4 Tahun Jokowi: Smelter Lamban, Kilang Tak Dibangun
04 December 2018 11:43
Jakarta, CNBC Indonesia - Hilirisasi, kata ini sepekan menjadi tren dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kondisi transaksi berjalan yang terus-terusan defisit sepanjang tahun membuat presiden gemas karena solusinya di depan mata, tapi tak kunjung dilakukan.
"Kita tahu semuanya ini sudah berpuluh tahun problem besar adalah CAD, kita tahu masalahnya dan problemnya tapi tidak pernah selesaikan masalahnya," kata Jokowi saat memberi sambutan di acara CEO Networking 2018 di Ritz Carlton, Senin (3/12/2018).
Dua tahun terakhir, Jokowi mengaku sangat konsen dalam hal ini. Ia bingung bukan kepalang karena sumber daya alam Indonesia sangat melimpah, mulai dari sektor pertambangan mineral seperti bauksit, batu bara, lalu dari perkebunan ada juga kelapa sawit, serta perikanan. Di mana masing-masing sumber daya tersebut diekspor besar-besaran.
Tapi, ini semua hanya barang mentah. Tidak ada nilai tambahnya untuk RI. Jokowi mencontohkan di sektor mineral, seperti bauksit. "Setiap tahun jutaan ton bauksit kita ekspor seharga US$ 35 per ton. Tapi di sisi lain pabrik aluminium kita impor ratusan ribu ton alumina yang merupakan produk turunan bauksit," kata dia.
Padahal jika bauksit diolah menjadi alumina, harganya bisa melonjak hingga 10 kali lipat yakni bisa mencapai US$ 350 per ton.
"Kuncinya," lanjut Jokowi, "Dari dulu kita tahu industri hilirisasi tapi eksekusinya ini yang saya kejar terus. Coba dari dulu digiring industri alumina maka impor tak terjadi."
Sebenarnya, sudah sejauh mana progres hilirisasi di Indonesia?
Di sektor pertambangan mineral dan migas, hilirisasi berarti berbicara soal pembangunan smelter dan kilang. Amanat untuk membangun smelter di tambang mineral sendiri sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara.
Namun, smelter tak kunjung dibangun hingga jelang tenggat yang ditentukan undang-undang yakni awal 2014. Sampai akhirnya pemerintah menerbitkan aturan yang 'mengancam' pelaku tambang tak dapatkan izin ekspor jika tak ada progres pembangunan smelter.
Akhirnya, 158 perusahaan tambang mengajukan pembangunan smelter, 28 sebut siap bangun, dan 15 nyatakan smelter bisa rampung di 2015. Namun, sebelum pemerintahan berganti malah diterbitkan aturan relaksasi pembangunan smelter hingga 2017 dengan alasan ketidaksiapan pelaku tambang.
Tenggat relaksasi dimundurkan ke Januari 2017, namun seperti diduga, lagi-lagi tak bisa dieksekusi. Lalu pemerintah menerbitkan PP Nomor 1 Tahun 2017, yang mewajibkan perusahaan tambang rezim kontrak berubah ke rezim izin (IUPK), dalam aturan ini juga ditentukan smelter wajib dibangun dalam 5 tahun. Jika tak ada tanda pembangunan smelter, izin ekspor juga tak diberikan pemerintah.
Pada akhir 2017, Kementerian ESDM akhirnya mencatat 24 fasilitas smelter nikel yang beroperasi. Untuk bauksit, tercatat 4 perusahaan tambang dengan progres di bawah 50%. Serta beberapa smelter besi, timbal dan zink.
Paling mencuri perhatian tentunya pembangunan smelter tembaga, yang merupakan amanat untuk dijalankan dua perusahaan tambang raksasa Amman Mineral dan PT Freeport Indonesia. Amman berencana membangun smelter di lokasi tambangnya di Maluk, Nusa Tenggara Barat. Namun, juga menanti keputusan Freeport akankah jadi bekerja sama membangun smelter bersama di sana atau sendiri-sendiri.
Sementara PT Freeport Indonesia, progres smelternya baru mencapai 5,18%, dibangun di Jawa Timur.
Bagaimana dengan Kilang Minyak?
RI merancang pengebutan proyek 6 kilang yag terdiri dari dua kilang baru (GRR) dan kilang pengembangan (RDMP), ditargetkan seelsai dalam 10 tahun ke depan untuk kapasitas mencapai 2 juta barel sehari.
Namun, selama 4 tahun kilang-kilang ini tak dibangun. "Presiden pun galau, karena sudah empat tahun jadi Presiden belum ada yang jadi pembangunan kilang," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan dalam acara Pertamina Energy Forum 2018, di Jakarta, Kamis (29/11/2018).
Lebih lanjut, Luhut mengatakan, dirinya meminta agar pembangunan kilang jangan mundur lagi. Pasalnya, dengan selesainya pembangunan kilang, dapat membantu negara untuk mengurangi impor minyak.
Luhut menyebutkan, defisit transaksi berjalan (CAD) Indonesia sangat terpengaruh dengan impor minyak. Ia menuturkan, CAD tahun ini diprediksi akan mendekati US$ 24 miliar, dibanding tahun lalu yang sebesar US$ 17 miliar.
(gus/dob)
"Kita tahu semuanya ini sudah berpuluh tahun problem besar adalah CAD, kita tahu masalahnya dan problemnya tapi tidak pernah selesaikan masalahnya," kata Jokowi saat memberi sambutan di acara CEO Networking 2018 di Ritz Carlton, Senin (3/12/2018).
Dua tahun terakhir, Jokowi mengaku sangat konsen dalam hal ini. Ia bingung bukan kepalang karena sumber daya alam Indonesia sangat melimpah, mulai dari sektor pertambangan mineral seperti bauksit, batu bara, lalu dari perkebunan ada juga kelapa sawit, serta perikanan. Di mana masing-masing sumber daya tersebut diekspor besar-besaran.
Tapi, ini semua hanya barang mentah. Tidak ada nilai tambahnya untuk RI. Jokowi mencontohkan di sektor mineral, seperti bauksit. "Setiap tahun jutaan ton bauksit kita ekspor seharga US$ 35 per ton. Tapi di sisi lain pabrik aluminium kita impor ratusan ribu ton alumina yang merupakan produk turunan bauksit," kata dia.
Padahal jika bauksit diolah menjadi alumina, harganya bisa melonjak hingga 10 kali lipat yakni bisa mencapai US$ 350 per ton.
"Kuncinya," lanjut Jokowi, "Dari dulu kita tahu industri hilirisasi tapi eksekusinya ini yang saya kejar terus. Coba dari dulu digiring industri alumina maka impor tak terjadi."
 Foto: Infografis/Neraca Perdagangan/Edward Ricardo |
Sebenarnya, sudah sejauh mana progres hilirisasi di Indonesia?
Di sektor pertambangan mineral dan migas, hilirisasi berarti berbicara soal pembangunan smelter dan kilang. Amanat untuk membangun smelter di tambang mineral sendiri sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara.
Namun, smelter tak kunjung dibangun hingga jelang tenggat yang ditentukan undang-undang yakni awal 2014. Sampai akhirnya pemerintah menerbitkan aturan yang 'mengancam' pelaku tambang tak dapatkan izin ekspor jika tak ada progres pembangunan smelter.
Akhirnya, 158 perusahaan tambang mengajukan pembangunan smelter, 28 sebut siap bangun, dan 15 nyatakan smelter bisa rampung di 2015. Namun, sebelum pemerintahan berganti malah diterbitkan aturan relaksasi pembangunan smelter hingga 2017 dengan alasan ketidaksiapan pelaku tambang.
Tenggat relaksasi dimundurkan ke Januari 2017, namun seperti diduga, lagi-lagi tak bisa dieksekusi. Lalu pemerintah menerbitkan PP Nomor 1 Tahun 2017, yang mewajibkan perusahaan tambang rezim kontrak berubah ke rezim izin (IUPK), dalam aturan ini juga ditentukan smelter wajib dibangun dalam 5 tahun. Jika tak ada tanda pembangunan smelter, izin ekspor juga tak diberikan pemerintah.
Pada akhir 2017, Kementerian ESDM akhirnya mencatat 24 fasilitas smelter nikel yang beroperasi. Untuk bauksit, tercatat 4 perusahaan tambang dengan progres di bawah 50%. Serta beberapa smelter besi, timbal dan zink.
Paling mencuri perhatian tentunya pembangunan smelter tembaga, yang merupakan amanat untuk dijalankan dua perusahaan tambang raksasa Amman Mineral dan PT Freeport Indonesia. Amman berencana membangun smelter di lokasi tambangnya di Maluk, Nusa Tenggara Barat. Namun, juga menanti keputusan Freeport akankah jadi bekerja sama membangun smelter bersama di sana atau sendiri-sendiri.
Sementara PT Freeport Indonesia, progres smelternya baru mencapai 5,18%, dibangun di Jawa Timur.
Bagaimana dengan Kilang Minyak?
RI merancang pengebutan proyek 6 kilang yag terdiri dari dua kilang baru (GRR) dan kilang pengembangan (RDMP), ditargetkan seelsai dalam 10 tahun ke depan untuk kapasitas mencapai 2 juta barel sehari.
Namun, selama 4 tahun kilang-kilang ini tak dibangun. "Presiden pun galau, karena sudah empat tahun jadi Presiden belum ada yang jadi pembangunan kilang," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan dalam acara Pertamina Energy Forum 2018, di Jakarta, Kamis (29/11/2018).
Lebih lanjut, Luhut mengatakan, dirinya meminta agar pembangunan kilang jangan mundur lagi. Pasalnya, dengan selesainya pembangunan kilang, dapat membantu negara untuk mengurangi impor minyak.
Luhut menyebutkan, defisit transaksi berjalan (CAD) Indonesia sangat terpengaruh dengan impor minyak. Ia menuturkan, CAD tahun ini diprediksi akan mendekati US$ 24 miliar, dibanding tahun lalu yang sebesar US$ 17 miliar.
 Foto: Infografis/6 proyek kilang menuju 2 juta barel sehari/Aristya Rahadian Krisabella |
(gus/dob)
TAG:
