Kementerian PUPR Minta Tambahan Rp 16,5 T, Buat Apa Saja?
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
12 June 2019 14:20
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan tambahan Rp 16,5 triliun untuk pagu indikatif tahun 2020. Permintaan itu disampaikan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja Komisi V DPR RI, Rabu (12/6/2019).
Tambahan itu diajukan setelah sebelumnya pagu indikatif Kementerian PUPR ditetapkan sebesar Rp 103,87 triliun pada 29 April 2019. Selanjutnya, Basuki menerbitkan Surat Menteri PUPR No KU.01.01-Mn/1130 tanggal 10 Juni 2019 dan Surat Menteri PUPR No KU.01.01-Mn/623 tanggal 15 Maret 2019.
Surat tersebut mengenai penyesuaian alokasi belanja operasional bertambah sebesar Rp 585,49 miliar sesuai perubahan struktur organisasi Kementerian PUPR di pusat dan unit pembina teknis (UPT) di daerah, serta meliputi usulan tambahan anggaran.
"Dalam rangka penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas nasional seperti jalan, jembatan, bendungan/bendung/air baku, air minum, dan kesinambungan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar, maka diperlukan tambahan anggaran prioritas dan mendesak sebesar Rp 16,5 triliun pada pagu anggaran," kata Basuki.
Secara perinci, pemanfaatan usulan tambahan anggaran itu adalah sebagai berikut:
DITJEN SUMBER DAYA AIR (Rp 5 T):
• Pembayaran ganti rugi tegakan pohon pada PSN, Penanganan danau prioritas: lanjutan pelebaran alur Tano Ponggol, Revitalisasi Danau Rawa Pening dan Rehabilitasi Embung Tirawan (Rp 500 M)
• Pembangunan/Rehabilitasi DI Selingsing, DI Sei Wampu, Bendung Cikeusik, DI Air Nipis, DI Pemali, DI Jatiluhur SS Kedung Gede, DI Sampean Baru, DI Way Bumi dan DI Slinga (Rp 2 T)
• Pengendali Banjir Watudakon, Beringin, Drainase Utama Perkotaan Kalbar Kaltim Bali, Normalisasi S Citarum (Ruas Daraulin), Rehabilitasi Kantong Sedimen Bawakaraeng, Banjir Sungai Tilamuta Gorontalo, Banjir Sungai Tondano, Banjir Sungai Barabai, Banjir Kedunglarangan, Banjir Kaliyasa, Banjir Cisanggarung dan Bendung Karet Kali Blorong (Rp 1,9 T)
• Pembangunan Sumur Bor pada daerah rawan kekeringan P. Jawa P. Sumatera P. NTT, air baku Morotai dan JIAT di NTT (Rp 500 M)
• Pengadaan alat Berat OP (amphibious excavator, excavator, mobile pump, truck tangki OP bendungan, Speed Boat) (Rp. 100 M)
DITJEN BINA MARGA (Rp 5 T):
• Penuntasan pembangunan jalan perbatasan Kalimantan, Papua dan NTT (termasuk akses PLBN) (Rp 2,2 T)
• Preservasi jalan nasional untuk meningkatkan kemantapan jalan nasional (Rp 1,3 T)
• Pembangunan jembatan gantung (Rp 300 M)
• Penanganan jalan nasional di Metropolitan/Kota Besar (revitalisasi trotoar/drainase) (Rp 300 M)
• Penuntasan pembangunan jalan lingkar pulau (Rp 435 M);
• Penambahan alokasi penanganan KSPN Mandalika dan Kawasan Samota (Rp 465 M)
DITJEN CIPTA KARYA (Rp 6,5 T):
• Perbaikan sarana prasarana pendidikan (Rp 4,418 T)
• Dukungan PON XX (Pembangunan Venue Baru) (Rp 107 M)
• Peningkatan Akses Air Minum (Rp 1 T)
• Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan (PISEW) (Rp 975 M)
Dengan tambahan itu, maka usulan pagu anggaran TA 2020 mencapai Rp 120,3 triliun. Angka itu lebih besar dibandingkan pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2019 senilai Rp 117 triliun.
"Kami melaksanakan penugasan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar. Alokasi untuk sarana dan prasarana pendidikan itu tadi belum tercantum di SB Pagu Indikatif 2020," imbuh Basuki.
Dikejar
Hingga 11 Juni 2019, Kementerian PUPR baru menyerap 19,8% dari total pagu anggaran 2019. Artinya, baru Rp 23 triliun yang digunakan, dari total alokasi Rp 117 triliun. Serapan ini meleset dari rencana semula. Pasalnya, pada periode tersebut, seharusnya anggaran sudah terserap 25,6%.
"Insya Allah gap ini masih bisa kita kejar pada semester ke-2 2019 ini," kata Basuki.
Sementara itu, progres fisik yang berhasil direalisasikan dari program 2019 sudah mencapai 21,18%. Basuki menyebut, realisasi itu digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur, termasuk untuk menunjang konektivitas.
Adapun sejumlah target pembangunan yang diharapkan rampung tahun ini antara lain pembangunan 678 Km jalan tol, 732 Km jalan baru, dan 17.283 M jembatan baru.
"Kami ingin laporkan juga bahwa kemarin kami sudah melakukan rapim terbatas. Kami rencanakan nanti minggu pertama Juli akan lakukan midterm review, sehingga kita bisa melihat perform kita enam bulan ke depan tentang kinerja 2019 ini," bebernya.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article 'Tidak Mungkin yang Jadi Menteri itu Robot'
Tambahan itu diajukan setelah sebelumnya pagu indikatif Kementerian PUPR ditetapkan sebesar Rp 103,87 triliun pada 29 April 2019. Selanjutnya, Basuki menerbitkan Surat Menteri PUPR No KU.01.01-Mn/1130 tanggal 10 Juni 2019 dan Surat Menteri PUPR No KU.01.01-Mn/623 tanggal 15 Maret 2019.
Surat tersebut mengenai penyesuaian alokasi belanja operasional bertambah sebesar Rp 585,49 miliar sesuai perubahan struktur organisasi Kementerian PUPR di pusat dan unit pembina teknis (UPT) di daerah, serta meliputi usulan tambahan anggaran.
 Foto: Rapat kerja dengan Komisi V DPR dengan Menteri PUPR tentang RKA K/L dan RKP TA 2020 di Ruang Rapat Komisi V DPR (CNBC Indonesia/Muhammad Choirul Anwar) |
Secara perinci, pemanfaatan usulan tambahan anggaran itu adalah sebagai berikut:
DITJEN SUMBER DAYA AIR (Rp 5 T):
• Pembayaran ganti rugi tegakan pohon pada PSN, Penanganan danau prioritas: lanjutan pelebaran alur Tano Ponggol, Revitalisasi Danau Rawa Pening dan Rehabilitasi Embung Tirawan (Rp 500 M)
• Pembangunan/Rehabilitasi DI Selingsing, DI Sei Wampu, Bendung Cikeusik, DI Air Nipis, DI Pemali, DI Jatiluhur SS Kedung Gede, DI Sampean Baru, DI Way Bumi dan DI Slinga (Rp 2 T)
• Pengendali Banjir Watudakon, Beringin, Drainase Utama Perkotaan Kalbar Kaltim Bali, Normalisasi S Citarum (Ruas Daraulin), Rehabilitasi Kantong Sedimen Bawakaraeng, Banjir Sungai Tilamuta Gorontalo, Banjir Sungai Tondano, Banjir Sungai Barabai, Banjir Kedunglarangan, Banjir Kaliyasa, Banjir Cisanggarung dan Bendung Karet Kali Blorong (Rp 1,9 T)
• Pembangunan Sumur Bor pada daerah rawan kekeringan P. Jawa P. Sumatera P. NTT, air baku Morotai dan JIAT di NTT (Rp 500 M)
• Pengadaan alat Berat OP (amphibious excavator, excavator, mobile pump, truck tangki OP bendungan, Speed Boat) (Rp. 100 M)
DITJEN BINA MARGA (Rp 5 T):
• Penuntasan pembangunan jalan perbatasan Kalimantan, Papua dan NTT (termasuk akses PLBN) (Rp 2,2 T)
• Preservasi jalan nasional untuk meningkatkan kemantapan jalan nasional (Rp 1,3 T)
• Pembangunan jembatan gantung (Rp 300 M)
• Penanganan jalan nasional di Metropolitan/Kota Besar (revitalisasi trotoar/drainase) (Rp 300 M)
• Penuntasan pembangunan jalan lingkar pulau (Rp 435 M);
• Penambahan alokasi penanganan KSPN Mandalika dan Kawasan Samota (Rp 465 M)
 Foto: Presiden Jokowi didampingi Seskab dan Menteri PUPR memperhatikan maket pengembangan Mandalika yang akan menjadi lokasi MotoGP 2021, di Kab. Lombok Tengah, NTB, Jumat (17/5) siang. (Deny S/Humas Setkab) |
DITJEN CIPTA KARYA (Rp 6,5 T):
• Perbaikan sarana prasarana pendidikan (Rp 4,418 T)
• Dukungan PON XX (Pembangunan Venue Baru) (Rp 107 M)
• Peningkatan Akses Air Minum (Rp 1 T)
• Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan (PISEW) (Rp 975 M)
Dengan tambahan itu, maka usulan pagu anggaran TA 2020 mencapai Rp 120,3 triliun. Angka itu lebih besar dibandingkan pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2019 senilai Rp 117 triliun.
"Kami melaksanakan penugasan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar. Alokasi untuk sarana dan prasarana pendidikan itu tadi belum tercantum di SB Pagu Indikatif 2020," imbuh Basuki.
Dikejar
Hingga 11 Juni 2019, Kementerian PUPR baru menyerap 19,8% dari total pagu anggaran 2019. Artinya, baru Rp 23 triliun yang digunakan, dari total alokasi Rp 117 triliun. Serapan ini meleset dari rencana semula. Pasalnya, pada periode tersebut, seharusnya anggaran sudah terserap 25,6%.
"Insya Allah gap ini masih bisa kita kejar pada semester ke-2 2019 ini," kata Basuki.
Sementara itu, progres fisik yang berhasil direalisasikan dari program 2019 sudah mencapai 21,18%. Basuki menyebut, realisasi itu digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur, termasuk untuk menunjang konektivitas.
Adapun sejumlah target pembangunan yang diharapkan rampung tahun ini antara lain pembangunan 678 Km jalan tol, 732 Km jalan baru, dan 17.283 M jembatan baru.
"Kami ingin laporkan juga bahwa kemarin kami sudah melakukan rapim terbatas. Kami rencanakan nanti minggu pertama Juli akan lakukan midterm review, sehingga kita bisa melihat perform kita enam bulan ke depan tentang kinerja 2019 ini," bebernya.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article 'Tidak Mungkin yang Jadi Menteri itu Robot'
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular