Chevron & Pemerintah Belum Satu Kata Soal Proyek Laut Dalam
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
23 May 2019 08:23
Jakarta, CNBC Indonesia - Chevron Pacific Indonesia (CPI) menyampaikan bahwa pihaknya belum mencapai kesepekatan dengan pemerintah terkait pembahasan proyek ultra laut dalam/Indonesia Deepwater Development (IDD). CPI dan pemerintah masih berkutat pada masalah keekonomian yang menyebabkan proposal rencana pengembangan (Plan of Development/POD) tak kunjung disetujui.
Senior Vice President Policy and Government and Public Affairs Chevron Pacific Indonesia Wahyu Budiarto mengatakan, Chevron dengan Pemerintah Indonesia memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat nilai keekonomian.
"Bahwa yang kami anggap keekonomian, belum tentu keekonomian buat negara. Apa yang menurut negara cukup untuk kontraktor belum tentu cukup buat kami. Jadi ini masih jalan," ujar Budi saat ditemui di Kantor Chevron di Jakarta, Selasa, (21/5/2019) malam.
Kendati demikian, ia menuturkan, sudah mulai ditemukan titik terang terkait persoalan tersebut. Hanya saja, Wahyu masih enggan menyampaikan opsi-opsi apa saja yang akan diambil Chevron dan pemerintah.
Adapun, sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto menuturkan, Chevron meminta tambahan bagi hasil (split) di proyek tersebut, agar proyeknya sesuai dengan Soal IDD, Masih Berkutat di Keekonomian sebab pemerintah meminta percepatan produksi dalam proyek tersebut menjadi pada kuartal I-2024.
Lebih lanjut, ia mengakui, pembahasan masalah split tersebut memang tidak mudah dan alot. Sebab, hingga saat ini skema kontrak bagi hasil dalam proyek ini masih menggunakan cost recovery hingga 2028, setelah perpanjangan kontrak, barulah menggunakan skema gross split.
Dwi masih belum mau membeberkan berapa tambahan split yang diajukan Chevron. Kendati demikian, tambah Dwi, pihaknya menargetkan, penentuan besaran split IDD tersebut harus rampung di semester I tahun ini.
(hps) Next Article Chevron Lanjut atau Cabut dari Proyek IDD? Ini Jawaban SKK
Senior Vice President Policy and Government and Public Affairs Chevron Pacific Indonesia Wahyu Budiarto mengatakan, Chevron dengan Pemerintah Indonesia memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat nilai keekonomian.
"Bahwa yang kami anggap keekonomian, belum tentu keekonomian buat negara. Apa yang menurut negara cukup untuk kontraktor belum tentu cukup buat kami. Jadi ini masih jalan," ujar Budi saat ditemui di Kantor Chevron di Jakarta, Selasa, (21/5/2019) malam.
Kendati demikian, ia menuturkan, sudah mulai ditemukan titik terang terkait persoalan tersebut. Hanya saja, Wahyu masih enggan menyampaikan opsi-opsi apa saja yang akan diambil Chevron dan pemerintah.
Lebih lanjut, ia mengakui, pembahasan masalah split tersebut memang tidak mudah dan alot. Sebab, hingga saat ini skema kontrak bagi hasil dalam proyek ini masih menggunakan cost recovery hingga 2028, setelah perpanjangan kontrak, barulah menggunakan skema gross split.
Dwi masih belum mau membeberkan berapa tambahan split yang diajukan Chevron. Kendati demikian, tambah Dwi, pihaknya menargetkan, penentuan besaran split IDD tersebut harus rampung di semester I tahun ini.
(hps) Next Article Chevron Lanjut atau Cabut dari Proyek IDD? Ini Jawaban SKK
Most Popular