Masuki Injury Time, Simak Poin Penting Perjanjian Brexit
Rehia Sebayang, CNBC Indonesia
29 March 2019 15:10
London, CNBC Indonesia - Pemerintah Inggris pada Jumat (29/3/2019) akan mencoba untuk membuat anggota parlemen menyetujui perjanjian keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE) yang dikenal dengan Brexit.
Perjanjian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi London dan Brussels.
Pemungutan suara tersebut merupakan upaya ketiga yang dilakukan pemerintah untuk membuat parlemen menyetujui rancangan itu.
Kesepakatan Brexit ini bertujuan untuk memastikan adanya jalan keluar yang mulus bagi Inggris saat meninggalkan Uni Eropa (UE), yang akan diikuti oleh periode transisi yang dapat diperpanjang hingga 2022.
Perjanjian penarikan diri setebal 585 halaman itu sebelumnya ditolak oleh parlemen Inggris pada bulan Januari dan juga awal bulan ini.
Menurut jadwal UE yang telah direvisi, anggota parlemen harus menyetujui kesepakatan itu paling lambat pada pukul 23:00 waktu London, Jumat, untuk memastikan Brexit terjadi pada 22 Mei.
UE sepakat memberi Inggris perpanjangan waktu hingga 22 Mei bila parlemen dapat menyepakati perjanjian tersebut. Seharusnya Brexit resmi terjadi 29 Maret hari ini.
Melansir AFP, pemungutan suara Jumat hanya akan mencakup perjanjian penarikan diri utama yang diajukan Perdana Menteri Theresa May dan bukan deklarasi politik yang menyertainya tentang hubungan masa depan dengan UE.
Berikut adalah poin utama dari rancangan kesepakatan tersebut.
BERLANJUT KE HALAMAN BERIKUTNYA
Periode transisi yang berlangsung hingga 31 Desember 2020 akan mempertahankan status quo dan memberikan waktu bagi Inggris dan UE untuk menegosiasikan hubungan masa depan mereka.
Masa transisi ini juga akan memungkinkan pemerintah, bisnis, dan setiap warganya untuk beradaptasi dengan kehidupan setelah Brexit terjadi.
Satu-satunya perbedaan utama selama periode itu adalah bahwa Inggris tidak akan lagi terwakili di lembaga-lembaga UE.
Inggris akan terus berpartisipasi dalam Pabean dan Pasar Tunggal UE dan harus menghormati aturan UE tentang pergerakan barang, modal, jasa, dan tenaga kerja secara bebas.
Periode transisi dapat diperpanjang sekali untuk satu atau dua tahun, yang berarti itu bisa berlangsung hingga 31 Desember 2022.
BERLANJUT KE HALAMAN BERIKUTNYA
Kesepakatan terbaru yang diajukan itu menguraikan pengaturan tentang "backstop" untuk mencegah kembali dilakukannya pemeriksaan perbatasan antara provinsi Inggris di Irlandia Utara dan Republik Irlandia jika kedua pihak gagal menyepakati pakta perdagangan bebas setelah masa transisi.
Kesepakatan ini akan berlaku jika masa transisi habis dan hubungan Inggris-UE yang baru belum disetujui.
Di bawah pengaturan itu, Inggris dan UE akan membentuk satu wilayah bea cukai dan Irlandia Utara juga akan mengikuti aturan pasar tunggal UE tentang pergerakan barang untuk memungkinkan perbatasan tetap dapat dilalui secara bebas.
Berbagai bisnis Irlandia Utara akan dapat membawa barang ke pasar tunggal UE tanpa batasan.
UE atau Inggris dapat memutuskan bahwa pengaturan backstop tidak lagi diperlukan, tetapi yang terpenting mereka harus mengambil keputusan bersama.
Beberapa anggota parlemen Inggris khawatir Inggris akan terjebak dalam pengaturan tanpa batas waktu, yang akan menghambat ambisinya untuk mengembangkan kebijakan perdagangan independen.
BERLANJUT KE HALAMAN BERIKUTNYA
Draf kesepakatan melindungi hak-hak lebih dari tiga juta warga negara Uni Eropa yang tinggal di Inggris dan satu juta warga negara Inggris yang tinggal di Uni Eropa.
Warga negara Uni Eropa dan Inggris, serta anggota keluarga mereka, dapat terus hidup, bekerja atau belajar, dan memperoleh perlakuan yang sama sebagai warga negara pendatang di bawah undang-undang masing-masing.
Aturan ini berlaku juga untuk semua warga negara yang tiba sebelum masa transisi berakhir. Mereka akan tetap berhak atas perawatan kesehatan, pensiun dan tunjangan jaminan sosial lainnya.
Warga negara Uni Eropa yang tiba di Inggris setelah akhir periode transisi, kapan pun itu, akan dikenakan peraturan imigrasi yang lebih ketat. Aturan baru itu saat ini sedang diperdebatkan di parlemen Inggris.
BERLANJUT KE HALAMAN BERIKUTNYA
Draft kesepakatan juga membahas tentang cara membayar utang Inggris yang luar biasa kepada blok itu dengan penyelesaian yang adil bagi pembayar pajak Inggris.
Utang pemerintah Inggris diperkirakan mencapai hingga 39 miliar poundsterling (44 miliar euro / US$ 51 miliar).
BERLANJUT KE HALAMAN BERIKUTNYA
Karena Spanyol mengakui wilayah Mediterania Inggris di Gibraltar, maka semua pihak pun harus berusaha meredakan ketegangan di masa depan.
Kesepakatan tersebut mengatur kerja sama Spanyol-Inggris mengenai hak-hak warga negara, tembakau, dan produk-produk lainnya, lingkungan, kepolisian, dan masalah bea cukai.
Kesepakatan ini menetapkan dasar untuk membentuk kerja sama administratif untuk mencapai transparansi penuh dalam masalah pajak, memerangi penipuan, penyelundupan, dan pencucian uang.
BERLANJUT KE HALAMAN BERIKUTNYA
Kesepakatan itu bertujuan untuk memastikan tidak ada gangguan atau kehilangan hak bagi 11.000 warga sipil Siprus yang tinggal dan bekerja di bidang pangkalan militer Inggris.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum Uni Eropa akan terus berlaku di bidang pangkalan, termasuk mengenai perpajakan, barang, pertanian, perikanan, dan peraturan kesehatan hewan dan fitosanitasi.
(prm) Next Article Tok! Inggris Resmi Keluar dari Eropa Besok
Perjanjian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi London dan Brussels.
 Foto: Brexit (Mark Duffy, House of Commons via AP) |
Pemungutan suara tersebut merupakan upaya ketiga yang dilakukan pemerintah untuk membuat parlemen menyetujui rancangan itu.
Perjanjian penarikan diri setebal 585 halaman itu sebelumnya ditolak oleh parlemen Inggris pada bulan Januari dan juga awal bulan ini.
Menurut jadwal UE yang telah direvisi, anggota parlemen harus menyetujui kesepakatan itu paling lambat pada pukul 23:00 waktu London, Jumat, untuk memastikan Brexit terjadi pada 22 Mei.
UE sepakat memberi Inggris perpanjangan waktu hingga 22 Mei bila parlemen dapat menyepakati perjanjian tersebut. Seharusnya Brexit resmi terjadi 29 Maret hari ini.
Melansir AFP, pemungutan suara Jumat hanya akan mencakup perjanjian penarikan diri utama yang diajukan Perdana Menteri Theresa May dan bukan deklarasi politik yang menyertainya tentang hubungan masa depan dengan UE.
Berikut adalah poin utama dari rancangan kesepakatan tersebut.
BERLANJUT KE HALAMAN BERIKUTNYA
Periode transisi yang berlangsung hingga 31 Desember 2020 akan mempertahankan status quo dan memberikan waktu bagi Inggris dan UE untuk menegosiasikan hubungan masa depan mereka.
Masa transisi ini juga akan memungkinkan pemerintah, bisnis, dan setiap warganya untuk beradaptasi dengan kehidupan setelah Brexit terjadi.
Satu-satunya perbedaan utama selama periode itu adalah bahwa Inggris tidak akan lagi terwakili di lembaga-lembaga UE.
Inggris akan terus berpartisipasi dalam Pabean dan Pasar Tunggal UE dan harus menghormati aturan UE tentang pergerakan barang, modal, jasa, dan tenaga kerja secara bebas.
Periode transisi dapat diperpanjang sekali untuk satu atau dua tahun, yang berarti itu bisa berlangsung hingga 31 Desember 2022.
BERLANJUT KE HALAMAN BERIKUTNYA
Kesepakatan terbaru yang diajukan itu menguraikan pengaturan tentang "backstop" untuk mencegah kembali dilakukannya pemeriksaan perbatasan antara provinsi Inggris di Irlandia Utara dan Republik Irlandia jika kedua pihak gagal menyepakati pakta perdagangan bebas setelah masa transisi.
Kesepakatan ini akan berlaku jika masa transisi habis dan hubungan Inggris-UE yang baru belum disetujui.
Di bawah pengaturan itu, Inggris dan UE akan membentuk satu wilayah bea cukai dan Irlandia Utara juga akan mengikuti aturan pasar tunggal UE tentang pergerakan barang untuk memungkinkan perbatasan tetap dapat dilalui secara bebas.
Berbagai bisnis Irlandia Utara akan dapat membawa barang ke pasar tunggal UE tanpa batasan.
UE atau Inggris dapat memutuskan bahwa pengaturan backstop tidak lagi diperlukan, tetapi yang terpenting mereka harus mengambil keputusan bersama.
Beberapa anggota parlemen Inggris khawatir Inggris akan terjebak dalam pengaturan tanpa batas waktu, yang akan menghambat ambisinya untuk mengembangkan kebijakan perdagangan independen.
BERLANJUT KE HALAMAN BERIKUTNYA
Draf kesepakatan melindungi hak-hak lebih dari tiga juta warga negara Uni Eropa yang tinggal di Inggris dan satu juta warga negara Inggris yang tinggal di Uni Eropa.
Warga negara Uni Eropa dan Inggris, serta anggota keluarga mereka, dapat terus hidup, bekerja atau belajar, dan memperoleh perlakuan yang sama sebagai warga negara pendatang di bawah undang-undang masing-masing.
 Foto: Infografis/Poin-poin Perjanjian Brexit/Arie Pratama |
Aturan ini berlaku juga untuk semua warga negara yang tiba sebelum masa transisi berakhir. Mereka akan tetap berhak atas perawatan kesehatan, pensiun dan tunjangan jaminan sosial lainnya.
Warga negara Uni Eropa yang tiba di Inggris setelah akhir periode transisi, kapan pun itu, akan dikenakan peraturan imigrasi yang lebih ketat. Aturan baru itu saat ini sedang diperdebatkan di parlemen Inggris.
BERLANJUT KE HALAMAN BERIKUTNYA
Draft kesepakatan juga membahas tentang cara membayar utang Inggris yang luar biasa kepada blok itu dengan penyelesaian yang adil bagi pembayar pajak Inggris.
Utang pemerintah Inggris diperkirakan mencapai hingga 39 miliar poundsterling (44 miliar euro / US$ 51 miliar).
BERLANJUT KE HALAMAN BERIKUTNYA
Karena Spanyol mengakui wilayah Mediterania Inggris di Gibraltar, maka semua pihak pun harus berusaha meredakan ketegangan di masa depan.
Kesepakatan tersebut mengatur kerja sama Spanyol-Inggris mengenai hak-hak warga negara, tembakau, dan produk-produk lainnya, lingkungan, kepolisian, dan masalah bea cukai.
Kesepakatan ini menetapkan dasar untuk membentuk kerja sama administratif untuk mencapai transparansi penuh dalam masalah pajak, memerangi penipuan, penyelundupan, dan pencucian uang.
BERLANJUT KE HALAMAN BERIKUTNYA
Kesepakatan itu bertujuan untuk memastikan tidak ada gangguan atau kehilangan hak bagi 11.000 warga sipil Siprus yang tinggal dan bekerja di bidang pangkalan militer Inggris.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum Uni Eropa akan terus berlaku di bidang pangkalan, termasuk mengenai perpajakan, barang, pertanian, perikanan, dan peraturan kesehatan hewan dan fitosanitasi.
(prm) Next Article Tok! Inggris Resmi Keluar dari Eropa Besok
Most Popular