Gara-gara Berita, Kantor ABC Digerebek Polisi Australia
Prima Wirayani, CNBC Indonesia
05 June 2019 17:19
Sydney, CNBC Indonesia - Kepolisian menggerebek kantor televisi nasional Australia, Rabu (5/6/2019), atas dugaan mempublikasikan informasi rahasia negara. Ini adalah penggerebekan kedua yang dilakukan terhadap media dalam dua hari terakhir.
Tindakan itu memancing protes dari berbagai pihak yang menyebut penggerebekan tersebut menghalang-halangi kebebasan pers.
Polisi Federal Australia (AFP) mengatakan para petugasnya memiliki surat perintah untuk menggeledah kantor Australian Broadcasting Corp (ABC) di Sydney, Rabu. ABC merupakan kantor berita yang didanai pemerintah Australia, dilansir dari Reuters.
Kejadian itu terjadi sehari setelah polisi menggeledah rumah seorang editor News Corp meskipun otoritas menyatakan dua kejadian itu tidak saling berkaitan.
"Sangat tidak biasa bagi kantor penyiaran nasional digerebek seperti ini," kata Direktur Pelaksana ABC David Anderson dalam sebuah pernyataan.
"Ini adalah perkembangan serius dan meningkatkan kekhawatiran beralasan atas kebebasan pers dan pengawasan publik yang ideal terhadap hal-hal terkait keamanan nasional dan pertahanan," tambahnya.
AFP mengatakan penggerebekan terhadap ABC terkait dugaan publikasi informasi rahasia dan terjadi menyusul rujukan dari kepala Angkatan Pertahanan Australia dan seorang mantan pelaksana tugas menteri pertahanan di 2017.
Penggeledahan terhadap ABC diizinkan oleh pengadilan dan didasarkan pada bukti yang mendukung "dugaan yang cukup bahwa tindakan kriminal telah dilakukan," kata AFP dalam sebuah pernyataan.
Penggeledahan terhadap ABC terkait serangkaian siaran di 2017 mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan pasukan Australia di Afghanistan, kata lembaga penyiaran itu.
Sementara itu, penggerebekan terhadap editor News Corp dilakukan terkait laporan surat kabar itu di 2018 yang mengatakan lembaga-lembaga intelijen Australia ingin melakukan pengawasan dengan cara mengakses email, akun bank, dan pesan singkat masyarakat, menurut laporan media setempat.
Media yang dikontrol oleh Rupert Murdoch itu mengatakan pihaknya memiliki kekhawatiran serius mengenai keinginan pemerintah untuk menghalangi hak publik untuk mengetahui keputusan penting yang dibuat pemerintah.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison dilaporkan mengatakan ia percaya pada kebebasan pers namun ada juga aturan yang jelas mengenai penggunaan informasi rahasia.
(dob) Next Article Ada Ledakan di Kawasan Menteng, Ini Penjelasan Polisi
Tindakan itu memancing protes dari berbagai pihak yang menyebut penggerebekan tersebut menghalang-halangi kebebasan pers.
Polisi Federal Australia (AFP) mengatakan para petugasnya memiliki surat perintah untuk menggeledah kantor Australian Broadcasting Corp (ABC) di Sydney, Rabu. ABC merupakan kantor berita yang didanai pemerintah Australia, dilansir dari Reuters.
"Sangat tidak biasa bagi kantor penyiaran nasional digerebek seperti ini," kata Direktur Pelaksana ABC David Anderson dalam sebuah pernyataan.
"Ini adalah perkembangan serius dan meningkatkan kekhawatiran beralasan atas kebebasan pers dan pengawasan publik yang ideal terhadap hal-hal terkait keamanan nasional dan pertahanan," tambahnya.
AFP mengatakan penggerebekan terhadap ABC terkait dugaan publikasi informasi rahasia dan terjadi menyusul rujukan dari kepala Angkatan Pertahanan Australia dan seorang mantan pelaksana tugas menteri pertahanan di 2017.
Penggeledahan terhadap ABC diizinkan oleh pengadilan dan didasarkan pada bukti yang mendukung "dugaan yang cukup bahwa tindakan kriminal telah dilakukan," kata AFP dalam sebuah pernyataan.
Penggeledahan terhadap ABC terkait serangkaian siaran di 2017 mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan pasukan Australia di Afghanistan, kata lembaga penyiaran itu.
 Foto: Direktur Editorial Australian Broadcasting Corp (ABC) Craig McMurtie berbicara kepada anggota media di luar gedung ABC yang berlokasi di Ultimo di Sydney, Australia, 5 Juni 2019. (AAP/David Gray/via REUTERS) |
Sementara itu, penggerebekan terhadap editor News Corp dilakukan terkait laporan surat kabar itu di 2018 yang mengatakan lembaga-lembaga intelijen Australia ingin melakukan pengawasan dengan cara mengakses email, akun bank, dan pesan singkat masyarakat, menurut laporan media setempat.
Media yang dikontrol oleh Rupert Murdoch itu mengatakan pihaknya memiliki kekhawatiran serius mengenai keinginan pemerintah untuk menghalangi hak publik untuk mengetahui keputusan penting yang dibuat pemerintah.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison dilaporkan mengatakan ia percaya pada kebebasan pers namun ada juga aturan yang jelas mengenai penggunaan informasi rahasia.
(dob) Next Article Ada Ledakan di Kawasan Menteng, Ini Penjelasan Polisi
Most Popular