Teka Teki Smelter Freeport, Jadi Mau Di Gresik atau Papua?
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
01 February 2019 18:16
Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah tengah mengkaji kembali lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) yang akan dibangun oleh PT Freeport Indonesia.
Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menuturkan, memang ada tiga opsi lokasi smelter, di Papua, Nusa Tenggara Barat, dan di Gresik.
"Jadi utamanya, kami lihat, bu Menteri BUMN (Rini Soemarno) minta khusus ini dikaji. Smelter kan butuh banget listrik, nah ada dimana dan darimana yang murah, kalau yang murah itu kan dari air," ujar Fajar kepada media saat dijumpai di Jakarta, Jumat (1/2/2019).
Lebih lanjut, ia menuturkan, memang saat ini persiapan smelter dilakukan di Gresik, tetapi kemudian ada pertimbangan lain, yakni dari sisi sumber energi, juga lokasi, dan kapasitas smelter.
Saat ini, kata Fajar, kapasitas smelter di Gresik hanya bisa mengolah 30-40% tembaga dari kapasitas yang dihasilkan Freeport, jadi masih butuh untuk menambah smelter baru.
"Dalam waktu dekat akan diputuskan, pokoknya dalam lima tahun sudah harus jadi (smelter)," pungkas Fajar.
Adapun, dikonfirmasi di kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menuturkan, rencana lokasi yang diajukan oleh pihaknya adalah di Gresik.
"Rencana yang kami masukkan itu masih di Gresik, investasinya sekitar US$ 2,6 miliar sudah termasuk buat listriknya," tandas Tony.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan telah mendapat kepastian terkait rencana pembangunan pabrik pemurnian atau smelter oleh PT Freeport Indonesia. Ini sebagai salah satu syarat perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot, menuturkan Freeport telah menyampaikan surat kepada pihaknya terkait lokasi pembangunan smelter tersebut.
"Sudah (sampaikan surat), kalau tidak salah di Gresik, Kawasan JIPE," ujar Bambang ketika dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (24/1/2019).
Sebagai informasi, progres terakhir, pembangunan smelter mencapai 5,18% dari target pada Agustus 2018. Jika belum ada progres signifikan, maka sesuai aturan Freeport akan dikenakan bea ekspor keluar 7,5% karena progres pembangunan masih di bawah 30%.
Adapun, sebelumnya, PT Amman Mineral pernah mengatakan tengah bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia dalam pembangunan smelter di Maluku, Nusa Tenggara Barat. Kendati demikian, kerja sama ini baru sampai pada tahap studi bersama saja.
"Sekarang sedang lakukan feasibility study (FS) bersama PT Freeport Indonesia, memang rencananya nanti akan bekerja sama," ujar Kepala Divisi Komunikasi Korporat Amman Mineral Anita Avianty, Juni 2018 lalu.
[Gambas:Video CNBC]
(gus) Next Article 2019, Inalum Siapkan 4 Proyek Akbar Hilirisasi Tambang
Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menuturkan, memang ada tiga opsi lokasi smelter, di Papua, Nusa Tenggara Barat, dan di Gresik.
Lebih lanjut, ia menuturkan, memang saat ini persiapan smelter dilakukan di Gresik, tetapi kemudian ada pertimbangan lain, yakni dari sisi sumber energi, juga lokasi, dan kapasitas smelter.
Saat ini, kata Fajar, kapasitas smelter di Gresik hanya bisa mengolah 30-40% tembaga dari kapasitas yang dihasilkan Freeport, jadi masih butuh untuk menambah smelter baru.
"Dalam waktu dekat akan diputuskan, pokoknya dalam lima tahun sudah harus jadi (smelter)," pungkas Fajar.
Adapun, dikonfirmasi di kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menuturkan, rencana lokasi yang diajukan oleh pihaknya adalah di Gresik.
"Rencana yang kami masukkan itu masih di Gresik, investasinya sekitar US$ 2,6 miliar sudah termasuk buat listriknya," tandas Tony.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan telah mendapat kepastian terkait rencana pembangunan pabrik pemurnian atau smelter oleh PT Freeport Indonesia. Ini sebagai salah satu syarat perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot, menuturkan Freeport telah menyampaikan surat kepada pihaknya terkait lokasi pembangunan smelter tersebut.
"Sudah (sampaikan surat), kalau tidak salah di Gresik, Kawasan JIPE," ujar Bambang ketika dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (24/1/2019).
Sebagai informasi, progres terakhir, pembangunan smelter mencapai 5,18% dari target pada Agustus 2018. Jika belum ada progres signifikan, maka sesuai aturan Freeport akan dikenakan bea ekspor keluar 7,5% karena progres pembangunan masih di bawah 30%.
Adapun, sebelumnya, PT Amman Mineral pernah mengatakan tengah bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia dalam pembangunan smelter di Maluku, Nusa Tenggara Barat. Kendati demikian, kerja sama ini baru sampai pada tahap studi bersama saja.
"Sekarang sedang lakukan feasibility study (FS) bersama PT Freeport Indonesia, memang rencananya nanti akan bekerja sama," ujar Kepala Divisi Komunikasi Korporat Amman Mineral Anita Avianty, Juni 2018 lalu.
[Gambas:Video CNBC]
(gus) Next Article 2019, Inalum Siapkan 4 Proyek Akbar Hilirisasi Tambang
Most Popular