Tarif Tol Bandara Batal Naik, Permintaan Jokowi?
Muhammad Choirul, CNBC Indonesia
14 February 2019 11:38
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) batal menaikkan tarif Tol Prof Dr Ir Soedijatmo atau Tol Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) yang sedianya berlaku mulai Kamis (14/2/2019) pukul 00.00 WIB.
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, sempat menyinggung hal ini ketika berbicara terkait biaya logistik.
BKS, sapaan akrabnya menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengimbau berbagai pihak untuk menekan biaya logistik.
Imbauan tersebut, menurut Menhub, ditangkap Jasa Marga sehingga batal menaikkan tarif di hari Valentine.
"Selayaknya demikian ya. Jadi di tengah masyarakat banyak beban-beban, ya kita harus memikirkan agar masyarakat jangan terbebani terlalu banyak," ujarnya dalam wawancara eksklusif di program Squawk Box CNBC Indonesia TV, Kamis.
Dalam kesempatan itu, Menhub juga menjawab keluhan masyarakat tentang mahalnya tarif Tol Trans Jawa. Dikatakan, Tol Trans Jawa merupakan pilihan.
"Jadi gini, ini adalah pilihan. Negara dengan APBN sudah membangun jalan arteri secara gratis. Jalan yang dibangun APBN ini makin hari makin penuh, sementara pemerintah tanggung jawabnya bukan Jawa saja," tandasnya.
"Kita mesti bangun Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan. Maka kita ada PPP project. Kita menawarkan ke swasta kalau ada returnnya. Sedangkan yang tidak, bisa pakai APBN. Kembali lagi ini adalah pilihan," lanjutnya.
Menurutnya, jika di secara detail, sebenarnya memanfaatkan tol bisa lebih kompetitif. Hanya saja, menurutnya yang menjadi persoalan adalah para sopir tidak terbiasa dengan hal baru.
BKS menyebut, komponen biaya pada truk cukup besar. Dia pun mengimbau para pemilik truk agar memberikan insentif ke sopir, berupa tambahan uang saku sekitar 10-20% jika melintasi tol.
"Agar uang jajannya tetap ada. Supaya truk lebih produktif, ban nggak cepat ganti, belum lagi onderdil-onderdilnya. Jadi memang ada hal baru, yang pertama terlihat adalah penolakan. Coba tanya dengan sopir, kalau sama-sama dapat persenan, kan enak lewat jalan tol. Tidak berkeringat," tuturnya.
Di sisi lain, BKS mengaku, wacana penyesuaian tarif Tol Trans Jawa masih didiskusikan. Dikatakan, Jokowi sudah meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, untuk mencari skema terbaik.
"Kalau bapak presiden kan selalu melihat rakyat. Pak presiden mengimbau, pak Basuki kalau bisa pertama kali jangan tinggi-tinggi naiknya. Katakanlah kalau mestinya Rp 1,5 juta, sekarang ini berapa maunya Rp 800 - 900 ribu. Pak presiden bilang begitu," bebernya.
"Tapi ini adalah korporasi kan, harus untung. Kalau lembaga presiden mengharuskan, salah juga. Jadi imbauannya pak presiden bagus sekali. Itu kan perlu ada promosi, tiga bulan enam bulan, kalau udah biasa nggak mau mereka naik jalan biasa," tutupnya.
Simak Video: Jokowi Ingin Tiket Pesawat Turun
[Gambas:Video CNBC]
(dru) Next Article Heboh Subsidi Tarif KRL Jabodetabek Pakai NIK, Jokowi Sebut Belum Tahu
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, sempat menyinggung hal ini ketika berbicara terkait biaya logistik.
BKS, sapaan akrabnya menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengimbau berbagai pihak untuk menekan biaya logistik.
"Selayaknya demikian ya. Jadi di tengah masyarakat banyak beban-beban, ya kita harus memikirkan agar masyarakat jangan terbebani terlalu banyak," ujarnya dalam wawancara eksklusif di program Squawk Box CNBC Indonesia TV, Kamis.
Dalam kesempatan itu, Menhub juga menjawab keluhan masyarakat tentang mahalnya tarif Tol Trans Jawa. Dikatakan, Tol Trans Jawa merupakan pilihan.
"Jadi gini, ini adalah pilihan. Negara dengan APBN sudah membangun jalan arteri secara gratis. Jalan yang dibangun APBN ini makin hari makin penuh, sementara pemerintah tanggung jawabnya bukan Jawa saja," tandasnya.
"Kita mesti bangun Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan. Maka kita ada PPP project. Kita menawarkan ke swasta kalau ada returnnya. Sedangkan yang tidak, bisa pakai APBN. Kembali lagi ini adalah pilihan," lanjutnya.
Menurutnya, jika di secara detail, sebenarnya memanfaatkan tol bisa lebih kompetitif. Hanya saja, menurutnya yang menjadi persoalan adalah para sopir tidak terbiasa dengan hal baru.
BKS menyebut, komponen biaya pada truk cukup besar. Dia pun mengimbau para pemilik truk agar memberikan insentif ke sopir, berupa tambahan uang saku sekitar 10-20% jika melintasi tol.
"Agar uang jajannya tetap ada. Supaya truk lebih produktif, ban nggak cepat ganti, belum lagi onderdil-onderdilnya. Jadi memang ada hal baru, yang pertama terlihat adalah penolakan. Coba tanya dengan sopir, kalau sama-sama dapat persenan, kan enak lewat jalan tol. Tidak berkeringat," tuturnya.
Di sisi lain, BKS mengaku, wacana penyesuaian tarif Tol Trans Jawa masih didiskusikan. Dikatakan, Jokowi sudah meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, untuk mencari skema terbaik.
"Kalau bapak presiden kan selalu melihat rakyat. Pak presiden mengimbau, pak Basuki kalau bisa pertama kali jangan tinggi-tinggi naiknya. Katakanlah kalau mestinya Rp 1,5 juta, sekarang ini berapa maunya Rp 800 - 900 ribu. Pak presiden bilang begitu," bebernya.
"Tapi ini adalah korporasi kan, harus untung. Kalau lembaga presiden mengharuskan, salah juga. Jadi imbauannya pak presiden bagus sekali. Itu kan perlu ada promosi, tiga bulan enam bulan, kalau udah biasa nggak mau mereka naik jalan biasa," tutupnya.
Simak Video: Jokowi Ingin Tiket Pesawat Turun
[Gambas:Video CNBC]
(dru) Next Article Heboh Subsidi Tarif KRL Jabodetabek Pakai NIK, Jokowi Sebut Belum Tahu
Most Popular