Pungutan Nol Ekspor CPO, Ini Kata Luhut
Arys Aditya, CNBC Indonesia
26 November 2018 21:04
Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Joko Widodo disebut telah merestui kebijakan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang memutuskan untuk menurunkan pungutan ekspor kelapa sawit menjadi nol. Bahkan, Kepala Negara ingin Pemerintah bertindak lebih jauh.
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden menginginkan agar dana yang dihimpun di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) bisa digunakan lebih banyak untuk menanggulangi dampak penurunan harga kelapa sawit.
"Presiden dalam hal ini melihat rakyat kecil, gitu. Kita kan punya puluhan triliun lebih di situ, Presiden juga minta bisa gak digunakan untuk membantu petani kecil," tuturnya usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (26/11/2018) sore.
Dari data yang tersedia, BPDP-KS telah menghimpun dana Rp 6,4 triliun hingga semester I 2018, ditambah penghimpunan dana sepanjang paruh pertama tahun ini yang mencapai Rp 14,2 triliun.
Luhut menambahkan, kebijakan penurunan pungutan ekspor hingga nol tersebut akan dievaluasi kembali pada 6 bulan ke depan seiring dengan dinamika harga komoditas internasional.
Adapun sebelumnya, Pemerintah memutuskan menetapkan pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) menjadi US$ 0/ton dari sebelumya US$ 50/ton.
Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan saat ini harga CPO terus mengalami penurunan dan berdampak sangat buruk bagi industri.
"Komite Pengarah BPDP [Badan Pengelolaan Dana Perkebunan] Kelapa Sawit melihat ini sudah urgent. Keadaan mendesak terutama buat petani dan semua pemain kelapa sawit," ujarnya saat konferensi pers, Senin (26/11/2018).
Darmin mengatakan, harga kelapa sawit turun sangat tajam dari US$ 530 per ton pada 8-9 hari lalu sekarang sudah US$ 420/ton
"Diputuskan untuk di-nol-kan, kalau nanti harga membaik sampai US$ 500/ton kita akan kenakan tapi belum penuh," kata Darmin.
(gus) Next Article Potret Industri Sawit di Saat Tarif Pungutan Ekspor Berubah
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden menginginkan agar dana yang dihimpun di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) bisa digunakan lebih banyak untuk menanggulangi dampak penurunan harga kelapa sawit.
Dari data yang tersedia, BPDP-KS telah menghimpun dana Rp 6,4 triliun hingga semester I 2018, ditambah penghimpunan dana sepanjang paruh pertama tahun ini yang mencapai Rp 14,2 triliun.
Luhut menambahkan, kebijakan penurunan pungutan ekspor hingga nol tersebut akan dievaluasi kembali pada 6 bulan ke depan seiring dengan dinamika harga komoditas internasional.
Adapun sebelumnya, Pemerintah memutuskan menetapkan pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) menjadi US$ 0/ton dari sebelumya US$ 50/ton.
Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan saat ini harga CPO terus mengalami penurunan dan berdampak sangat buruk bagi industri.
"Komite Pengarah BPDP [Badan Pengelolaan Dana Perkebunan] Kelapa Sawit melihat ini sudah urgent. Keadaan mendesak terutama buat petani dan semua pemain kelapa sawit," ujarnya saat konferensi pers, Senin (26/11/2018).
Darmin mengatakan, harga kelapa sawit turun sangat tajam dari US$ 530 per ton pada 8-9 hari lalu sekarang sudah US$ 420/ton
"Diputuskan untuk di-nol-kan, kalau nanti harga membaik sampai US$ 500/ton kita akan kenakan tapi belum penuh," kata Darmin.
(gus) Next Article Potret Industri Sawit di Saat Tarif Pungutan Ekspor Berubah
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular