Pungutan Ekspor CPO Dinolkan, Program B20 Terancam?
Wangi Sinintya Mangkuto, CNBC Indonesia
05 December 2018 16:33
Jakarta, CNBC Indonesia - Produsen biofuel kecewa pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dinolkan. Kebijakan itu dinilai bisa membuat volume ekspor CPO semakin tinggi sehingga mengancam bahan baku biofuel di dalam negeri.
Padahal, pemerintah sendiri mewajibkan penggunaan B20 atau biodiesel dengan 20% bauran minyak sawit.
"Sebetulnya, PMK [Peraturan Menteri Keuangan] yang keluar tadi malam merugikan industri hilir. Bisa-bisa CPO terbang ke luar," ujar Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), MP Tumanggor, saat berbicara dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (5/12/2018).
Dia mengatakan kondisi saat ini adalah CPO dengan jumlah besar sudah siap diekspor melalui pelabuhan-pelabuhan.
"Terbang CPO kita pak, pelabuhan sekarang penuh. Kalau tidak angkat, tanki penuh. Tidak ada tempat karena oversupply," ujarnya.
Tumanggor mengusulkan ada baiknya dilakukan pembicaraan secara komprehensif untuk mendapat jawaban dari isu ini.
Sebelum menyampaikan hal tersebut, dia terlebih dahulu memaparkan kendala dalam memasok B20, salah satunya terkait dengan logistik.
"Baik Pertamina dan non-Pertamina memiliki masalah spesifik masing-masing. Pertama masalah transportasi, kedua masalah fasilitas pelabuhan. Bahkan kami diprotes di Medan kenapa gak suplai di Medan, ya kami bilang kapal kami antre 7 hari," katanya.
(ray/ray) Next Article Ekspor Sawit RI Turun 4% di November 2018
Padahal, pemerintah sendiri mewajibkan penggunaan B20 atau biodiesel dengan 20% bauran minyak sawit.
"Sebetulnya, PMK [Peraturan Menteri Keuangan] yang keluar tadi malam merugikan industri hilir. Bisa-bisa CPO terbang ke luar," ujar Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), MP Tumanggor, saat berbicara dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (5/12/2018).
Dia mengatakan kondisi saat ini adalah CPO dengan jumlah besar sudah siap diekspor melalui pelabuhan-pelabuhan.
"Terbang CPO kita pak, pelabuhan sekarang penuh. Kalau tidak angkat, tanki penuh. Tidak ada tempat karena oversupply," ujarnya.
Tumanggor mengusulkan ada baiknya dilakukan pembicaraan secara komprehensif untuk mendapat jawaban dari isu ini.
Sebelum menyampaikan hal tersebut, dia terlebih dahulu memaparkan kendala dalam memasok B20, salah satunya terkait dengan logistik.
"Baik Pertamina dan non-Pertamina memiliki masalah spesifik masing-masing. Pertama masalah transportasi, kedua masalah fasilitas pelabuhan. Bahkan kami diprotes di Medan kenapa gak suplai di Medan, ya kami bilang kapal kami antre 7 hari," katanya.
(ray/ray) Next Article Ekspor Sawit RI Turun 4% di November 2018
Most Popular