Bersyukurlah PNS yang Selalu Dimanja di Tahun Politik
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
01 March 2019 14:36
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) di akhir masa kepemimpinannya betul-betul ingin membahagiakan pegawai negeri sipil (PNS) dengan cara menaikkan gaji hak abdi negara.
Di tahun politik, atau sebelum pemilihan presiden (Pilpres) 2019, Jokowi memutuskan untuk menaikkan gaji pokok PNS aktif maupun pensiunan dengan rata-rata 5% dengan alasan kesejahteraan.
Saat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU)) tentang APBN 2019 beserta Nota Keuangan di gedung parlemen, Jokowi mengungkap alasannya menaikkan gaji PNS.
"Ini bagian dari percepatan pelaksanaan reformasi di 86 kementerian dan lembaga untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan transparan," kata Jokowi di Gedung Parlemen, (16/8/2018) lalu.
BACA : Mengintip Anggaran yang Bikin PNS Happy di Tahun Politik
"Peningkatan kualitas dan motivasi dan birokrasi terus dilakukan agar aparatur negara makin profesional, bersih, dan terjaga kesejahteraannya," kata Jokowi.
Ini merupakan tahun pertama Jokowi menaikkan gaji PNS, dan bertepatan di tahun politik. Namun, Jokowi bukan satu-satunya orang nomor 1 di Indonesia yang menaikkan gaji PNS.
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), keputusan serupa sempat dilakukan. Namun, ada perbedaan yang cukup signifikan dari keputusan mengenai gaji PNS di dua pemerintahan tersebut.
Apabila kenaikan gaji PNS hanya dilakukan satu kali oleh Jokowi, lain cerita di pemerintahan SBY yang hampir setiap tahunnya menaikkan gaji para hak abdi negara.
Namun, pada tahun politik besaran rata-rata kenaikan gaji PNS di pemerintahan SBY terbilang cukup besar. Pada 2008 - 2009, SBY menaikkan gaji PNS dengan rata-rata double digit.
Pada 2008, kenaikan rata-rata gaji PNS mencapai 20%, sementara di 2009 sebesar 15%. Hasilnya, SBY pada Juli 2009 kembali merengkuh mahkota sebagai orang nomor wahid di republik.
Kenaikan gaji PNS di tahun politik, kerap kali disebut-sebut sebagai kebijakan populis pemerintah, terutama untuk mengail suara menjelang pemilihan Presiden.
"Pemerintah memilih menaikkan gaji pegawa negeri sipil, ada tunjangan hari raya, itu semua politis untuk tarik suara," kata Ekonom Senior Faisal Basri.
Terlepas dari keputusan itu, PNS bagaikan menerima kepahitan di awal, namun selalu mendapatkan kebahagiaan ganda di akhir setiap pemerintahan.
Simak Video Jurus Jokowi Sejahterakan PNS:
[Gambas:Video CNBC]
(dru) Next Article Rezeki Nomplok! Jokowi Naikkan Tunjangan PNS 4 Kementerian
Di tahun politik, atau sebelum pemilihan presiden (Pilpres) 2019, Jokowi memutuskan untuk menaikkan gaji pokok PNS aktif maupun pensiunan dengan rata-rata 5% dengan alasan kesejahteraan.
Saat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU)) tentang APBN 2019 beserta Nota Keuangan di gedung parlemen, Jokowi mengungkap alasannya menaikkan gaji PNS.
BACA : Mengintip Anggaran yang Bikin PNS Happy di Tahun Politik
"Peningkatan kualitas dan motivasi dan birokrasi terus dilakukan agar aparatur negara makin profesional, bersih, dan terjaga kesejahteraannya," kata Jokowi.
Ini merupakan tahun pertama Jokowi menaikkan gaji PNS, dan bertepatan di tahun politik. Namun, Jokowi bukan satu-satunya orang nomor 1 di Indonesia yang menaikkan gaji PNS.
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), keputusan serupa sempat dilakukan. Namun, ada perbedaan yang cukup signifikan dari keputusan mengenai gaji PNS di dua pemerintahan tersebut.
Apabila kenaikan gaji PNS hanya dilakukan satu kali oleh Jokowi, lain cerita di pemerintahan SBY yang hampir setiap tahunnya menaikkan gaji para hak abdi negara.
Namun, pada tahun politik besaran rata-rata kenaikan gaji PNS di pemerintahan SBY terbilang cukup besar. Pada 2008 - 2009, SBY menaikkan gaji PNS dengan rata-rata double digit.
Pada 2008, kenaikan rata-rata gaji PNS mencapai 20%, sementara di 2009 sebesar 15%. Hasilnya, SBY pada Juli 2009 kembali merengkuh mahkota sebagai orang nomor wahid di republik.
 Foto: Infografis/Tips Wirausaha Dari Dana Pensiun/Edward Ricardo |
Kenaikan gaji PNS di tahun politik, kerap kali disebut-sebut sebagai kebijakan populis pemerintah, terutama untuk mengail suara menjelang pemilihan Presiden.
"Pemerintah memilih menaikkan gaji pegawa negeri sipil, ada tunjangan hari raya, itu semua politis untuk tarik suara," kata Ekonom Senior Faisal Basri.
Terlepas dari keputusan itu, PNS bagaikan menerima kepahitan di awal, namun selalu mendapatkan kebahagiaan ganda di akhir setiap pemerintahan.
Simak Video Jurus Jokowi Sejahterakan PNS:
[Gambas:Video CNBC]
(dru) Next Article Rezeki Nomplok! Jokowi Naikkan Tunjangan PNS 4 Kementerian
Most Popular