
Freeport Mohon Penundaan Smelter Jadi 2024, DPR Setuju?

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Freeport Indonesia menyampaikan permohonan penundaan penyelesaian pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) baru di Gresik, Jawa Timur menjadi 2024 kepada anggota DPR RI.
Permohonan penundaan ini disampaikan Wakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Jenpino Ngabdi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (27/08/2020).
Jenpino mengatakan permohonan penundaan penyelesaian pembangunan smelter baru di Gresik ini dikarenakan terdampak dari adanya pandemi Covid-19. Pandemi ini menurutnya telah mengganggu finalisasi kontrak Engineering, Procurement and Construction (EPC). Pasalnya, kontraktor harus melakukan finalisasi biaya dan waktu penyelesaian pembangunan. Namun karena adanya pembatasan mobilitas di negara asal kontraktor, sehingga ini menyulitkan mereka bekerja dengan efektif.
"Akibat dari dampak Covid-19, pencapaian progress masih di bawah target karena kontrak EPC belum bisa difinalisasi oleh EPC kontraktor kami," jelasnya.
Jenpino mengatakan sampai dengan Juli 2020 pembangunan smelter baru mencapai 5,86% dari target 10,5%. Pekerjaan yang sudah diselesaikan adalah Feasibility Study (FS) dan Front End Engineering Design (FEED).
"Dari sisi biaya, belum semua vendor bisa memberikan penawaran harga final, dan juga dari sisi waktu (belum disampaikan) akibat dari Covid-19," tuturnya.
Hal ini menurutnya membuat pembangunan sudah tertunda selama enam bulan. Ketika penyelesaian pembangunan smelter tetap ditargetkan pada 2023, kontraktor EPC menyatakan tidak sanggup, sehingga butuh revisi jadwal kembali.
"Kalau kita paksakan penyelesaian pada akhir 2023, kontraktor EPC menyatakan tidak sanggup menyelesaikannya, sehingga butuh revisi jadwal terbaru. Jadi, apabila memungkinkan, kami ingin memohon agar diberikan kelonggaran penyelesaian smelter ini hingga 2024," paparnya.
Namun demikian, permohonan penundaan pembangunan smelter ini ditolak oleh sejumlah anggota DPR RI. Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas'ud meminta jangan sampai masalah teknis dan klasik menjadi alasan untuk menunda pembangunan smelter.
"Jangan sampai pembangunan smelter jadi isapan jempol saja. Ini penundaan saya rasa tidak gentleman sekali. Ini pengkajian multilateral, banyak negara terlibat," paparnya dalam RDP, Kamis, (27/08/2020).
Penolakan penundaan pembangunan smelter juga disampaikan Anggota Komisi VII lain Rofik Hananto. Ia mengatakan meningkatkan nilai tambah menjadi amanat dari undang-undang, di mana salah satunya melalui pembangunan smelter, sehingga Indonesia tidak hanya mengekspor barang mentah saja.
"Terlalu banyak masyarakat dengan konsep seperti ini, kami dari Fraksi PKS sangat tidak setuju dengan alasan apapun, Covid-19 menunda pembangunan smelter sampai 2024. Harus selesai 2023," tegasnya.
Jika pembangunan lewat dari jadwal yang telah ditentukan menurutnya, ini tindakan yang menabrak aturan UU Minerba yang baru saja diterbitkan. Jika relaksasi diberikan oleh pemerintah, imbuhnya, pemerintah juga melanggar undang-undang.
"Kami sangat tidak setuju alasan Freeport minta ditunda, relaksasi sampai tahun 2014. Rugikan bangsa dan negara," jelasnya.
Seperti diketahui pembangunan smelter baru Freeport ini merupakan bagian dari komitmen Freeport saat diperpanjangnya operasi tambang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari sebelumnya menggunakan rezim Kontrak Karya (KK).
Meski kontrak Freeport berakhir pada 2021, namun pada Desember 2018 lalu perusahaan resmi mendapatkan status IUPK dan dapat perpanjangan operasi 2x10 tahun hingga 2041.
Freeport berencana membangun smelter baru berkapasitas 2 juta ton konsentrat tembaga yang diperkirakan membutuhkan dana hingga US$ 3 miliar (Rp 42 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.000/US$). Ini merupakan smelter kedua Freeport, di mana smelter pertama telah dibangun sejak
1996 bersama dengan Mitsubishi membentuk perusahaan PT Smelting.
Adapun smelter dari PT Smelting ini mengolah dan memurnikan 1 juta ton konsentrat tembaga menjadi 300 ribu ton katoda tembaga per tahun. Smelter ini mengolah 40% dari produksi konsentrat tembaga Freeport.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Wah! Pemerintah Tolak Permohonan Freeport untuk Tunda Smelter