Utang BUMN Rp 5.200 T, Sandi Uno: Ini Mengkhawatirkan!
Samuel Pablo, CNBC Indonesia
12 December 2018 19:43
Jakarta, CNBC Indonesia- Utang BUMN yang menumpuk membuat Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno khawatir. Menurutnya, BUMN sudah tidak berjalan sesuai fungsinya lagi belakangan ini.
"Sekarang kalau kita lihat BUMN sudah menembus angka yang cukup mengkhawatirkan... kita harus lihat sustainability dari BUMN tersebut," ujar Sandiaga dijumpai di acara diskusi 'Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Ekonomi Nasional', Rabu (12/12/2018).
[Gambas:Video CNBC]
Ia yakin jika BUMN digerakkan, maka tidak akan membebani APBN apalagi memiliki utang bertumpuk seperti sekarang. Ditambah lagi dengan utang sektor publik yang sudah di atas 60%. Makanya, lanjut Sandi, ia heran jika ini masih disebut dalam batas kewajaran.
"Kalau ada external shock bagaimana? Internal shock? Bagaimana kalau ada perlambatan ekonomi atau trade war berlanjut? Bagaimana kalau harga komoditas terus anjlok?" kritiknya.
Dengan utang setinggi ini, seharusnya masing-masing korporasi harus didorong untuk melakukan rasionalisasi, sekuritisasi dari aset atau melakukan restrukturisasi utangnya. "Dorong prinsip profesionalisme dan good corporate governance," tegasnya.
Berdasar data Kementerian BUMN dengan komisi VI DPR pada 3 Desember lalu, hingga akhir September 2018, total utang BUMN di Indonesia mencapai Rp 5.271 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 3,311 triliun disumbang dari BUMN sektor keuangan, dengan komponen terbesarnya berupa dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang mencapai 74% dari total utang.
(gus/wed) Next Article Sudirman Said: BUMN Banyak Utang Karena Beban Target Politik
"Sekarang kalau kita lihat BUMN sudah menembus angka yang cukup mengkhawatirkan... kita harus lihat sustainability dari BUMN tersebut," ujar Sandiaga dijumpai di acara diskusi 'Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Ekonomi Nasional', Rabu (12/12/2018).
[Gambas:Video CNBC]
"Kalau ada external shock bagaimana? Internal shock? Bagaimana kalau ada perlambatan ekonomi atau trade war berlanjut? Bagaimana kalau harga komoditas terus anjlok?" kritiknya.
Dengan utang setinggi ini, seharusnya masing-masing korporasi harus didorong untuk melakukan rasionalisasi, sekuritisasi dari aset atau melakukan restrukturisasi utangnya. "Dorong prinsip profesionalisme dan good corporate governance," tegasnya.
Berdasar data Kementerian BUMN dengan komisi VI DPR pada 3 Desember lalu, hingga akhir September 2018, total utang BUMN di Indonesia mencapai Rp 5.271 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 3,311 triliun disumbang dari BUMN sektor keuangan, dengan komponen terbesarnya berupa dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang mencapai 74% dari total utang.
(gus/wed) Next Article Sudirman Said: BUMN Banyak Utang Karena Beban Target Politik
Most Popular