Akankah 51% Saham Freeport Kembali ke Pangkuan RI Hari Ini?
Gustidha Budiartie, CNBC Indonesia
21 December 2018 10:55
Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Joko Widodo meminta proses akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia bisa kembali ke pangkuan RI maksimal sebelum tahun ini berakhir.
Artinya, penyelesaian segala dokumen akuisisi Freeport mesti selesai pekan ini sebelum libur panjang natal dan tahun baru tiba. Dikutip dari detikFinance, Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, memberi sinyal penandatanganan akuisisi bisa jadi dituntaskan hari ini.
[Gambas:Video CNBC]
"Semalam kejar penyelesaian dokumen CP (conditional precedence). Pagi ini last check by all parties. Moga-moga beres, doain dong," kata dia kepada detikFinance melalui pesan singkat, Jumat (21/12/2018).
Dokumen conditional precedence ini adalah dokumen terakhir dari perjanjian akuisisi. Artinya, langkah RI menjadi pemegang mayoritas saham Freeport sudah masuk tahap final. Setelah itu, pembayaran pun bisa dilakukan pada hari ini.
Informasi yang dihimpun CNBC Indonesia, para petinggi Freeport McMoRan (FCX) serta Rio Tinto pun sudah berada di Jakarta sejak awal pekan, tinggal menunggu berkas-berkas dibereskan. Lalu, sebelum hari Natal, penandatanganan bisa dieksekusi agar mereka bisa kembali ke negara asal dan menikmati liburannya.
Sampai saat ini, belum ada pihak berwenang yang mau mengonfirmasi kepastian waktu penandatanganan.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot, hanya memberi sinyal bahwa penandatanganan diupayakan sesuai permintaan Presiden Joko Widodo.
"Semoga bisa dilakukan cepat, saya juga inginnya cepat selesai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat," katanya, saat dijumpai di kawasan Senopati, Rabu (20/12/2018).
Kamis, akhir November lalu Presiden Joko Widodo menggelar rapat khusus yang meminta percepatan proses divestasi Freeport di Istana Presiden.
"Saya minta semua tahapan proses Divestasi itu bisa diselesaikan dan sudah final kita harapkan sebelum akhir tahun 2018 ini, semuanya rampung," ucap Jokowi.
(wed) Next Article Video: Industri Alkes Hadapi Tantangan Global dan Ketimpangan Regulasi
Artinya, penyelesaian segala dokumen akuisisi Freeport mesti selesai pekan ini sebelum libur panjang natal dan tahun baru tiba. Dikutip dari detikFinance, Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, memberi sinyal penandatanganan akuisisi bisa jadi dituntaskan hari ini.
[Gambas:Video CNBC]
"Semalam kejar penyelesaian dokumen CP (conditional precedence). Pagi ini last check by all parties. Moga-moga beres, doain dong," kata dia kepada detikFinance melalui pesan singkat, Jumat (21/12/2018).
Dokumen conditional precedence ini adalah dokumen terakhir dari perjanjian akuisisi. Artinya, langkah RI menjadi pemegang mayoritas saham Freeport sudah masuk tahap final. Setelah itu, pembayaran pun bisa dilakukan pada hari ini.
Informasi yang dihimpun CNBC Indonesia, para petinggi Freeport McMoRan (FCX) serta Rio Tinto pun sudah berada di Jakarta sejak awal pekan, tinggal menunggu berkas-berkas dibereskan. Lalu, sebelum hari Natal, penandatanganan bisa dieksekusi agar mereka bisa kembali ke negara asal dan menikmati liburannya.
Sampai saat ini, belum ada pihak berwenang yang mau mengonfirmasi kepastian waktu penandatanganan.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot, hanya memberi sinyal bahwa penandatanganan diupayakan sesuai permintaan Presiden Joko Widodo.
"Semoga bisa dilakukan cepat, saya juga inginnya cepat selesai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat," katanya, saat dijumpai di kawasan Senopati, Rabu (20/12/2018).
Kamis, akhir November lalu Presiden Joko Widodo menggelar rapat khusus yang meminta percepatan proses divestasi Freeport di Istana Presiden.
"Saya minta semua tahapan proses Divestasi itu bisa diselesaikan dan sudah final kita harapkan sebelum akhir tahun 2018 ini, semuanya rampung," ucap Jokowi.
(wed) Next Article Video: Industri Alkes Hadapi Tantangan Global dan Ketimpangan Regulasi
Most Popular