Sidang Gugatan Prabowo di MK
Sidang Gugatan Prabowo, Jokowi: Hukum Harus Kita Hormati
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
14 June 2019 14:48
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak agar menghormati proses persidangan sengketa Pemilu 2019 yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal tersebut dikemukakan Jokowi di sela-sela kunjungan kerja peninjauan Pasar Sukawati di Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat, (14/6/2019).
"Proses hukum harus kita hargai. Harus kita hormati," tegas Jokowi, seperti dikutip melaui laman Sekretariat Kabinet.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun telah mengingatkan kepada para pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk tidak melakukan hal-hal seperti aksi 21-22 Mei 2019 lalu.
Hal ini merespons massa yang kembali turun ke jalan pada saat sidang sengketa Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah massa memang melakukan aksi di sekitaran Patung Kuda dan gedung Kementerian Pertahanan.
"Pokoknya jangan macam-macam. Negara ini perlu damai. Masyarakat perlu damai. Jangan bikin macam-macam. Kita akan bikin sesuatu kalau macam-macam," tegas Moeldoko di kompleks kepresidenan.
Moeldoko mengaku tak habis pikir dengan sikap sejumlah pihak yang memutuskan kembali turun ke jalan. Padahal, Prabowo Subianto, beberapa waktu lalu telah mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak turun ke jalan.
"Harus konsisten, apa yang diucapkan oleh pimpinannya dengan yang di bawah. Jangan mereka merasa punya kekuatan, itu 01 relawannya juga banyak," katanya.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu telah meminta semua pihak untuk bersama-sama menjaga situasi jalannya sidang di MK berlangsung dengan damai, tanpa ada tindakan yang melanggar hukum.
Pihak Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menegaskan, bahwa Majelis Hakim akan bersikap independen dan imparsial terhadap putusan yang dihasilkan dalam setiap perkara yang dimohonkan.
"Independensi dan integritas hakim menjadi hal yang utama. Sebab, jika hakim kehilangan independensinya, wibawa MK akan hilang," kata Palguna
(hoi/hoi) Next Article Saksi 02 Sebut NIK Siluman di Bogor, Jawaban KPU Bikin Kaget!
Hal tersebut dikemukakan Jokowi di sela-sela kunjungan kerja peninjauan Pasar Sukawati di Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat, (14/6/2019).
"Proses hukum harus kita hargai. Harus kita hormati," tegas Jokowi, seperti dikutip melaui laman Sekretariat Kabinet.
Hal ini merespons massa yang kembali turun ke jalan pada saat sidang sengketa Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah massa memang melakukan aksi di sekitaran Patung Kuda dan gedung Kementerian Pertahanan.
"Pokoknya jangan macam-macam. Negara ini perlu damai. Masyarakat perlu damai. Jangan bikin macam-macam. Kita akan bikin sesuatu kalau macam-macam," tegas Moeldoko di kompleks kepresidenan.
Moeldoko mengaku tak habis pikir dengan sikap sejumlah pihak yang memutuskan kembali turun ke jalan. Padahal, Prabowo Subianto, beberapa waktu lalu telah mengimbau kepada para pendukungnya untuk tidak turun ke jalan.
"Harus konsisten, apa yang diucapkan oleh pimpinannya dengan yang di bawah. Jangan mereka merasa punya kekuatan, itu 01 relawannya juga banyak," katanya.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu telah meminta semua pihak untuk bersama-sama menjaga situasi jalannya sidang di MK berlangsung dengan damai, tanpa ada tindakan yang melanggar hukum.
Pihak Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menegaskan, bahwa Majelis Hakim akan bersikap independen dan imparsial terhadap putusan yang dihasilkan dalam setiap perkara yang dimohonkan.
"Independensi dan integritas hakim menjadi hal yang utama. Sebab, jika hakim kehilangan independensinya, wibawa MK akan hilang," kata Palguna
(hoi/hoi) Next Article Saksi 02 Sebut NIK Siluman di Bogor, Jawaban KPU Bikin Kaget!
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular