Tak Dapat Rapor WTP BPK, Ini Kata Ketua KPU
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
29 May 2019 14:40
Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara mengenai laporan keuangan instansinya yang tak mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan rapor BPK terbaik.
KPU hanya memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ini merupakan kali kedua dalam tiga tahun terakhir laporan keuangan KPU mendapatkan predikat WDP. Hanya pada tahun 2017 otoritas pemilihan umum mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Saya belum hafal detail laporannya ya, nanti kita cek dulu," kata Ketua KPU Arief Budiman saat ditemui di kompleks kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/5/2019).
Arief tak memungkiri, alokasi anggaran yang dikelola otoritas pemilu pada tahun lalu memang cukup besar. Tak hanya dari segi nominal, melainkan juga dari kegiatan pelaksanaan.
Alokasi anggaran tersebut, sambung dia, sebagian besarnya digunakan untuk membayar honor penyelenggara ad hod seperti KPPS maupun TPS yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
"Saya pikir ini pelajaran penting bagi KPU. Mudah-mudahan sebagaimana harapan presiden, tidak ada lagi nanti lembaga negara yang wajar dengan pengecualian. Semua harus balik ke WTP," katanya.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sempat menyindir sejumlah kementerian lembaga yang mendapatkan opini WDP untuk tahun anggaran 2018.
Ke-4 instansi tersebut antara lain KPU, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Saya tak akan bosan ingatkan supaya kita maksimalkan pengelolaan uang negara. Yang namanya uang rakyat harus sepenuhnya diberikan kepada rakyat," jelasnya.
(dru) Next Article Gebrakan Firli! Komisioner KPU Wahyu Setiawan Kena OTT KPK
KPU hanya memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ini merupakan kali kedua dalam tiga tahun terakhir laporan keuangan KPU mendapatkan predikat WDP. Hanya pada tahun 2017 otoritas pemilihan umum mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Arief tak memungkiri, alokasi anggaran yang dikelola otoritas pemilu pada tahun lalu memang cukup besar. Tak hanya dari segi nominal, melainkan juga dari kegiatan pelaksanaan.
Alokasi anggaran tersebut, sambung dia, sebagian besarnya digunakan untuk membayar honor penyelenggara ad hod seperti KPPS maupun TPS yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
"Saya pikir ini pelajaran penting bagi KPU. Mudah-mudahan sebagaimana harapan presiden, tidak ada lagi nanti lembaga negara yang wajar dengan pengecualian. Semua harus balik ke WTP," katanya.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sempat menyindir sejumlah kementerian lembaga yang mendapatkan opini WDP untuk tahun anggaran 2018.
Ke-4 instansi tersebut antara lain KPU, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Saya tak akan bosan ingatkan supaya kita maksimalkan pengelolaan uang negara. Yang namanya uang rakyat harus sepenuhnya diberikan kepada rakyat," jelasnya.
(dru) Next Article Gebrakan Firli! Komisioner KPU Wahyu Setiawan Kena OTT KPK
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular