Menteri PUPR Lempar Bola Cicilan Utang Bakrie Group ke Menkeu
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
17 June 2019 16:54
Jakarta, CNBC Indonesia - Bakrie Group berjanji akan melunasi utang atas dana talangan untuk masyarakat korban lumpur Lapindo sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan pada Juli 2019.
Sampai saat ini, PT Minarak Lapindo Jaya yang merupakan bagian dari Bakrie Group disebut baru membayar tak lebih dari 10% dana talangan yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp 828 miliar.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menegaskan tak mengetahui secara pasti berapa utang yang sudah dibayarkan Bakrie Group atas dana talangan lumpur Lapindo.
Basuki justru melempar persoalan ini kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang betul-betul memahami arus kas negara yang masuk maupun keluar.
"Belum tahu. Di menteri keuangan [Sri Mulyani Indrawati]," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2019).
Sejak 2015, pemerintah memang memberikan dana talangan untuk ganti rugi bencana alam Lumpur Lapindo melalui perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007.
Penandatanganan perjanjian dilakukan pada Juli 2015 dengan besaran dana Rp 827 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam perjanjian itu, pemerintah mengajukan syarat pengembalian maksimal empat tahun sejak perjanjian ditandatangani pada Juli 2015. Artinya, Bakrie Group harus memenuhi kewajiban tersebut pada Juli 2019.
Dalam kesempatan sama, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengaku belum mengetahui secara pasti total pembayaran utang Bakrie Group kepada pemerintah terkait masalah Lumpur Lapindo.
"Nanti sama bu menteri infonya. Saya belum tahu infonya. Nanti kita cek dulu," kata Mardiasmo.
(miq/miq) Next Article Setahun Capaian Kementerian PUPR Membangun Negeri
Sampai saat ini, PT Minarak Lapindo Jaya yang merupakan bagian dari Bakrie Group disebut baru membayar tak lebih dari 10% dana talangan yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp 828 miliar.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menegaskan tak mengetahui secara pasti berapa utang yang sudah dibayarkan Bakrie Group atas dana talangan lumpur Lapindo.
"Belum tahu. Di menteri keuangan [Sri Mulyani Indrawati]," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2019).
Sejak 2015, pemerintah memang memberikan dana talangan untuk ganti rugi bencana alam Lumpur Lapindo melalui perjanjian Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007.
Penandatanganan perjanjian dilakukan pada Juli 2015 dengan besaran dana Rp 827 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam perjanjian itu, pemerintah mengajukan syarat pengembalian maksimal empat tahun sejak perjanjian ditandatangani pada Juli 2015. Artinya, Bakrie Group harus memenuhi kewajiban tersebut pada Juli 2019.
 Foto: Lapindo/Budi Sugiharto/Detikcom |
Dalam kesempatan sama, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengaku belum mengetahui secara pasti total pembayaran utang Bakrie Group kepada pemerintah terkait masalah Lumpur Lapindo.
"Nanti sama bu menteri infonya. Saya belum tahu infonya. Nanti kita cek dulu," kata Mardiasmo.
(miq/miq) Next Article Setahun Capaian Kementerian PUPR Membangun Negeri
Most Popular