
58% Orang Bekerja Lulusan SMP, Darmin Akan Reform SMK
Samuel Pablo & Iswari Anggit, CNBC Indonesia
08 January 2019 09:48

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan mendorong perbaikan secara menyeluruh untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi.
Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Outlook Ekonomi Indonesia 2019 mengatakan pemerintah tidak punya waktu lagi untuk membenahi secara menyeluruh sistem pendidikan. Oleh kebab itu pemerintah fokus pada pendidikan dan pelatihan vokasi.
Pasalnya, pendidikan sekitar 58% orang yang bekerja di Indonesia paling tinggi setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sebab itu pemerintah harus mengambil jalan pintas meningkatkan mutu pendidikan melalui vokasi.
"Kami mulai fokus dengan SMK, yang harus di-reform, secara besar-besaran, mulas dari kurikulum, pengajar, peralatan," kata Darmin di Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Darmin juga menegaskan untuk melakukan pembentukan ulang SMK di Indonesia, perlu adanya keterlibatan industri atau pihak swasta untuk mendukung hal tersebut dengan program kerja.
Sebelumnya pada Desember 2018, Kemenko Perekonomian bersama Kemendikbud dan lembaga terkait lain juga sudah menyusun Peta Jalan Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025. Roadmap ini bukan hanya fokus pada SMK, tetapi juga pada Politeknik dan Balai Latihan Kerja (BLK), serta turut melibatkan peran industri secara masif. Menko Darmin sebelumnya mengatakan ada beberapa perkembangan tren global terkait SDM di era industri 4.0 yang harus diperhatikan oleh lembaga pendidikan vokasi, utamanya SMK, salah satunya teknologi digital.
(tas) Next Article 'Sekarang SMK 3 Tahun Sekolah Belum Tentu Dapat Kerja'
Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Outlook Ekonomi Indonesia 2019 mengatakan pemerintah tidak punya waktu lagi untuk membenahi secara menyeluruh sistem pendidikan. Oleh kebab itu pemerintah fokus pada pendidikan dan pelatihan vokasi.
Darmin juga menegaskan untuk melakukan pembentukan ulang SMK di Indonesia, perlu adanya keterlibatan industri atau pihak swasta untuk mendukung hal tersebut dengan program kerja.
Sebelumnya pada Desember 2018, Kemenko Perekonomian bersama Kemendikbud dan lembaga terkait lain juga sudah menyusun Peta Jalan Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025. Roadmap ini bukan hanya fokus pada SMK, tetapi juga pada Politeknik dan Balai Latihan Kerja (BLK), serta turut melibatkan peran industri secara masif. Menko Darmin sebelumnya mengatakan ada beberapa perkembangan tren global terkait SDM di era industri 4.0 yang harus diperhatikan oleh lembaga pendidikan vokasi, utamanya SMK, salah satunya teknologi digital.
(tas) Next Article 'Sekarang SMK 3 Tahun Sekolah Belum Tentu Dapat Kerja'
Most Popular