Distribusi Tertutup Batal, Jonan Usul LPG 3 KG Pakai BLT
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
11 February 2019 18:19
Jakarta, CNBC Indonesia- Subsidi LPG 3 kg yang sampai saat ini belum tepat sasaran kembali menjadi pembahasan antara pemerintah dengan Komisi VII DPR. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menuturkan, untuk jangka panjang subidi LPG didorong untuk subsidi langsung.
"Kami sangat mendorong subsidinya ini subsidi langsung. Apakah Pertamina yang ditunjuk ini pasti akan sangat senang sekali. Ini solusi jangka panjang, tapi untuk jangka pendek, akan ditertibkan pangkalan yang tidak punya nomor keagenan, tidak boleh jual LPG subsidi," ujar Jonan dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (11/2/2019).
Lebih lanjut, ia mengatakan, permasalahan yang besar bukan masalah distribusi. Selama ini, selalu diperdebatkan apakah subsidi tertutup dan terbuka, kalau dilakukan terbuka dan tertutup ini tidak akan selesai karena ini barang bergerak.
"Saya sebagai menteri telah mengusulkan, kini sedang dibahas, LPG 3 kg ini diberikan subsidi langsung. Diberikan sebagai program ke kartu, LPG 3 kg dan 12 kg, jadi harga per kg yang sama. Jadi penerima subsidi ini betul-betul tepat sasaran," terang Jonan.
Ia pun menambahkan, "Ini bukan soal distribusi semata, karena distribusi ini sulit sekali. Ini beda dengan subsidi tarif kereta Jabodetabek, yang pakai kartu tapping di gate, kalau tidak punya kartu tidak bisa naik kereta. Tapi kalau tabung elpiji ini bisa pindah, barang bergerak, jadi mudah-mudahan kebijakan ini bisa jalan," pungkas Jonan.
Sebelumnya, pemerintah menemukan salah satu alasan mengapa LPG 3 kg bersubsidi sulit dikendalikan penjualannya agar tepat sasaran. Tidak lain disebabkan karena adanya penjualan di toko daring atau e-commerce.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto menuturkan, penerima subsidi sulit terindikasi terutama bagi masyarakat yang membeli secara online sehingga langsung diantar ke rumah tangga oleh pangkalan.
Lebih lanjut, ia mengatakan, pada dasarnya penjualan LPG secara daring tidak melanggar aturan, karena praktis dan diantar langsung ke rumah atau tujuan pengiriman.
Hanya saja, kata Djoko, memang praktiknya harus diawasi dan ditertibkan. "Kami lakukan kajian evaluasi tentang distribusinya agar sasaran," kata Djoko dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Senin (4/2/2019).
Simak video Menteri Jonan beberkan soal usulan mengganti BBM dengan E100
[Gambas:Video CNBC]
(gus) Next Article Terus Berpolemik, Jonan Usul Subsidi LPG 3 KG Pakai Skema BLT
"Kami sangat mendorong subsidinya ini subsidi langsung. Apakah Pertamina yang ditunjuk ini pasti akan sangat senang sekali. Ini solusi jangka panjang, tapi untuk jangka pendek, akan ditertibkan pangkalan yang tidak punya nomor keagenan, tidak boleh jual LPG subsidi," ujar Jonan dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (11/2/2019).
 Foto: Infografis/Subsidi LPG 2018 Capai Rp 64 T/Arie Pratama |
"Saya sebagai menteri telah mengusulkan, kini sedang dibahas, LPG 3 kg ini diberikan subsidi langsung. Diberikan sebagai program ke kartu, LPG 3 kg dan 12 kg, jadi harga per kg yang sama. Jadi penerima subsidi ini betul-betul tepat sasaran," terang Jonan.
Ia pun menambahkan, "Ini bukan soal distribusi semata, karena distribusi ini sulit sekali. Ini beda dengan subsidi tarif kereta Jabodetabek, yang pakai kartu tapping di gate, kalau tidak punya kartu tidak bisa naik kereta. Tapi kalau tabung elpiji ini bisa pindah, barang bergerak, jadi mudah-mudahan kebijakan ini bisa jalan," pungkas Jonan.
Sebelumnya, pemerintah menemukan salah satu alasan mengapa LPG 3 kg bersubsidi sulit dikendalikan penjualannya agar tepat sasaran. Tidak lain disebabkan karena adanya penjualan di toko daring atau e-commerce.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto menuturkan, penerima subsidi sulit terindikasi terutama bagi masyarakat yang membeli secara online sehingga langsung diantar ke rumah tangga oleh pangkalan.
Lebih lanjut, ia mengatakan, pada dasarnya penjualan LPG secara daring tidak melanggar aturan, karena praktis dan diantar langsung ke rumah atau tujuan pengiriman.
Hanya saja, kata Djoko, memang praktiknya harus diawasi dan ditertibkan. "Kami lakukan kajian evaluasi tentang distribusinya agar sasaran," kata Djoko dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Senin (4/2/2019).
Simak video Menteri Jonan beberkan soal usulan mengganti BBM dengan E100
[Gambas:Video CNBC]
(gus) Next Article Terus Berpolemik, Jonan Usul Subsidi LPG 3 KG Pakai Skema BLT
Most Popular