Di Depan Ribuan Pengusaha, Jokowi Sindir Sri Mulyani 2 Kali?
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
22 March 2019 11:25
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan rencana penurunan PPh Badan yang belum juga direalisasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Di depan 10.000 para pengusaha yang mendeklarasikan dukungan kepadanya, Jokowi mengaku sudah berupaya keras merilis kebijakan tersebut agar meringankan beban yang dikeluhkan pengusaha.
"Tapi sampai sekarang, saya enggak ngerti belum rampung-rampung. Belum selesai. Saya enggak tau itungannya seperti apa," tegas Jokowi di Istora Senayan semalam.
"Yang jelas dari Kementerian Keuangan, dari Dirjen Pajak, sampai saat ini belum masuk ke meja saya," keluh Jokowi.
Saat ini, tarif pajak Indonesia memang bukanlah yang tertinggi, namun juga bukan juga yang terendah. Taif PPh badan ditetapkan sebesar 25%, lebih dari dari Filipina 30% dan lebih tinggi dari Singapura 17%, Thailand 24%, dan Malaysia 24%.
Halaman Selanjutnya >> Berburu di Kebun Binatang?
Jokowi juga merasa jengah, lantaran otoritas pajak selama ini kerap kali mengejar objek pajak yang itu-itu saja. Hal tersebut, diketahui Jokowi karena mendengar berbagai keluhan.
"Jangan diterus-teruskan sekarang ini kejar pembayar pajak yang dari dulu itu-itu saja. Saya dapat keluhan dari [Pengusaha] Jawa Timur, Jawa Tengah, dari DKI, dan di luar Jawa. Saya tahu," jelasnya.
Rencana penurunan tarif pajak badan memang sudah lama mengemuka, namun tak pernah dieksekusi. Pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) PPh saat ini masih dalam proses kajian Kementerian Keuangan.
Bahkan, tak ada sinyal kuat revisi payung hukum tersebut bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) saja, harus ditunda setidaknya hingga tahun politik selesai.
"Pokoknya akan kami upayakan RUU KUP bisa selesai tahun ini. Tapi kita akan lihat," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo saat berbincang kepada CNBC Indonesia.
(dru) Next Article Hari Pajak yang (Selalu) Suram Bagi Indonesia
Di depan 10.000 para pengusaha yang mendeklarasikan dukungan kepadanya, Jokowi mengaku sudah berupaya keras merilis kebijakan tersebut agar meringankan beban yang dikeluhkan pengusaha.
"Tapi sampai sekarang, saya enggak ngerti belum rampung-rampung. Belum selesai. Saya enggak tau itungannya seperti apa," tegas Jokowi di Istora Senayan semalam.
Saat ini, tarif pajak Indonesia memang bukanlah yang tertinggi, namun juga bukan juga yang terendah. Taif PPh badan ditetapkan sebesar 25%, lebih dari dari Filipina 30% dan lebih tinggi dari Singapura 17%, Thailand 24%, dan Malaysia 24%.
Halaman Selanjutnya >> Berburu di Kebun Binatang?
"Jangan diterus-teruskan sekarang ini kejar pembayar pajak yang dari dulu itu-itu saja. Saya dapat keluhan dari [Pengusaha] Jawa Timur, Jawa Tengah, dari DKI, dan di luar Jawa. Saya tahu," jelasnya.
Rencana penurunan tarif pajak badan memang sudah lama mengemuka, namun tak pernah dieksekusi. Pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) PPh saat ini masih dalam proses kajian Kementerian Keuangan.
Bahkan, tak ada sinyal kuat revisi payung hukum tersebut bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) saja, harus ditunda setidaknya hingga tahun politik selesai.
"Pokoknya akan kami upayakan RUU KUP bisa selesai tahun ini. Tapi kita akan lihat," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo saat berbincang kepada CNBC Indonesia.
(dru) Next Article Hari Pajak yang (Selalu) Suram Bagi Indonesia
Most Popular