dampak signifikan. Padahal anggaran itu lebih besar ketimbang era pemerintahan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hanya Rp 120 triliun.
"Tapi hampir dikatakan hasil dari infrastruktur ini belum maksimal. Kalau lihat swasembada pangan, ini infrastruktur kan berhubungan swasembada pangan, ternyata belum lebih baik," ujarnya.
Selain itu, kata Bambang, pembangunan infrastruktur juga membuat banyak kontraktor gulung tikar.
"Jumlah kontraktor kita 45 ribu yang mati. UKM yang kolaborasi jadi koperasi mati, 40 ribu lebih mati dalam 3-4 tahun ke belakang. PHK dari indsutri yang mendukung infrastruktur malah terjadi besar-besaran," jelasnya.
Beberapa kontraktor yang gulung tikar atau menutup perusahaan.
"Saya melihat infrastruktur ini harusnya beri jaminan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat. Ini tidak ada perubahan sama sekali. Kalau begini terus, maka kami mohon DPR perhatikan masalah ini," tegasnya.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Prabowo Saat Ulang Tahun Gerindra 2021: Kita Belum Berkuasa!
Selain itu, rapat paripurna hari ini juga mendengarkan pandangan fraksi-fraksi di parlemen atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) 2018.
 Foto: Infografis/Utang BUMN Karya Tembus 27 Triliun/Edward Ricardo |
Dalam rapat, Fraksi Gerindra mengkritik pembangunan infrastruktur sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2014-2019. Hal itu disampaikan oleh anggota Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur dilakukan besar-besaran oleh Jokowi dengan anggaran mencapai Rp 400 triliun. Akan tetapi, hal tersebut tidak memberikan dampak signifikan. Padahal anggaran itu lebih besar ketimbang era pemerintahan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hanya Rp 120 triliun.
Selain itu, kata Bambang, pembangunan infrastruktur juga membuat banyak kontraktor gulung tikar.
"Jumlah kontraktor kita 45 ribu yang mati. UKM yang kolaborasi jadi koperasi mati, 40 ribu lebih mati dalam 3-4 tahun ke belakang. PHK dari indsutri yang mendukung infrastruktur malah terjadi besar-besaran," jelasnya.
Beberapa kontraktor yang gulung tikar atau menutup perusahaan.
"Saya melihat infrastruktur ini harusnya beri jaminan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat. Ini tidak ada perubahan sama sekali. Kalau begini terus, maka kami mohon DPR perhatikan masalah ini," tegasnya.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Prabowo Saat Ulang Tahun Gerindra 2021: Kita Belum Berkuasa!
Most Popular