Prabowo Singgung Pendekatan Kerakyatan, Ini Maksudnya
Yanurisa Ananta, CNBC Indonesia
17 February 2019 21:00
Jakarta, CNBC Indonesia - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyoroti apa yang dia sebut "pendekatan kerakyatan" dalam pembangunan infrastruktur yang ternyata kurang diperhatikan oleh Capres nomor urut 01 Joko Widodo yang juga petahana saat ini.
Dalam Debat Pilpres Putaran II di Hotel Sultan Jakarta, Minggu malam 17 Februari 2019, Prabowo mengatakan dalam pembangunan infrastruktur, masyarakat sekitar perlu dilibatkan dalam proyek tersebut dalam artian mereka menikmati dampak ekonomi.
"Sangat penting mengikutsertakan masyarakat yang kena dampak pembangunan infrastruktur, tetap harus dihitung keekonomian, dampak lingkungan, dampak sosial," kata Prabowo.
Selain itu, Prabowo mengatakan perlu ada penyimpanan cost of money atau biaya uang sehingga ada pencadangan uang untuk ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya diambil untuk proyek infrastruktur, atau untuk memindahkan kehidupan mereka.
"Tidak serta merta mereka dirampas tanpa ada pengalihan kehidupan mereka, ini adalah pendekatan kerakyatan, ini infrastrutur sangat penting tapi orientasi untuk tingkatkan produksi dan kompetisi sehingga hasilkan nilai tambah dari sisi ekonomi, bukan jadi beban," kata Ketua Umum Partai Gerindra ini.
(tas) Next Article Sanksi Bakar Hutan, Jokowi Denda 11 Perusahaan Rp 18,3 T
Dalam Debat Pilpres Putaran II di Hotel Sultan Jakarta, Minggu malam 17 Februari 2019, Prabowo mengatakan dalam pembangunan infrastruktur, masyarakat sekitar perlu dilibatkan dalam proyek tersebut dalam artian mereka menikmati dampak ekonomi.
"Sangat penting mengikutsertakan masyarakat yang kena dampak pembangunan infrastruktur, tetap harus dihitung keekonomian, dampak lingkungan, dampak sosial," kata Prabowo.
"Tidak serta merta mereka dirampas tanpa ada pengalihan kehidupan mereka, ini adalah pendekatan kerakyatan, ini infrastrutur sangat penting tapi orientasi untuk tingkatkan produksi dan kompetisi sehingga hasilkan nilai tambah dari sisi ekonomi, bukan jadi beban," kata Ketua Umum Partai Gerindra ini.
(tas) Next Article Sanksi Bakar Hutan, Jokowi Denda 11 Perusahaan Rp 18,3 T
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular