Ketika Menko Darmin Sindir Gubernur DKI Anies Baswedan
Iswari Anggit Pramesti, CNBC Indonesia
12 March 2019 17:51
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku saat ini pemerintah berupaya agar Ease of Doing Business atau EoDB (kemudahan berusaha) bisa berbasis online.
"Kita membenahi dua blok besar perizinan, satu sudah pakai IT OSS, yang satu lagi belum, apa itu? Namanya EODB," ujar Darmin dalam rakornas BKPM, Selasa (12/3/2019).
Darmin berharap pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga terkait lainnya daoat membantu menyukseskan pertumbuhan investasi di Indonesia, salah satunya melalui pembuatan EoDB berbasis online.
Namun sayang, Darmin menyebutkan ada pemerintah daerah yang bukannya berupaya membuat EoDB berbasis online, tapi justru membuat sistem yang serupa dengan OSS. Ini menjadikan proses perizinan investasi tumpang tindih.
"Saya tidak lihat Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta) di sini, yang DKI malah bikin repot dibikin OSS tapi cuma 5 atau 4 perizinan, bukan sekalian 15 atau 20. Itu tanggung."
"Kalau mau dibikin, bikin EoDB, itu lain, lebih detail rinci, banyak. Sekarang Bank Dunia lagi di sini, di Indonesia, mulai 1 Maret, nanti selesai akhir April. Mereka sedang mengecek kita ada perbaikannya enggak di EoDB, bukan OSS, cuma kalo EoDB itu, itu surveinya di Jakarta dan Surabaya, bukan di daerah lain, makanya daerah lain itu tidak terlalu perhatian," imbuh Darmin.
Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat sistem perizinan online serupa OSS bernama Jakevo. Menurut Anies beberapa waktu lalu, Jakevo nantinya akan dihubungkan dengan OSS. Akan tetapi, menurut Darmin hal ini dapat membebani investor karena proses perizinan tidak ringkas.
"Kita mau lihat dulu jadi lama atau enggak," tandasnya.
(dru) Next Article Terungkap, Alasan Menko Darmin Sindir Gubernur Anies Baswedan
"Kita membenahi dua blok besar perizinan, satu sudah pakai IT OSS, yang satu lagi belum, apa itu? Namanya EODB," ujar Darmin dalam rakornas BKPM, Selasa (12/3/2019).
Darmin berharap pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga terkait lainnya daoat membantu menyukseskan pertumbuhan investasi di Indonesia, salah satunya melalui pembuatan EoDB berbasis online.
 Foto: Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution dalam acara acara Rakornas Investasi 2019 (CNBC Indonesia/Iswari Anggit) |
"Saya tidak lihat Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta) di sini, yang DKI malah bikin repot dibikin OSS tapi cuma 5 atau 4 perizinan, bukan sekalian 15 atau 20. Itu tanggung."
"Kalau mau dibikin, bikin EoDB, itu lain, lebih detail rinci, banyak. Sekarang Bank Dunia lagi di sini, di Indonesia, mulai 1 Maret, nanti selesai akhir April. Mereka sedang mengecek kita ada perbaikannya enggak di EoDB, bukan OSS, cuma kalo EoDB itu, itu surveinya di Jakarta dan Surabaya, bukan di daerah lain, makanya daerah lain itu tidak terlalu perhatian," imbuh Darmin.
Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat sistem perizinan online serupa OSS bernama Jakevo. Menurut Anies beberapa waktu lalu, Jakevo nantinya akan dihubungkan dengan OSS. Akan tetapi, menurut Darmin hal ini dapat membebani investor karena proses perizinan tidak ringkas.
"Kita mau lihat dulu jadi lama atau enggak," tandasnya.
(dru) Next Article Terungkap, Alasan Menko Darmin Sindir Gubernur Anies Baswedan
Most Popular