Divestasi Dikebut, Bos Freeport Sambangi Kementerian ESDM

News - Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
06 December 2018 07:38
Divestasi Dikebut, Bos Freeport Sambangi Kementerian ESDM Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Luthfi Rahman
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mempercepat proses divestasi saham PT Freeport Indonesia. Bos Freeport McMoran Richard Adkerson pun diketahui menyambangi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di kantornya beberapa hari lalu.

Tentu, kunjungan kali ini membahas lebih lanjut terkait progres divestasi saham PTFI menjadi 51% milik Indonesia, yang ditargetkan Presiden Joko Widodo rampung tahun ini.



"Namun, saya belum bisa konfirmasi lebih lanjut," ujar juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama kepada CNBC Indonesia saat dihubungi, Rabu (5/12/2018).


Lebih lanjut, Riza mengatakan terkait proses divestasi saham PTFI, saat ini Freeport tengah menunggu persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait isu lingkungan. Riza mengklaim proses tersebut berjalan dengan baik.

"Kami menunggu approval dari KLHK untuk masalah lingkungan. Progresnya berjalan baik, dan semoga bisa selesai dengan cepat," pungkas Riza.

Adapun, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan urusan divestasi PT Freeport Indonesia sudah kelar, tinggal bayar uang divestasi secara tunai Rp 56 triliun ke Freeport McMoran bulan ini.

"Sudah beres, tadi baru bicara sama Menteri Keuangan semua sudah beres. Jadi, sekarang kami targetkan sebelum tanggal 15 bisa melakukan pembayaran," kata Rini di Istana Negara, Rabu.

Saat melakukan pembayaran, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) langsung mencatat bahwa RI telah memiliki 51% saham di PT Freeport Indonesia.

Divestasi Dikebut, Bos Freeport Sambangi Kementerian ESDMFoto: Infografis/Pinjaman BUMN/Edward Ricardo
Surat itu, kata Rini, kemudian dibawa ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk diproses dan diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Dengan diterbitkannya IUPK, artinya segala urusan sudah diselesaikan termasuk persoalan lingkungan dan perpajakan. Semuanya, kata Rini, harus dibereskan dalam waktu satu hari agar Freeport sah kembali ke tangan RI di hari yang sama.

"Harus satu hari itu, tadi sudah bicara dengan Kemenkumham Insya Allah bisa," kata Rini.

Terkait pajak, dari pihak Freeport McMoran sempat menyebut keinginan untuk nail down tarif pajaknya. Namun oleh Rini permintaan Freeport tersebut dijawab dengan memberi kepastian stabilitas pajak.

"Hitungannya bahwa pendapatan kita akan baik terus. Detailnya tanya Menkeu."

Dijumpai terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani di Hotel Bidakara mengatakan untuk perpajakan akan mengikuti peraturan yang berlaku yakni Undang-Undang Minerba dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 yang baru diterbitkan.

"Yang sudah diatur apa-apa, yang sifatnya nail down dan sudah ada dalam draft IUPK yang sedang diselesaikan oleh Pak Jonan," katanya.

Sebelumnya, Jokowi telah menggelar rapat terbatas membahas tentang percepatan divestasi PT Freeport Indonesia.

Jokowi meminta isu-isu terkait divestasi Freeport yang masih dibahas saat ini seperti isu lingkungan, fiskal, pengelolaan limbah, sampaiĀ alokasi saham untuk Pemda Papua bisa diselesaikan secepatnya, sehingga PT Freeport Indonesia bisa dikuasai 51% oleh RI sebelum 2018 berakhir.

Divestasi Dikebut, Bos Freeport Sambangi Kementerian ESDMFoto: Penandatanganan Sales & Purchase Agreement antara PT Inalum, PT Freeport-McMoRan Inc dan PT Rio Tinto Indonesia (CNBC Indonesia/Lidya Julita S)
Presiden mengatakan, dirinya mendapatkan laporan bahwa beberapa tahap proses divestasi saham PT Freeport Indonesia sudah bisa dituntaskan. Di antaranya di bulan September sudah ditandatangani investment agreement, sale and purchase agreement, dan subscription agreement.

"Saya juga mengikuti bahwa ada beberapa tahap lanjutan yang masih perlu penyelesaian yang perlu dipercepat," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas Percepatan Pelaksanaan Divestasi PT Freeport Indonesia, di Kantor Presiden, Jakarta, bulan lalu.



Beberapa isu lanjutan yang masih jadi perhatian di antaranya isu lingkungan dan pengelolaan limbah, tailing, perubahan kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), fiskal dan perpajakan, sampai yang terakhir adalah ribut-ribut soal alokasi divestasi 10% ke Pemda Papua.

"Saya minta semua tahapan proses Divestasi itu bisa diselesaikan dan sudah final kita harapkan sebelum akhir tahun 2018 ini, semuanya rampung," ucap Jokowi.

Presiden menegaskan, proses divestasi Freeport adalah sebuah langkah besar untuk mengembalikan mayoritas kepemilikan sumber daya alam yang sangat strategis ke pangkuan ibu Pertiwi.


(prm)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading