Jamu Manis Paket Kebijakan 16 yang Belum Terasa Khasiatnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah terus berupaya meningkatkan minat investasi di Indonesia. Salah satu cara melalui kebijakan-kebijakan yang diharapkan mampu memudahkan investor, misalnya dalam urusan perizinan hingga perpajakan.

Terbaru, pemerintah merilis Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) jilid 16 pada 16 November 2018. Paket itu berisi sejumlah kebijakan antara lain revisi daftar negatif investasi (DNI).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menilai PKE 16 bisa menarik minat pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia. Pengusaha itu adalah investor dalam dan luar negeri.

"Sehingga peningkatan CAD (current account deficit) akan bisa diimbangi dengan surplus [transaksi] modal dan finansial," kata Susiwijono yang ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (29/11/2018).

[Gambas:Video CNBC]

Apabila mengikuti pemberitaan yang mengiringi DNI, kita semua menyaksikan perkara itu tidaklah mudah. Pemerintah menghadapi pro dan kontra dari kalangan oposisi hingga pengusaha yang tergabung dalam Kadin maupun Apindo.

Menko Perekonomian Darmin Nasution bahkan berkali-kali melakukan sosialisasi kepada pengusaha. Bahkan pemerintah harus meralat sejumlah poin dalam DNI terutama yang berkaitan dengan UMKM. Pada akhirnya, upaya pemerintah membuahkan hasil. DNI diterima dan siap diterapkan.

Tepat waktu
Momentum penyusunan PKE 16 dapat dibilang tepat waktu. Ini mengingat tensi perekonomian dunia yang masih tinggi seiring perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. 


Kendati begitu, Darmin menjelaskan, perang dagang berdampak positif kepada Indonesia. "Tapi, kita harus bersaing dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, untuk jadi tempat relokasi industri," kata Darmin di Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Penjelasan untuk hal ini sederhana. AS menerapkan bea masuk tinggi terhadap barang-barang impor dari Cina. Hal itu tentu merugikan para pengusaha dari Negeri Tirai Bambu. Oleh karena itu, mereka mulai melirik negara lain untuk merelokasi investasi.

Hingga saat ini, memang belum terlihat secara jelas apakah PKE 16 efektif dalam menarik investasi masuk ke Indonesia atau tidak. Namun PKE 16 tentu menjadi langkah awal yang positif serta strategi yang baik untuk 'menarik hati' para pengusaha.

Ramalan BKPM
Investasi asing langsung (foreign direct investment atau FDI) yang masuk ke Indonesia pada tahun ini diperkirakan turun hingga 40%. Hal ini disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, dilansir dari Reuters, Kamis (13/12/2018).

BKPM melaporkan realisasi investasi kuartal III-2018 mencapai Rp 173,8 triliun atau turun 1,6% dibandingkan kuartal II-2018. Dari jumlah itu, porsi FDI tercatat Rp 89,1 triliun atau turun 20,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2017, di mana tercatat sebesar Rp 111,7 triliun.

Sementara penanaman modal dalam negeri (PMDN) malah naik menjadi Rp 84,7 triliun atau 30,5% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp 64,9 triliun.

FDI yang masuk ke Indonesia pada tahun ini diperkirakan berkisar US$ 11 miliar sampai US$ 13 miliar. Rentang itu lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata beberapa tahun belakangan, yang mencapai US$ 20 miliar per tahun.

Meskipun demikian, Lembong tidak menampik upaya pemerintah seperti mengeluarkan kebijakan DNI sudah cukup baik untuk menarik investasi masuk ke Indonesia. Hanya saja, dampak positifnya tidak bisa dirasakan langsung, atau membutuhkan waktu bertahun-tahun.

(miq/miq) Next Article Pengusaha Minta Relaksasi DNI Ditarik, Menko Darmin: Enak Aja