Menteri Jokowi Tebar Janji RI Bisa Bebas Mafia Tanah, Asal...

News - Iswari Anggit, CNBC Indonesia
10 January 2019 16:51
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, mengungkapkan kalau persoalan pertanahan Indonesia, masih tertinggal.
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil meyakini praktik mafia tanah tidak akan ada lagi di Indonesia. Semua dengan catatan seluruh bidang tanah sudah memiliki sertifikat. 

"Kalau semua tanah sudah terdaftar, jadi tidak ada lagi mafia tanah, tidak ada lagi sengketa, semua ada kepastian hukum," ujar Sofyan kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (10/1/2019).

Sofyan mengungkapkan kalau persoalan pertanahan Indonesia, terutama terkait sertifikasi dan legalitas, masih tertinggal jika dibandingkan negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan.


Di Jepang dan Korsel, seluruh bidang tanah sudah terdaftar sejak 100 tahun yang lalu. Meskipun demikian, Sofyan mengatakan kalau pemerintah sudah melakukan langkah perbaikan dan pembaruan kebijakan-kebijakan terkait pertanahan, yang lebih memudahkan dan menguntungkan rakyat.

Apa yang dilakukan pemerintah, diklaim Sofyan membuahkan hasil yang baik, di mana target sertifikasi tanah di tahun 2018 tercapai.

"Seluruh produk BPN tahun lalu bisa kita capai 9,3 juta sertifikat, [angka persisnya] 9 juta 314 ribu sertifikat. Alhamdulillah, teman-teman BPN bisa kerja cepat sekali," kata Sofyan.



Dengan pencapaian tersebut, Sofyan cukup optimis target tahun ini, yang mencapai sembilan juta sertifikat, bisa terpenuhi.

Menurut dia, selama ini masalah dari sertifikasi tanah terletak pada regulasi yang terkesan kaku. Misalnya seperti regulasi yang tidak mengizinkan sertifikat tanah keluar, sebelum membayar pajak.

Hal itu dinilai membuat rakyat merasa terbebani. Sebab, biasanya rakyat hanya memiliki tanah, namun tidak memiliki uang untuk membayar pajak. Inilah mengapa banyak rakyat yang memilih tidak mendaftarkan atau melegalisasi tanah mereka.

"Selama ini banyak sekali kendala itu karena regulasi, begitu kita ubah regulasi menjadi lebih fleksibel, jadi kita bikin aturan pajak terutang, tempel di sertifikat. Kalau nanti dia jual, baru ada uang, baru bayar pajak," ujar Sofyan.

Dengan regulasi yang lebih fleksibel, Sofyan berharap rakyat menjadi tidak takut untuk mendaftarkan tanah mereka. Apalagi, dengan tanah yang bersertifikat, rakyat akan memperoleh banyak manfaat, salah satunya ketika membutuhkan pinjaman dana untuk usaha.
Foto: Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil (Humas Kemenko Perekoonomian)

"Selama ini kalau Anda mungkin punya tanah 200 meter persegi, 100 m2, 50m2, Anda jualan bakso, tapi karena tanah tidak bersurat, Anda terpaksa pinjam uang dari rentenir. Bunganya paling murah 10% per bulan, bisa lebih. Misal pinjam Rp 5 juta, bayar bunga 1 bulan Rp 500 ribu."

"Begitu kita beri sertifikat, orang ini bisa pergi ke BRI, ambil KUR (Kredit Usaha Rakyat). Kalau Rp 5 juta pinjamannya, bunganya sekitar Rp 40 ribu. Ini betapa bermanfaat bagi rakyat," kata Sofyan.

Lebih jauh lagi, Sofyan menegaskan kalau selama ini, baru era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menganggap serius urusan sertifikasi tanah. Bahkan, pihaknya menargetkan tahun 2025 seluruh tanah di NKRI sudah terdaftar dan bersertifikat.

(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading