Jejak Suram Reklamasi Jakarta: Dari Politik Sampai Kasus Suap
Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia
17 June 2019 12:25
Pada 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerbitkan Peraturan Gubernur No 206/201 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jawa. Dalam peraturan tersebut, pengembang mendapat jatah 35% dari total wilayah reklamasi yang sekitar 872 hektar.
Isu reklamasi sempat menjadi komoditas politik saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Kala itu, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan menolak reklamasi. Menurut Anies (saat itu), reklamasi hanya menguntungkan masyarakat kaya, tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Waktu berlalu, Anies pun menjadi pengganti Ahok di Balai Kota. Kontroversi reklamasi berlanjut karena pemerintahan Anies menerbitkan IMB bagi para pengembang untuk membangun pulau-pulau hasil reklamasi.
Anies menilai proyek reklamasi sudah diputuskan sejak lama, dan dia hanya melanjutkan kebijakan yang sudah ada. Sebab apabila Pergub tidak dijalankan, maka pemerintah kan kehilangan kepercayaan dari dunia usaha.
"Bila itu dilakukan (pencabutan Pergub), masyarakat, khususnya dunia usaha, akan kehilangan kepercayaan pada peraturan gubernur dan hukum. Efeknya, Pergub yang dikeluarkan sekarang bisa tidak lagi dipercaya, karena pernah ada preseden seperti itu," sebut Anies dalam keterangan tertulis.
Selain jadi komoditas politik, lahan reklamasi Jakarta juga makan tumbal. Kasus hukum suap sempat mewarnai proyek ini. Terjadi kasus suap yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta dan pengembang lahan reklamasi. Kasus suap berkaitan dengan pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKSP) Jakarta di Balegda DPRD DKI.
Apa pun itu, melalui berbagai perdebatan dan kontroversi, yang jelas bangunan di pulau reklamasi sudah berdiri. Sekarang pekerjaan yang tersisa adalah bagaimana memanfaatkan wilayah baru itu untuk kepentingan publik.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/wed)
Isu reklamasi sempat menjadi komoditas politik saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Kala itu, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan menolak reklamasi. Menurut Anies (saat itu), reklamasi hanya menguntungkan masyarakat kaya, tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Waktu berlalu, Anies pun menjadi pengganti Ahok di Balai Kota. Kontroversi reklamasi berlanjut karena pemerintahan Anies menerbitkan IMB bagi para pengembang untuk membangun pulau-pulau hasil reklamasi.
"Bila itu dilakukan (pencabutan Pergub), masyarakat, khususnya dunia usaha, akan kehilangan kepercayaan pada peraturan gubernur dan hukum. Efeknya, Pergub yang dikeluarkan sekarang bisa tidak lagi dipercaya, karena pernah ada preseden seperti itu," sebut Anies dalam keterangan tertulis.
Selain jadi komoditas politik, lahan reklamasi Jakarta juga makan tumbal. Kasus hukum suap sempat mewarnai proyek ini. Terjadi kasus suap yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta dan pengembang lahan reklamasi. Kasus suap berkaitan dengan pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKSP) Jakarta di Balegda DPRD DKI.
Apa pun itu, melalui berbagai perdebatan dan kontroversi, yang jelas bangunan di pulau reklamasi sudah berdiri. Sekarang pekerjaan yang tersisa adalah bagaimana memanfaatkan wilayah baru itu untuk kepentingan publik.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/wed)
Pages
Most Popular