Lokasi Dibatalkan PTUN, Proyek Kilang Tuban Mulai dari Nol?
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
14 May 2019 14:10
Jakarta, CNBC Indonesia- Pengerjaan proyek kilang Tuban kembali tersandung masalah lahan. Sebabnya, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya memenangkan gugatan atas lahan kilang yang sudah ditetapkan.
"Izin penetapan lokasi (penlok) dinyatakan kalah, dan penlok dinyatakan batal," ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Lebih lanjut, ia menuturkan, saat ini pihaknya tengah mengajukan kasasi. Namun, jika permasalahan dengan warga terkait lahan ini berlarut-larut tak kunjung usai, maka pihaknya berencana akan melakukan reklamasi.
"Kami putuskan reklamasi sehingga proyek tetap berjalan. Sebetulnya kami sudah lakukan site preparation, tapi karena penlok dibilang batal, ya sudah kami stop dulu," kata Nicke.
Adapun, berdasarkan data Pertamina per 7 Mei 2019, selain permasalahan lahan, kini status proyek kilang Tuban juga tengah mengajukan revisi Pre-FID (Final Investment Decision) disebabkan adanya tambahan biaya pengadaan lahan dan biaya General Engineering Design.
Persetujuan revisi tersebut, ditargetkan rampung pada minggu ke-3 Juni 2019.
Sebelumnya, Pertamina memang sudah mendapatkan penlok untuk kilang Tuban. Namun, penlok ini kemudian diperkarakan masyarakat dan dibawa ke PTUN oleh beberapa warga setempat.
Maklum, dari kebutuhan sekitar 800 ha lahan Kilang Tuban, sekitar 400 ha adalah lahan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sedangkan sisanya milik masyarakat setempat. Akibat kasus ini, apakah artinya proyek Kilang Tuban mulai dari nol?
[Gambas:Video CNBC]
(gus/gus) Next Article Tersandung di PTUN, Lahan Kilang Tuban Terancam 'Hangus'
"Izin penetapan lokasi (penlok) dinyatakan kalah, dan penlok dinyatakan batal," ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
 Foto: Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (14/5/2019). (CNBC Indonesia/Anastasia Arvirianty) |
Lebih lanjut, ia menuturkan, saat ini pihaknya tengah mengajukan kasasi. Namun, jika permasalahan dengan warga terkait lahan ini berlarut-larut tak kunjung usai, maka pihaknya berencana akan melakukan reklamasi.
"Kami putuskan reklamasi sehingga proyek tetap berjalan. Sebetulnya kami sudah lakukan site preparation, tapi karena penlok dibilang batal, ya sudah kami stop dulu," kata Nicke.
Adapun, berdasarkan data Pertamina per 7 Mei 2019, selain permasalahan lahan, kini status proyek kilang Tuban juga tengah mengajukan revisi Pre-FID (Final Investment Decision) disebabkan adanya tambahan biaya pengadaan lahan dan biaya General Engineering Design.
Persetujuan revisi tersebut, ditargetkan rampung pada minggu ke-3 Juni 2019.
Sebelumnya, Pertamina memang sudah mendapatkan penlok untuk kilang Tuban. Namun, penlok ini kemudian diperkarakan masyarakat dan dibawa ke PTUN oleh beberapa warga setempat.
Maklum, dari kebutuhan sekitar 800 ha lahan Kilang Tuban, sekitar 400 ha adalah lahan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sedangkan sisanya milik masyarakat setempat. Akibat kasus ini, apakah artinya proyek Kilang Tuban mulai dari nol?
[Gambas:Video CNBC]
(gus/gus) Next Article Tersandung di PTUN, Lahan Kilang Tuban Terancam 'Hangus'
Most Popular