Kemenhub Uji Coba BRT di 5 Kota Baru
23 June 2019 21:08
Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan uji coba Bus Rapid Transit (BRT) di lima kota baru. Kota-kota tersebut yakni, Jogjakarta, Palembang, Solo, Medan, dan Bandung. Hal ini dilakukan untuk optimalisasi fungsi BRT yang dinilai masih di bawah target.
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan konsep BRT diterapkan untuk memperbaiki konsep angkutan umum perkotaan.
"BRT yang kami terapkan ini memiliki spesifikasi berbeda dan melayani kota yang aglomerasi, misalnya di Pekanbaru, Semarang jadi bukan hanya di satu kota," kata Budi, Minggu (23/06/2019).
BRT diterapkan juga untuk mendidik masyarakat agar tidak menyetop bus sembarangan. Hingga saat ini persoalan BRT masih terkendala oeprasional sehingga kurang maksimal.
Sejak 2016, Kemenhub telah melakukan pengadaan 3.000 unit BRT. Budi mengatakan Kemenhub juga yengah mengkani untuk penerapan pembelian layanan. Dengan begitu pemerintah tidak lagi membeli bus, namun menggandeng swasta sebagai operator. Pemerintah pusat kemudian memberikan subsidi kepada operator bus tersebut.
"Kalau BRT sudah dioptimalkan jadi satu value dan kebutuhan masyrakat, kami akan teruskan," katanya.
Pasalnya solusi angkutan umum dibutuhkan secara cepat karena timbulnya kemacetan di kota-kota yang mulai berkembang. Untuk itu hasil kajian BRT di lima kota tersebut akan jadi bahan kajian pemerintah. (gus)
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan konsep BRT diterapkan untuk memperbaiki konsep angkutan umum perkotaan.
"BRT yang kami terapkan ini memiliki spesifikasi berbeda dan melayani kota yang aglomerasi, misalnya di Pekanbaru, Semarang jadi bukan hanya di satu kota," kata Budi, Minggu (23/06/2019).
BRT diterapkan juga untuk mendidik masyarakat agar tidak menyetop bus sembarangan. Hingga saat ini persoalan BRT masih terkendala oeprasional sehingga kurang maksimal.
Sejak 2016, Kemenhub telah melakukan pengadaan 3.000 unit BRT. Budi mengatakan Kemenhub juga yengah mengkani untuk penerapan pembelian layanan. Dengan begitu pemerintah tidak lagi membeli bus, namun menggandeng swasta sebagai operator. Pemerintah pusat kemudian memberikan subsidi kepada operator bus tersebut.
"Kalau BRT sudah dioptimalkan jadi satu value dan kebutuhan masyrakat, kami akan teruskan," katanya.
Pasalnya solusi angkutan umum dibutuhkan secara cepat karena timbulnya kemacetan di kota-kota yang mulai berkembang. Untuk itu hasil kajian BRT di lima kota tersebut akan jadi bahan kajian pemerintah. (gus)
