Akhirnya, Hong Kong Tunda Pembahasan RUU Ekstradisi ke China
Rehia Sebayang, CNBC Indonesia
17 June 2019 11:43
Jakarta, CNBC Indonesia - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) kontroversial yang memungkinkan ekstradisi pelaku kriminal di Hong Kong ke China telah ditunda. Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam, Sabtu (16/6/2019), setelah negara kota itu lumpuh oleh ratusan ribu pendemo yang turun ke jalan untuk menentang RUU tersebut.
Lam juga mengatakan tidak ada batas waktu bagi penundaan pembahasan RUU itu, dan tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat juga.
Ia menyebut untuk menghindari terjadinya kekacauan lagi di Hong Kong seperti yang terjadi baru-baru ini, nampaknya diperlukan waktu yang lebih lama sebelum pembahasan RUU tersebut dilanjutkan kembali.
"Setelah dua kali mengadakan pembahasan internal selama dua hari terakhir, saya sekarang mengumumkan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk menunda penerapan amandemen legislatif itu, memulai kembali komunikasi kita dengan semua sektor masyarakat, memberi lebih banyak penjelasan, dan mendengarkan berbagai pandangan masyarakat," katanya dalam sebuah konferensi pers, mengutip CNBC International, Senin.
Perubahan kebijakan ini terjadi setelah demo mengguncang pusat keuangan Asia itu selama seminggu terakhir. Padahal, baru beberapa hari sebelumnya, Lam mengatakan RUU itu harus disahkan.
Pada Rabu, ia juga mengecam demo yang terjadi dan menyebutnya sebagai "kerusuhan yang terang-terangan dan terorganisir."
Tetapi akibat adanya "kekhawatiran dan keraguan" yang tersebar luas di kalangan masyarakat, dan kekhawatiran akan "menyebabkan kericuhan lebih lanjut bagi masyarakat", maka ia meminta penundaan ini.
"Sebagai pemerintah yang bertanggung jawab, kami di satu sisi harus menjaga hukum dan ketertiban, dan mengevaluasi situasi untuk kepentingan terbesar Hong Kong, termasuk memulihkan ketenangan di masyarakat sesegera mungkin dan menghindari cedera lagi pada petugas penegak hukum dan warga negara," katanya.
Lam, yang telah menentang seruan pengunduran dirinya, menegaskan bahwa ia berencana untuk tetap memerintah Hong Kong. Dia akan kembali menjabat selama lima tahun untuk ketiga kalinya, bulan depan.
Saksikan video mengenai demo di Hong Kong berikut ini.
[Gambas:Video CNBC]
(prm) Next Article Hong Kong Ricuh, Polisi Tembakkan Peluru Karet & Gas Air Mata
Lam juga mengatakan tidak ada batas waktu bagi penundaan pembahasan RUU itu, dan tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat juga.
Ia menyebut untuk menghindari terjadinya kekacauan lagi di Hong Kong seperti yang terjadi baru-baru ini, nampaknya diperlukan waktu yang lebih lama sebelum pembahasan RUU tersebut dilanjutkan kembali.
 Foto: Demo menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Ekstradisi di Hong kong (12/6/2019) (REUTERS/Tyrone Siu) |
Perubahan kebijakan ini terjadi setelah demo mengguncang pusat keuangan Asia itu selama seminggu terakhir. Padahal, baru beberapa hari sebelumnya, Lam mengatakan RUU itu harus disahkan.
Pada Rabu, ia juga mengecam demo yang terjadi dan menyebutnya sebagai "kerusuhan yang terang-terangan dan terorganisir."
Tetapi akibat adanya "kekhawatiran dan keraguan" yang tersebar luas di kalangan masyarakat, dan kekhawatiran akan "menyebabkan kericuhan lebih lanjut bagi masyarakat", maka ia meminta penundaan ini.
 Foto: Demo Ekstradisi Hongkong berakhir ricuh (REUTERS/Tyrone Siu) |
"Sebagai pemerintah yang bertanggung jawab, kami di satu sisi harus menjaga hukum dan ketertiban, dan mengevaluasi situasi untuk kepentingan terbesar Hong Kong, termasuk memulihkan ketenangan di masyarakat sesegera mungkin dan menghindari cedera lagi pada petugas penegak hukum dan warga negara," katanya.
Lam, yang telah menentang seruan pengunduran dirinya, menegaskan bahwa ia berencana untuk tetap memerintah Hong Kong. Dia akan kembali menjabat selama lima tahun untuk ketiga kalinya, bulan depan.
Saksikan video mengenai demo di Hong Kong berikut ini.
[Gambas:Video CNBC]
(prm) Next Article Hong Kong Ricuh, Polisi Tembakkan Peluru Karet & Gas Air Mata
Most Popular