Internasional
Trump Ngotot Bangun Tembok Batas, Benarkah AS dalam Bahaya?
Rehia Sebayang, CNBC Indonesia
15 February 2019 12:26
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tetap ngotot ingin membangun tembok di perbatasan negaranya dengan Meksiko meskipun mendapat penolakan keras dari Partai Demokrat.
Perseteruan mereka sempat membuat pemerintahan Negeri Paman Sam tutup dan lumpuh sebagian selama 35 hari sejak 22 Desember lalu karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Demokrat menolak mengalokasikan US$5,7 miliar untuk pembangunan tembok.
Setelah pemerintahan dibuka kembali dengan dana darurat hingga 15 Februari mendatang, Kongres AS kini telah mencapai kata sepakat dan akan mengajukan rancangan undang-undang (RUU) anggaran baru kepada Trump.
Namun, RUU itu hanya memasukkan dana sebesar US$1,375 miliar untuk tembok perbatasan, jauh dari US$5,7 miliar yang telah diminta Trump.
Sang presiden telah mengatakan akan menandatangani RUU itu namun ia juga mengancam akan mendeklarasikan keadaan darurat.
Mendeklarasikan keadaan darurat nasional akan membuat Trump bebas untuk menarik dana dari pos pendanaan lain untuk memperoleh dana pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko.
Ketua DPR Nancy Pelosi, yang juga musuh bebuyutan Partai Demokrat, menyatakan ketidaksetujuannya pada deklarasi darurat presiden tersebut dan memperingatkan bahwa dirinya akan "menentang di Kongres."
"Apa yang terjadi di perbatasan bukanlah keadaan darurat," katanya, dilansir dari AFP.
Deklarasi Trump diperkirakan akan mendapat penolakan di pengadilan, dan Pelosi mengakui bahwa itu bisa saja terjadi.
Di bawah Undang-Undang Keadaan Darurat Nasional AS, presiden dapat mendeklarasikan keadaan darurat nasional dengan memberikan alasan spesifik atas keputusannya itu.
Ini memungkinkan mobilisasi ratusan kekuatan darurat yang tidak aktif di bawah undang-undang lain, yang dapat memungkinkan Gedung Putih untuk mendeklarasikan darurat militer, menangguhkan kebebasan sipil, memperluas militer, menyita properti dan membatasi perdagangan, komunikasi, dan transaksi keuangan.
Trump telah berulang kali menyatakan ia akan mencari sumber pendanaan federal lain untuk mendanai temboknya.
Pada hari Rabu ia menekankan bahwa pemerintah memiliki akses ke "banyak uang" yang bisa diambil dari anggaran federal yang ada untuk menutupi biaya pembangunan tembok yang tidak terpenuhi.
Tetapi beberapa anggota Republikan telah memperingatkan bahwa deklarasi darurat akan menetapkan preseden yang berpotensi menimbulkan masalah.
"Saya memiliki kekhawatiran tentang preseden yang dapat terjadi karena menggunakan tindakan darurat untuk menyesuaikan kembali dana," kata Senator Republik veteran Chuck Grassley dalam sebuah pernyataan.
"Karena itu, saya akan mempelajari deklarasi presiden dengan cermat," tambahnya.
Saksikan video mengenai dampak government shutdown terhadap ekspor Indonesia.
[Gambas:Video CNBC]
(prm) Next Article Demi Loloskan Dana Tembok Batas, Trump Sebut AS Alami Krisis
Perseteruan mereka sempat membuat pemerintahan Negeri Paman Sam tutup dan lumpuh sebagian selama 35 hari sejak 22 Desember lalu karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Demokrat menolak mengalokasikan US$5,7 miliar untuk pembangunan tembok.
Setelah pemerintahan dibuka kembali dengan dana darurat hingga 15 Februari mendatang, Kongres AS kini telah mencapai kata sepakat dan akan mengajukan rancangan undang-undang (RUU) anggaran baru kepada Trump.
Sang presiden telah mengatakan akan menandatangani RUU itu namun ia juga mengancam akan mendeklarasikan keadaan darurat.
Mendeklarasikan keadaan darurat nasional akan membuat Trump bebas untuk menarik dana dari pos pendanaan lain untuk memperoleh dana pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko.
Ketua DPR Nancy Pelosi, yang juga musuh bebuyutan Partai Demokrat, menyatakan ketidaksetujuannya pada deklarasi darurat presiden tersebut dan memperingatkan bahwa dirinya akan "menentang di Kongres."
"Apa yang terjadi di perbatasan bukanlah keadaan darurat," katanya, dilansir dari AFP.
 Foto: Presiden AS, Donald Trump (REUTERS/Leah Millis) |
Deklarasi Trump diperkirakan akan mendapat penolakan di pengadilan, dan Pelosi mengakui bahwa itu bisa saja terjadi.
Di bawah Undang-Undang Keadaan Darurat Nasional AS, presiden dapat mendeklarasikan keadaan darurat nasional dengan memberikan alasan spesifik atas keputusannya itu.
Ini memungkinkan mobilisasi ratusan kekuatan darurat yang tidak aktif di bawah undang-undang lain, yang dapat memungkinkan Gedung Putih untuk mendeklarasikan darurat militer, menangguhkan kebebasan sipil, memperluas militer, menyita properti dan membatasi perdagangan, komunikasi, dan transaksi keuangan.
Trump telah berulang kali menyatakan ia akan mencari sumber pendanaan federal lain untuk mendanai temboknya.
Pada hari Rabu ia menekankan bahwa pemerintah memiliki akses ke "banyak uang" yang bisa diambil dari anggaran federal yang ada untuk menutupi biaya pembangunan tembok yang tidak terpenuhi.
Tetapi beberapa anggota Republikan telah memperingatkan bahwa deklarasi darurat akan menetapkan preseden yang berpotensi menimbulkan masalah.
"Saya memiliki kekhawatiran tentang preseden yang dapat terjadi karena menggunakan tindakan darurat untuk menyesuaikan kembali dana," kata Senator Republik veteran Chuck Grassley dalam sebuah pernyataan.
"Karena itu, saya akan mempelajari deklarasi presiden dengan cermat," tambahnya.
Saksikan video mengenai dampak government shutdown terhadap ekspor Indonesia.
[Gambas:Video CNBC]
(prm) Next Article Demi Loloskan Dana Tembok Batas, Trump Sebut AS Alami Krisis
Most Popular