Sandi Uno: Tahun Politik, BUMN Rentan Intervensi Kepentingan
Samuel Pablo, CNBC Indonesia
12 December 2018 19:28
Jakarta, CNBC Indonesia- Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Uno khawatir dengan kondisi BUMN saat ini. Menurutnya, di tahun politik intervensi pemerintah ke perusahaan pelat merah makin tinggi.
Dalam acara diskusi 'Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Ekonomi Nasional', Sandi menegaskan BUMN adalah benteng ekonomi nasional dan alat milik negara. Semestinya, bisa dikelola dengan tata kelola yang baik dan profesional.
[Gambas:Video CNBC]
"Kami khawatir saat tahun politik, BUMN rentan intervensi untuk kepentingan kepentingan politik," katanya, Rabu, (12/12/2018).
Pemilik kekuasaan tertinggi di BUMN adalah RUPS, "Siapa yang wakili pemegang saham di situ? Kita tahu ada UU BUMN yang menurut saya betul-betul dipertaruhkan dalam diskusi dan diskursus."
Sebenarnya, kata Sandi, jika BUMN digerakkan sesuai fungsinya harusnya tidak akan membebani APBN apalagi memiliki utang jumbo yang bertumpuk. "Sekarang utangnya saya dapat laporan capai Rp 5000 triliun... Ini worrying, mestinya kita khawatir."
Dia heran utang sebesar ini masih dinilai wajar oleh pemerintah. Ia bertanya-tanya apakah pemerintah tidak mempertimbangkan faktor eksternal atau internal shock? "Bagaimana kalau ada perlambatan ekonomi? Trade war berlanjut? Saya pulang dari Sumatra Utara semua mengeluh harga sawit jeblok, karet jeblok, penghasilan pertani betul betul tertekan."
Sebelumnya, pemerhati BUMN Said Didu prihatin dengan kondisi perusahaan-perusahaan pelat merah RI saat ini. Said Didu yang pernah jadi Staf Khusus Menteri ESDM dan juga Sekretaris Kementerian BUMN mengatakan terlalu banyak intervensi pemerintah ke BUMN.
"Siapapun yang terpilih jadi presiden, ada problem besar di BUMN. Utang pemerintah saat ini banyak sekali ke BUMN," kata Said Didu.
(gus/wed) Next Article Menuju 1 Juta Bph, Blok Cepu Bakal Kasih Cadangan Minyak Baru
Dalam acara diskusi 'Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Ekonomi Nasional', Sandi menegaskan BUMN adalah benteng ekonomi nasional dan alat milik negara. Semestinya, bisa dikelola dengan tata kelola yang baik dan profesional.
[Gambas:Video CNBC]
"Kami khawatir saat tahun politik, BUMN rentan intervensi untuk kepentingan kepentingan politik," katanya, Rabu, (12/12/2018).
Pemilik kekuasaan tertinggi di BUMN adalah RUPS, "Siapa yang wakili pemegang saham di situ? Kita tahu ada UU BUMN yang menurut saya betul-betul dipertaruhkan dalam diskusi dan diskursus."
Sebenarnya, kata Sandi, jika BUMN digerakkan sesuai fungsinya harusnya tidak akan membebani APBN apalagi memiliki utang jumbo yang bertumpuk. "Sekarang utangnya saya dapat laporan capai Rp 5000 triliun... Ini worrying, mestinya kita khawatir."
Dia heran utang sebesar ini masih dinilai wajar oleh pemerintah. Ia bertanya-tanya apakah pemerintah tidak mempertimbangkan faktor eksternal atau internal shock? "Bagaimana kalau ada perlambatan ekonomi? Trade war berlanjut? Saya pulang dari Sumatra Utara semua mengeluh harga sawit jeblok, karet jeblok, penghasilan pertani betul betul tertekan."
Sebelumnya, pemerhati BUMN Said Didu prihatin dengan kondisi perusahaan-perusahaan pelat merah RI saat ini. Said Didu yang pernah jadi Staf Khusus Menteri ESDM dan juga Sekretaris Kementerian BUMN mengatakan terlalu banyak intervensi pemerintah ke BUMN.
"Siapapun yang terpilih jadi presiden, ada problem besar di BUMN. Utang pemerintah saat ini banyak sekali ke BUMN," kata Said Didu.
(gus/wed) Next Article Menuju 1 Juta Bph, Blok Cepu Bakal Kasih Cadangan Minyak Baru
Most Popular