
Senin Depan, Hasil Audit Defisit BPJS Kesehatan Diumumkan
Yanurisa Ananta, CNBC Indonesia
24 May 2019 13:39

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dijadwalkan akan memaparkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait defisit keuangan Senin pekan depan (27/5/2019).
Hal ini disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris. Sayang ia tidak rinci perihal hasil laporan audit BPKP.
"Besok Senin akan dipaparkan BPKP ke DPR. Tentu akan ada rekomendasi-rekomendasi terbaik lah. Bahwa setiap audit ada rekomendasi perbaikan," kata Fachmi dalam Public Expose Capaian Kinerja BPJS Kesehatan Tahun 2018, Jumat (24/5/2019).
Sebelumnya, DPR telah mengundang BPJS Kesehatan untuk memaparkan hasil audit bersama BPKP pada Selasa (14/5/2019). Namun, rapat yang sudah dihadiri Menteri Kesehatan Nila Moeloek itu batal berlangsung lantaran Direktur Utama BPJS Kesehatan sedang cuti.
Direktur Keuangan BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso juga enggan berkomentar soal hal yang disorot dalam laporan BPKP. Ia hanya menyebut audit BPJS Kesehatan kemungkinan merupakan pekerjaan audit terbesar karena melibatkan 700 staff.
"Audit ini populasi loh, bukan sampling. Audit full. Pekerjaan audit terbesar 700 staff yang terlibat. Kemudian wakil rakyat lihat urgensi mana yang harus diselesaikan," ujarnya.
Selama 5 tahun, pemerintah telah membiayai peserta BPJS Kesehatan dari kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp115,5 triliun. Pemerintah membiayai PBI di tahun 2018 sebanyak 92,1 jiwa. Jumlah kepesertaan PBI ini akan ditingkatkan menjadi 96,8 jiwa dengan proyeksi iuran yang akan dibayarkan sebesar Rp26,7 triliun.
Jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) saat per 19 Mei 2019 tercatat meningkat menjadi 221.580.743 jiwa. Adapun jumlah pendapatan iuran JKN-KIS yang dikelola tahun 2018 mencapai Rp81,97 triliun.
(roy/roy) Next Article Cair Rp 9,3 T, BPJS Kesehatan Segera Bayar Tunggakan ke RS
Hal ini disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris. Sayang ia tidak rinci perihal hasil laporan audit BPKP.
"Besok Senin akan dipaparkan BPKP ke DPR. Tentu akan ada rekomendasi-rekomendasi terbaik lah. Bahwa setiap audit ada rekomendasi perbaikan," kata Fachmi dalam Public Expose Capaian Kinerja BPJS Kesehatan Tahun 2018, Jumat (24/5/2019).
Direktur Keuangan BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso juga enggan berkomentar soal hal yang disorot dalam laporan BPKP. Ia hanya menyebut audit BPJS Kesehatan kemungkinan merupakan pekerjaan audit terbesar karena melibatkan 700 staff.
"Audit ini populasi loh, bukan sampling. Audit full. Pekerjaan audit terbesar 700 staff yang terlibat. Kemudian wakil rakyat lihat urgensi mana yang harus diselesaikan," ujarnya.
Selama 5 tahun, pemerintah telah membiayai peserta BPJS Kesehatan dari kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp115,5 triliun. Pemerintah membiayai PBI di tahun 2018 sebanyak 92,1 jiwa. Jumlah kepesertaan PBI ini akan ditingkatkan menjadi 96,8 jiwa dengan proyeksi iuran yang akan dibayarkan sebesar Rp26,7 triliun.
Jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) saat per 19 Mei 2019 tercatat meningkat menjadi 221.580.743 jiwa. Adapun jumlah pendapatan iuran JKN-KIS yang dikelola tahun 2018 mencapai Rp81,97 triliun.
(roy/roy) Next Article Cair Rp 9,3 T, BPJS Kesehatan Segera Bayar Tunggakan ke RS
Most Popular