Sidang Kedua Gugatan Prabowo di MK Berakhir, Ini Hasilnya!

News - Fikri Muhammad, CNBC Indonesia
18 June 2019 18:38
Sidang kedua sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6/2019), telah berakhir.
Jakarta, CNBC Indonesia - Sidang kedua sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6/2019), telah berakhir.

Sidang selanjutnya akan digelar pada Rabu (19/6/2019) pukul 09.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan saksi dan ahli dari pemohon (Tim Hukum Prabowo-Sandi) serta pengesahan alat bukti tambahan (kalau ada).

"Jadi pemberitahuan ini sebagai panggilan resmi baik pemohon, termohon (Komisi Pemilihan Umum), pihak terkait (Tim Hukum Jokowi-Amin), dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum)," ujar Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua MK Anwar Usman.


Foto: Ketua Tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Yusril Ihza Mahendra di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)


MK menetapkan jumlah saksi yang bisa dihadirkan para pihak dalam sidang besok adalah 15 orang. Selain itu, MK juga memperbolehkan para pihak membawa dua orang ahli untuk menyampaikan keterangan.

"Penyerahan daftar saksi dan ahli untuk pemohon besok pagi sebelum sidang, termohon hari Kamis tanggal 20 Juni sebelum sidang, kemudian pihak terkait hari Jumat 21 Juni sebelum sidang," kata Anwar.



Sekadar gambaran, sidang kedua hari ini beragendakan tanggapan dari termohon (KPU), pihak terkait (Tim Hukum Jokowi-Amin), dan Bawaslu, atas gugatan yang disampaikan pemohon (Tim Hukum Prabowo-Sandi). KPU dan Tim Hukum Jokowi-Amin mementahkan seluruh petitum yang disampaikan pemohon (Tim Hukum Prabowo-Sandi), termasuk kecurangan Pilpres secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Menjelang sidang berakhir, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto meminta agar saksi dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal itu berdasarkan diskusi dengan lembaga tersebut.

"Kalau LPSK diperintahkan MK untuk melindungi maka dia akan melakukan. Tapi ada keterbatasan di UU LPSK. Itu sebabnya kemudian berdasarkan konsultasi kami membuat surat dan kami serahkan ke MK dan ada kebutuhan itu," kata Bambang.

Foto: Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)


Merespons permintaan BW, Hakim MK I Dewa Gede Palguna mengatakan tidak boleh ada yang merasa terancam ketika memberikan keterangan di MK.

"Saya mau sampaikan seolah-olah sidang ini jangan dianggap terlalu menyeramkan. Hingga saat ini belum ada peristiwa terancam. Oleh karena itu, dalam persoalan ini saya ingin menegaskan kepada Pak Bambang Widjojanto bahwa itulah posisi mahkamah," kata Palguna.

[Gambas:Video CNBC]


(miq/dob)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading