Kok Jokowi Bisa Tahu ada Dualisme di Batam?
Iswari Anggit, CNBC Indonesia
14 December 2018 14:32
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memutuskan Wali Kota Batam akan menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam (BP Batam). Hal itu dilakukan karena selama ini terjadi dualisme kepemimpinan di Batam, antara Wali Kota dan Kepala BP Batam, sehingga menghambat iklim investasi.
Menko Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan masalah dualisme kepemimpinan ini sampai diketahui oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Sebenarnya memang persoalannya ya selalu ada perbedaan antara BP Batam dengan wali kota, sehingga itu menimbulkan... artinya gini, kesimpulan itu ditarik kan bukan memata-matai walikota dan BP Batam, tapi presiden dan wapres juga nanya ke pengusaha, nanya soal belum selesai urusan dualisme apalah namanya," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jumat (14/12/2018).
"Artinya, informasi yang masuk dari waktu rapat itu kan memang pak wapres dan presiden bilangnya gitu. Kita masih dapat begini dari dunia usaha, ini kalau diteruskan, enggak akan efektif," kata Darmin.
Berangkat dari permasalahan itu, lanjut dia, pemerintah kemudian memberikan peran lebih besar kepada wali kota Batam untuk merangkap jabatan kepala BP Batam.
Darmin menuturkan saat ini sedang disiapkan kerangka legal yang diperlukan membutuhkan waktu satu minggu hingga 10 hari. Menyusul hal itu kemungkinan nantinya akan ada posisi baru di BP Batam, yakni wakil kepala.
Darmin menceritakan sebetulnya BP Batam itu fokus mengurus kegiatan dunia usaha, termasuk pengembangan usaha di Batam.
Namun, dia juga mengakui bahwa ada tumpeng tindih kewenangan antara wali kota dan BP Batam.
"Jadi ada yang sudah diatur di tangan kewenangan wali kota. Tapi ada juga yang di kewenangan BP Batam. Jadi ya mulai lah... Sama-sama ada di kewilayahan," kata Darmin.
(ray/miq) Next Article Mau Dibubarkan Jokowi, Apa Sih BP Batam?
Menko Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan masalah dualisme kepemimpinan ini sampai diketahui oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Sebenarnya memang persoalannya ya selalu ada perbedaan antara BP Batam dengan wali kota, sehingga itu menimbulkan... artinya gini, kesimpulan itu ditarik kan bukan memata-matai walikota dan BP Batam, tapi presiden dan wapres juga nanya ke pengusaha, nanya soal belum selesai urusan dualisme apalah namanya," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jumat (14/12/2018).
Darmin menuturkan saat ini sedang disiapkan kerangka legal yang diperlukan membutuhkan waktu satu minggu hingga 10 hari. Menyusul hal itu kemungkinan nantinya akan ada posisi baru di BP Batam, yakni wakil kepala.
Darmin menceritakan sebetulnya BP Batam itu fokus mengurus kegiatan dunia usaha, termasuk pengembangan usaha di Batam.
Namun, dia juga mengakui bahwa ada tumpeng tindih kewenangan antara wali kota dan BP Batam.
"Jadi ada yang sudah diatur di tangan kewenangan wali kota. Tapi ada juga yang di kewenangan BP Batam. Jadi ya mulai lah... Sama-sama ada di kewilayahan," kata Darmin.
(ray/miq) Next Article Mau Dibubarkan Jokowi, Apa Sih BP Batam?
Most Popular