Kekeliruan Kebijakan yang Memaksa RI Harus Impor Jagung

News - Samuel Pablo, CNBC Indonesia
24 January 2019 11:11
Kekeliruan Kebijakan yang Memaksa RI Harus Impor Jagung
Jakarta, CNBC Indonesia - Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas menilai kebijakan impor jagung yang dipicu lonjakan harga tak lepas dari kekeliruan kebijakan. Langkah Kementan menghambat impor dinilai tidak tepat lantaran produksi jagung dalam negeri tidak cukup untuk pakan maupun pangan.

"50% sumber pakan ternak itu jagung. Sejak ada kebijakan pembatasan impor jagung mulai 2016, penggunaan jagung turun jadi 25%-30%. GPMT (Gabungan Pengusaha Makanan Ternak) gak bisa tergantung pada pasokan jagung dalam negeri. Untuk itu mereka substitusi dengan mengimpor gandum kualitas pakan ternak," ujar Dwi kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Sekadar gambaran, pada 2017, Kementan secara tidak resmi juga membatasi impor gandum untuk pakan ternak. Akhirnya perusahaan pakan terpaksa juga membeli gandum untuk pangan yang diimpor sebagai pakan ternak.

Menurut dia, hal itu tidak perlu terjadi apabila data komoditas jagung lebih akurat. Andreas mempertanyakan klaim surplus 12,9 juta ton pada 2018 yang disampaikan Kementerian Pertanian.


"Itu barangnya di mana? Itu yang menyebabkan bias kebijakan dan tidak terantisipasi. Harga jagung sudah naik sejak Juli (2018) dan harga pakan sudah naik tiga kali. Kementan bertahan dengan data abal-abal mereka," kata Dwi.
Kekeliruan Kebijakan yang Memaksa RI Harus Impor Jagung Foto: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution memantau peternakan ayam di Blitar. (CNBC Indonesia/Muhammad Choirul Anwar)

Menurut dia, situasi sekarang tergolong kritis lantaran tidak ada panen. Hal itu harus segera diantisipasi karena kemungkinan besar panen akan dimulai pada Maret 2019.

"Ini pun tidak menjamin jagung akan sampai ke peternak, apalagi peternak kecil. Pasti rebutan jagung sama dengan kasus beras. Ketika panen raya semua rebutan. Industri pakan besar pasti lebih banyak menyerap karena mampu beli dengan harga lebih tinggi," kata Dwi.

Berdasarkan data yang dihimpun Andreas, impor jagung untuk pakan dan pangan sampai dengan November 2018 sudah mencapai 950 ribu ton. Per Desember dipastikan sudah mencapai 1 juta ton.

Merespons kondisi yang ada, pemerintah sudah mengimpor 100 ribu ton jagung. Lantaran masih kurang, rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian awal tahun ini memutuskan untuk menambah 30 ribu ton lagi.

Foto: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution memantau peternakan ayam di Blitar. (CNBC Indonesia/Muhammad Choirul Anwar)


Presiden Peternak Layer Nasional (PLN) Musbar Mesdi mengingatkan kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah suplai jagung. Hal itu penting mengingat harga jagung yang mahal bakal berdampak ke harga telur dan daging ayam.

Kepada CNBC Indonesia, Rabu (23/1/2019), Musbar mengatakan, apabila suplai jagung masih langka dan harganya terus mahal, harga telur di tingkat farm gate (peternak) akan mengalami kenaikan hingga Rp 2.000/kg dari harga yang diatur pemerintah.

Pasalnya, biaya produksi telur peternak dengan harga jagung saat ini telah mencapai Rp 20.800 - 22.000 per kilogram.

Padahal, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 96 Tahun 2018 mengatur harga acuan pembelian telur dan daging ayam di tingkat peternak seharga Rp 18.000 - 20.000/kg.

"Pemakaian jagung itu 50% dalam adukan pakan, artinya ada kenaikan harga Rp 1.000 per 1 kg pakan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading