Berapa Tukin 'Juru Ukur' yang Diusulkan ke Jokowi?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementeeian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Istana Negara, Rabu (6/2/2018).

Acara yang dihadiri oleh ratusan "juru ukur" itu, diwarnai permintaan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil kepada kepala negara untuk meningkatkan kesejahteraan para hak abdi negara ATR/BPN.

Salah satunya, dengan menaikkan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian ATR/BPN. Namun, Jokowi mengaku belum menerima usulan kenaikan tunjangan kinerja dari Kementerian ATR.

Lantas, berapa yang diusulkan Menteri Sofyan untuk mensejahterakan para pegawainya?

"Kita berharap kalau enggak bisa 100 [persen], ya 90%-an sudah bagus sekali," kata Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Sofyan menganggap wajar permintaannya kepada kepala negara. Pasalnya dalam beberapa tahun terakhir, kinerja seluruh pegawai Kementerian ATR tergolong baik, meskipun diberikan target yang harus dipenuhi.

"Kalau melihat kinerja BPN dalam 2-3 tahun terakhir ini luar biasa. Kita minta supaya mendapatkan kenaikan. Alhamdulillah presiden merespons positif," jelasnya.

Baca: Gandeng BPN, Seluruh Aset Tanah BRI Kini Berstatus Hak Milik

Saat ini, sambung Sofyan, hanya Kementerian Keuangan yang mendapatkan rata-rata tunjangan kinerja 100%, sementara kementerian dan lembaga lainnya bervariasi dari 70% sampai dengan 80%.

"Kita berharap dari kinerja kemudian perbaikan di berbagai kantor itu bahkan menteri PAN-RB sudah meng-endorse kenaikan kita," ungkapnya.

[Gambas:Video CNBC]



(miq/miq) Next Article Menteri Jokowi Tebar Janji RI Bisa Bebas Mafia Tanah, Asal...