Ditjen Pajak Kini Bisa Intip Data Holding Tambang BUMN

News - Lidya Julita S, CNBC Indonesia

04 September 2020 13:26

Foto: Ilustrasi pelayanan pajak. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) menjalin kerjasama dengan Mining Industry Indonesia (MIND ID) untuk mengintegrasikan data perpajakan. Dengan demikian, DJP bisa memantau data perpajakan perusahaan tambang BUMN tersebut.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari program bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk meningkatkan tata kelola perusahaan BUMN khususnya dalam hal transparansi perpajakan. Sekaligus menjadi contoh bagi sektor korporasi di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakannya.

"Integrasi data merupakan bagian dari strategi kepatuhan berbasis kerja sama yang menekankan sinergi dan upaya bersama otoritas dan wajib pajak untuk memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak," ujar Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo secara virtual, Jumat (4/9/2020).

Menurutnya, bagi wajib pajak, transparansi perpajakan membawa manfaat nyata yaitu menurunkan beban kepatuhan dan risiko pemeriksaan atau sengketa di kemudian hari yang seringkali merupakan proses panjang dan mahal karena mengalihkan sumber daya perusahaan dari aktivitas produktif.

Sedangkan, bagi DJP sendiri integrasi data memberikan akses terhadap data keuangan wajib pajak serta data transaksi yang dilakukan wajib pajak dengan pihak ketiga. Dengan adanya data ini maka DJP dapat melakukan penelitian dan pengujian kepatuhan secara elektronik sehingga dapat mengurangi beban administratif terkait pemeriksaan dan juga potensi terjadinya keberatan dan banding.

Dengan demikian kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan penerimaan pajak.

"Kami berharap para korporasi besar dengan administrasi pajak yang kompleks dapat segera mengikuti langkah transparansi perpajakan seperti yang telah dilaksanakan MIND ID dan sejumlah perusahaan BUMN lainnya sehingga menjadi jauh lebih sederhana dan efisien sekaligus menurunkan risiko sengketa perpajakan," jelasnya.