Produksi Merosot, Cost Recovery 2018 Justru Membengkak
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
10 January 2019 15:40
Jakarta, CNBC Indonesia- Tagihan cost recovery dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pada 2018 masih tergolong tinggi. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat, cost recovery 2018 mencapai US$ 11,70 miliar.
Meski angka itu masih perlu diaudit, namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 justru mengalami kenaikan. Pada 2017, cost recovery yang ditagihkan untuk diganti negara mencapai US$ 11,59 miliar.
Sederet data itu tertuang dalam paparan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (10/1/2019). Dalam rapat itu, dia menyebut pula proyeksi cost recovery pada 2019 ini sebesar US$ 10,22 miliar.
Untuk menekan tingginya cost recovery, SKI Migas memiliki sejumlah langkah. "Kami mengembangkan kreativitas untuk menekan, khususnya dari sisi sinergi," urainya.
Sinergitas ini, ke depan harus diterapkan oleh seluruh KKKS, meliputi sinergi fasilitas maupun inventarisasi. Saat ini, sistem untuk menjalankan sinergitas itu tengah disusun.
"Jadi bagaimana kita bisa mensinergikan para KKKS itu agar bisa sinergi. Fasilitas, bisa soal angkut kapal misalnya. Harapannya tahun ini kita bisa menyelesaikan set up sistem untuk daftar dari inventori KKKS bisa masuk semua," paparnya.
"Sehingga kalau ada yang mau mengajukan pembelian sesuatu, kita cek dulu di tempat lain. Bisa pinjem saja," lanjut bekas Direktur Utama Pertamina itu.
(gus) Next Article Tahun Depan, Cost Recovery Migas Turun Jadi US$ 10,2 Miliar
Meski angka itu masih perlu diaudit, namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 justru mengalami kenaikan. Pada 2017, cost recovery yang ditagihkan untuk diganti negara mencapai US$ 11,59 miliar.
Untuk menekan tingginya cost recovery, SKI Migas memiliki sejumlah langkah. "Kami mengembangkan kreativitas untuk menekan, khususnya dari sisi sinergi," urainya.
Sinergitas ini, ke depan harus diterapkan oleh seluruh KKKS, meliputi sinergi fasilitas maupun inventarisasi. Saat ini, sistem untuk menjalankan sinergitas itu tengah disusun.
"Jadi bagaimana kita bisa mensinergikan para KKKS itu agar bisa sinergi. Fasilitas, bisa soal angkut kapal misalnya. Harapannya tahun ini kita bisa menyelesaikan set up sistem untuk daftar dari inventori KKKS bisa masuk semua," paparnya.
"Sehingga kalau ada yang mau mengajukan pembelian sesuatu, kita cek dulu di tempat lain. Bisa pinjem saja," lanjut bekas Direktur Utama Pertamina itu.
(gus) Next Article Tahun Depan, Cost Recovery Migas Turun Jadi US$ 10,2 Miliar
Most Popular