Tahun 2019, Jokowi Terbitkan Sukuk Rp 28,4 T Untuk 600 Proyek
Yanurisa Ananta, CNBC Indonesia
21 December 2018 13:42
Jakarta, CNBC Indonesia - Menjelang tahun politik, sebanyak 619 proyek akan dibiayai dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk senilai Rp28,43 triliun.
Dana sukuk tersebut akan membiayai 14 sektor pembangunan yang tersebar diantaranya di Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kemenristekdikti, LIPI, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Kita punya ratusan proyek sekitar 600-an proyek di tahun depan. Tahun ini 580 proyek," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBN di Aula Dhanapala, Kemenkeu, Jumat (21/12).
Sukuk sebesar Rp28,43 triliun itu akan membiayai proyek strategis nasional, seperti infrastruktur perkeretaapian Trans Sulawesi dan double track Selatan Jawa. Dana juga digunakan untuk penggunaan rekayasa teknologi domestik terkemuka yaitu pengerjaan tunnel kereta api yang pertama sejak zaman Belanda.
Porsi proyek yang akan dibiayai sukuk paling banyak ada di Kemenhub sebesar Rp7,99 triliun yang sebagian besar digunakan untuk proyek kereta api.
Kementerian PUPR mendapat Rp16,84 triliun untuk 82 pembangunan dan pemeliharaan jalan, flyover, underpass, terowongan dan jembatan sebesar Rp7,84 triliun. Sebesar Rp9 triliun untuk 180 pengembangan dan rehabilitasi pengendalian banjir, irigasi, bendungan dan danau.
Sri Mulyani menyebut volume pembiayaan proyek dengan sukuk kian meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 pembiayaan dengan sukuk hanya sebesar Rp7,13 triliun, 2016 sebesar Rp13,67 triliun, 2017 sebesar Rp16,76 triliun dan 2018 sebesar Rp22,53 triliun.
"Artinya ada kenaikan empat kali lipat menjadi Rp28 triliun. Ini kalau dibandingkan dengan total belanja tahun depan untuk belanja proyek infrastruktur yang mencapai Rp400 triliun ini kecil." Imbuhnya.
(roy/roy) Next Article Tingkatkan Pembiayaan, PNM Rilis Obligasi Rp 4 T
Dana sukuk tersebut akan membiayai 14 sektor pembangunan yang tersebar diantaranya di Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kemenristekdikti, LIPI, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Kita punya ratusan proyek sekitar 600-an proyek di tahun depan. Tahun ini 580 proyek," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBN di Aula Dhanapala, Kemenkeu, Jumat (21/12).
Kementerian PUPR mendapat Rp16,84 triliun untuk 82 pembangunan dan pemeliharaan jalan, flyover, underpass, terowongan dan jembatan sebesar Rp7,84 triliun. Sebesar Rp9 triliun untuk 180 pengembangan dan rehabilitasi pengendalian banjir, irigasi, bendungan dan danau.
Sri Mulyani menyebut volume pembiayaan proyek dengan sukuk kian meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 pembiayaan dengan sukuk hanya sebesar Rp7,13 triliun, 2016 sebesar Rp13,67 triliun, 2017 sebesar Rp16,76 triliun dan 2018 sebesar Rp22,53 triliun.
"Artinya ada kenaikan empat kali lipat menjadi Rp28 triliun. Ini kalau dibandingkan dengan total belanja tahun depan untuk belanja proyek infrastruktur yang mencapai Rp400 triliun ini kecil." Imbuhnya.
(roy/roy) Next Article Tingkatkan Pembiayaan, PNM Rilis Obligasi Rp 4 T
Most Popular