Pengusaha Tunggu Jokowi Segera Reshuffle Kabinet, Kenapa?
Samuel Pablo, CNBC Indonesia
23 May 2019 11:58
Jakarta, CNBC Indonesia - Isu perombakan atau reshuffle kabinet di pemerintahan pimpinan Joko Widodo (Jokowi) kembali menyeruak. Kalangan pengusaha berharap, Jokowi segera melakukan perombakan kabinet. Kenapa?
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah perlu mempercepat akselerasi untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. Kemudian juga, pemerintah perlu memacu kencang pertumbuhan ekonomi.
"Dengar-dengar Jokowi akan reshuffle kabinet sesudah Lebaran. Ini kita sangat tunggu supaya kita bisa langsung mengejar ketertinggalan kita. Di periode Jokowi bisa lebih baik lagi kondisinya, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi," jelas Hariyadi semalam di Jakarta.
Kondisi perekonomian saat ini memang cukup berat. Perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dengan China, menjadi tekanan tersendiri pada perekonomian Indonesia. Hariyadi sebagai wakil dari pengusaha berharap, Jokowi segera melakukan reshuffle kabinet dan mendudukkan orang-orang yang tepat di kabinet.
"Jadi kita mau kejar itu. Kita berharap dalam konsolidasi kabinet bisa didudukkan orang-orang tepat jadi kita bisa segera berlari. Dunia usaha sangat bersemangat karena momentumnya bagus dan fundamental ekonomi kita lumayan. Jadi kalau kita menggarap pasar dalam negeri atau ASEAN itu bisa mendorong pertumbuhan yang bagus," kata Hariyadi.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Tutum Rahanta, menilai Jokowi harus all out menyelesaikan periode pertama pemerintahannya. Sebab sekarang adalah peletak dasar untuk lima tahun ke depan.
"Ke depan nggak usah ragu-ragu lagi. Kalau dulu pertimbangannya terlalu banyak, sekarang ya udah yang menurut dia terbaik. Dia nggak ada risiko tidak dipilih lagi, udah terpilih kok," ujar Tutum.
"Nah yang kita harapkan review kembali selama 4 setengah tahun kemarin, Apa yang membuat ketertinggalan kita yang harusnya sesuai dengan waktu kampanye lima tahun yang lalu harusnya sudah tercermin dari ini. Pasti banyak kekurangan. PR terbesar mau politik apapun ujung-ujungnya sumbernya pasti dari ekonomi," lanjutnya.
Tim Riset CNBC Indonesia pernah menulis, salah satu tuntutan paling besar bagi Jokowi adalah menyejahterakan rakyat Indonesia sebagai perwujudan sila kelima Pancasila. Sebagai kendaraan untuk memakmurkan rakyat, tentu pertumbuhan ekonomi harus dipacu lebih kencang.
Ini masalahnya. Pada masa pemerintahan Jokowi terhitung sejak 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia so-so saja.
Pertumbuhan ekonomi nasional sejak 2015 berkutat di kisaran 4-5% dengan pencapaian terbaik ada di 5,27%. Bahkan teranyar, pada kuartal I-2019 ekonomi tumbuh 5,07%, laju terlemah sejak kuartal I-2018.
Untuk tahun depan, pemerintah (yang akan kembali dipimpin oleh Jokowi) dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2020 memperkirakan pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 5,3-5,6%. Masih di kisaran 5%, segitu-segitu saja.
Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dari itu. Berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan menciptakan sekitar 350.000 lapangan kerja.
Pada Februari 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran terbuka sebanyak 6,82 juta orang. Jadi memang butuh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, jangan hanya 5% lagi.
(wed/dru) Next Article Pengusaha Tunggu Jokowi Ganti Menteri, Siapa Layak Diganti?
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah perlu mempercepat akselerasi untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. Kemudian juga, pemerintah perlu memacu kencang pertumbuhan ekonomi.
"Dengar-dengar Jokowi akan reshuffle kabinet sesudah Lebaran. Ini kita sangat tunggu supaya kita bisa langsung mengejar ketertinggalan kita. Di periode Jokowi bisa lebih baik lagi kondisinya, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi," jelas Hariyadi semalam di Jakarta.
 Foto: Presiden Jokowi Kunjungi Desa Kutuh yang Sukses Manfaatkan Dana Desa (Biro Pers Setpres RI) |
"Jadi kita mau kejar itu. Kita berharap dalam konsolidasi kabinet bisa didudukkan orang-orang tepat jadi kita bisa segera berlari. Dunia usaha sangat bersemangat karena momentumnya bagus dan fundamental ekonomi kita lumayan. Jadi kalau kita menggarap pasar dalam negeri atau ASEAN itu bisa mendorong pertumbuhan yang bagus," kata Hariyadi.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Tutum Rahanta, menilai Jokowi harus all out menyelesaikan periode pertama pemerintahannya. Sebab sekarang adalah peletak dasar untuk lima tahun ke depan.
"Ke depan nggak usah ragu-ragu lagi. Kalau dulu pertimbangannya terlalu banyak, sekarang ya udah yang menurut dia terbaik. Dia nggak ada risiko tidak dipilih lagi, udah terpilih kok," ujar Tutum.
"Nah yang kita harapkan review kembali selama 4 setengah tahun kemarin, Apa yang membuat ketertinggalan kita yang harusnya sesuai dengan waktu kampanye lima tahun yang lalu harusnya sudah tercermin dari ini. Pasti banyak kekurangan. PR terbesar mau politik apapun ujung-ujungnya sumbernya pasti dari ekonomi," lanjutnya.
Tim Riset CNBC Indonesia pernah menulis, salah satu tuntutan paling besar bagi Jokowi adalah menyejahterakan rakyat Indonesia sebagai perwujudan sila kelima Pancasila. Sebagai kendaraan untuk memakmurkan rakyat, tentu pertumbuhan ekonomi harus dipacu lebih kencang.
Ini masalahnya. Pada masa pemerintahan Jokowi terhitung sejak 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia so-so saja.
Pertumbuhan ekonomi nasional sejak 2015 berkutat di kisaran 4-5% dengan pencapaian terbaik ada di 5,27%. Bahkan teranyar, pada kuartal I-2019 ekonomi tumbuh 5,07%, laju terlemah sejak kuartal I-2018.
Untuk tahun depan, pemerintah (yang akan kembali dipimpin oleh Jokowi) dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2020 memperkirakan pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 5,3-5,6%. Masih di kisaran 5%, segitu-segitu saja.
Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dari itu. Berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan menciptakan sekitar 350.000 lapangan kerja.
Pada Februari 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran terbuka sebanyak 6,82 juta orang. Jadi memang butuh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, jangan hanya 5% lagi.
(wed/dru) Next Article Pengusaha Tunggu Jokowi Ganti Menteri, Siapa Layak Diganti?
Most Popular